Haji 2026, Selly PDIP Ingatkan Pemerintah Tak Ulang Pola Lama
Jum'at, 10 April 2026 - 16:25 WIB
loading...
Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 kembali disorot. Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah tidak mengulang pola lama yakni janji manis tanpa implementasi nyata. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 M kembali disorot tajam. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang pola lama yakni janji manis tanpa implementasi nyata.
Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah serta Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Jakarta, belum lama ini, Selly menuturkan bahwa kesiapan haji bukan sekadar soal administrasi, tapi menyangkut keselamatan dan kenyamanan jutaan jemaah Indonesia.
Baca juga: Kemenhaj Godok Wacana War Ticket Haji, Atasi Antrean Panjang
“Kami tidak ingin hanya mendengar paparan tanpa implementasi. Harus ada keseriusan dalam memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Dari hasil peninjauan lapangan, Selly menemukan persoalan klasik kembali berulang yaitu akomodasi jauh dari standar. Dia menemui hotel jemaah berjarak hingga 13 kilometer dari Masjidilharam melampaui batas ideal 4–5 kilometer yang sebelumnya disepakati.
Kondisi ini dinilai bukan sekadar persoalan teknis, tapi berpotensi mengganggu kekhusyukan ibadah, terutama bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Tak hanya itu, fasilitas dasar seperti tempat wudu juga ditemukan dalam kondisi tidak layak, bahkan berisiko membahayakan.
Masalah lain muncul di sektor katering yang dinilai belum terintegrasi dengan baik. Selly mengingatkan dengan pengalaman panjang Indonesia dalam penyelenggaraan haji seharusnya persoalan mendasar seperti ini tidak lagi terjadi.
Di sisi logistik, distribusi koper jemaah berjalan lambat. Hingga kini, realisasinya disebut masih jauh dari target. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan kesiapan keseluruhan sistem layanan haji.
Begitu pula dengan maskapai nasional Garuda Indonesia, khususnya terkait kesiapan armada dan kualitas layanan konsumsi selama penerbangan.
“Kita ingin memberikan pelayanan terbaik, jangan sampai jemaah justru mendapatkan pelayanan yang tidak layak. Ini menyangkut kenyamanan dan kesehatan mereka apalagi mayoritas jemaah adalah lansia,” kata Selly.
Di tengah dinamika kawasan Timur Tengah, dia menilai pemerintah harus lebih serius dalam antisipasi potensi eskalasi konflik. Dia mendesak protokol evakuasi yang jelas serta penentuan zona aman bagi jemaah Indonesia di kawasan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina).
Selly menekankan pentingnya skema perlindungan menyeluruh, tidak hanya sebatas asuransi kematian, tapi juga perlindungan dalam berbagai kondisi darurat, termasuk potensi pembatalan penerbangan akibat faktor keamanan.
Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah serta Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Jakarta, belum lama ini, Selly menuturkan bahwa kesiapan haji bukan sekadar soal administrasi, tapi menyangkut keselamatan dan kenyamanan jutaan jemaah Indonesia.
Baca juga: Kemenhaj Godok Wacana War Ticket Haji, Atasi Antrean Panjang
“Kami tidak ingin hanya mendengar paparan tanpa implementasi. Harus ada keseriusan dalam memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Dari hasil peninjauan lapangan, Selly menemukan persoalan klasik kembali berulang yaitu akomodasi jauh dari standar. Dia menemui hotel jemaah berjarak hingga 13 kilometer dari Masjidilharam melampaui batas ideal 4–5 kilometer yang sebelumnya disepakati.
Kondisi ini dinilai bukan sekadar persoalan teknis, tapi berpotensi mengganggu kekhusyukan ibadah, terutama bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Tak hanya itu, fasilitas dasar seperti tempat wudu juga ditemukan dalam kondisi tidak layak, bahkan berisiko membahayakan.
Masalah lain muncul di sektor katering yang dinilai belum terintegrasi dengan baik. Selly mengingatkan dengan pengalaman panjang Indonesia dalam penyelenggaraan haji seharusnya persoalan mendasar seperti ini tidak lagi terjadi.
Di sisi logistik, distribusi koper jemaah berjalan lambat. Hingga kini, realisasinya disebut masih jauh dari target. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan kesiapan keseluruhan sistem layanan haji.
Begitu pula dengan maskapai nasional Garuda Indonesia, khususnya terkait kesiapan armada dan kualitas layanan konsumsi selama penerbangan.
“Kita ingin memberikan pelayanan terbaik, jangan sampai jemaah justru mendapatkan pelayanan yang tidak layak. Ini menyangkut kenyamanan dan kesehatan mereka apalagi mayoritas jemaah adalah lansia,” kata Selly.
Di tengah dinamika kawasan Timur Tengah, dia menilai pemerintah harus lebih serius dalam antisipasi potensi eskalasi konflik. Dia mendesak protokol evakuasi yang jelas serta penentuan zona aman bagi jemaah Indonesia di kawasan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina).
Selly menekankan pentingnya skema perlindungan menyeluruh, tidak hanya sebatas asuransi kematian, tapi juga perlindungan dalam berbagai kondisi darurat, termasuk potensi pembatalan penerbangan akibat faktor keamanan.
(jon)
Lihat Juga :
