Wacana War Ticket Pendaftaran Haji, DPR: Orang Kaya Harus Dibatasi
Jum'at, 10 April 2026 - 18:03 WIB
loading...
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyoroti langkah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggodok wacana model baru tata kelola pendaftaran jemaah haji dengan skema war ticket. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyoroti langkah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menggodok wacana model baru tata kelola pendaftaran jemaah haji dengan skema war ticket. Dia menilai perlu ada kajian sosiologis sebelum menerapkan kebijakan tersebut.
Salah satu kajian itu perlu diidentifikaai latar belakang calon jemaah yang akan war ticket. Bila mayoritas hanya orang kaya yang war ticket, dia menilai harus ada pembatasan.
Baca juga: Kemenhaj Godok Wacana War Ticket Haji, Atasi Antrean Panjang
"Kajian-kajian sosiologisnya juga penting, umpamanya kalau war ticket terus yang akan berburu ini siapa? Pemburu tiket ini orang-orang kaya kan? Berarti si orang kaya tidak harus dibatasi juga. Kalau diberi ruang bebas, maka orang-orang tidak akan berhaji. Maka akan ada kecemburuan juga," ujar Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026).
Legislator PKB ini menuturkan UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengatur daftar tunggu selama 10 tahun bagi orang yang telah berhaji. "Kenapa begitu? Mengasih ruang kepada orang-orang yang tidak sanggup berburu tiket, kira-kira begitu," tuturnya.
Terlepas dari itu, Marwan tak mempersoalkan Kemenhaj melempar wacana tata kelola pendaftaran jemaah haji dengan skema war ticket. Namun, harus mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum menerapkan kebijakan tersebut. "Kalau tidak, nanti resah orang. Kita harus mengubah Undang-Undang," ujar Marwan.
Sebelumnya, pemerintah membuka wacana perubahan besar dalam tata kelola haji, termasuk kemungkinan kembali ke sistem lama sebelum keberadaan BPKH. Langkah ini mengemuka seiring antrean keberangkatan haji yang kini mencapai 26 tahun.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan, pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu, termasuk skema baru yang disebut war ticket haji.
Dalam konsep yang diwacanakan, sistem antrean panjang berpotensi diganti dengan mekanisme berbasis kecepatan. Pemerintah akan mengumumkan biaya dan jadwal pendaftaran, lalu calon jemaah yang siap dapat langsung membayar untuk mendapatkan kursi keberangkatan.
"Waktu itu pemerintah mengumumkan, biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, silakan yang mau berangkat haji silakan membayar. Semacam war ticket," ujar Gus Irfan.
Salah satu kajian itu perlu diidentifikaai latar belakang calon jemaah yang akan war ticket. Bila mayoritas hanya orang kaya yang war ticket, dia menilai harus ada pembatasan.
Baca juga: Kemenhaj Godok Wacana War Ticket Haji, Atasi Antrean Panjang
"Kajian-kajian sosiologisnya juga penting, umpamanya kalau war ticket terus yang akan berburu ini siapa? Pemburu tiket ini orang-orang kaya kan? Berarti si orang kaya tidak harus dibatasi juga. Kalau diberi ruang bebas, maka orang-orang tidak akan berhaji. Maka akan ada kecemburuan juga," ujar Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026).
Legislator PKB ini menuturkan UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengatur daftar tunggu selama 10 tahun bagi orang yang telah berhaji. "Kenapa begitu? Mengasih ruang kepada orang-orang yang tidak sanggup berburu tiket, kira-kira begitu," tuturnya.
Terlepas dari itu, Marwan tak mempersoalkan Kemenhaj melempar wacana tata kelola pendaftaran jemaah haji dengan skema war ticket. Namun, harus mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum menerapkan kebijakan tersebut. "Kalau tidak, nanti resah orang. Kita harus mengubah Undang-Undang," ujar Marwan.
Sebelumnya, pemerintah membuka wacana perubahan besar dalam tata kelola haji, termasuk kemungkinan kembali ke sistem lama sebelum keberadaan BPKH. Langkah ini mengemuka seiring antrean keberangkatan haji yang kini mencapai 26 tahun.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan, pemerintah tengah mengkaji berbagai opsi untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu, termasuk skema baru yang disebut war ticket haji.
Dalam konsep yang diwacanakan, sistem antrean panjang berpotensi diganti dengan mekanisme berbasis kecepatan. Pemerintah akan mengumumkan biaya dan jadwal pendaftaran, lalu calon jemaah yang siap dapat langsung membayar untuk mendapatkan kursi keberangkatan.
"Waktu itu pemerintah mengumumkan, biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, silakan yang mau berangkat haji silakan membayar. Semacam war ticket," ujar Gus Irfan.
(jon)
Lihat Juga :
