Anies: Keluar dari Board of Peace Bukan Tindakan Antiperdamaian
Jum'at, 06 Maret 2026 - 17:41 WIB
loading...
Anies Baswedan. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Tokoh nasional Anies Baswedan meminta Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Anies, keluar dari BoP bukan merupakan tindakan antiperdamaian.
Awalnya, Anies mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang lahir dari penolakan terhadap penjajahan. "Di Pembukaan UUD 1945 kita berjanji untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok, kita mewakili reputasi sebagai suara dunia ketiga yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional," ujar Anies dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya, dikutip Jumat (6/3/2026).
Karena itu, kata Anies, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk dan dipimpin seumur hidup oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menimbulkan satu pertanyaan yang mengganggu. "Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil atau kita sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam?" kata Anies.
Baca Juga: Demonstrasi di DPR, Massa Minta Indonesia Keluar dari BoP
Anies mengatakan, di Board of Peace memang tertulis menjanjikan perdamaian. Namun, ketuanya yaitu Trump justru baru saja memerintahkan serangan ke Iran bersama Israel, tanpa mandat PBB, tanpa ancaman nyata, dan di tengah negosiasi yang justru menunjukkan kemajuan.
"Dan dengan level korban sampai ke kepala negara. Bagaimana mungkin dewan perdamaian itu tetap bisa berjalan, seolah tak terjadi apa-apa, ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia," ujarnya.
Capres 2024 itu menambahkan, politik bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja. Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita, yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan, bukan malah memberi karpet merah kepada para pelakunya.
"Maka, kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas, 'Maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri'," ujarnya.
Anies menegaskan, keluar dari Board of Peace, bukan tindakan antiperdamaian. Itu adalah cara kita menunjukkan bebas aktif bukan soal mendekat ke pusat-pusat kekuasaan, tapi soal kesetiaan pada nurani bangsa.
"Apakah kita rela menukar warisan The Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan di sebuah dewan perdamaian yang bahkan tak sanggup menyandang namanya sendiri. Kita perlu pikirkan secara serius," pungkasnya.
Sementara, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan bahwa seluruh agenda pembicaraan di dalam Board of Peace (BoP) ditangguhkan imbas konflik Timur Tengah. Saat ini, pemerintah fokus dalam proses penyelamatan warga negara Indonesia (WNI).
"Kami sampaikan bahwa kita terus melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap berbagai perkembangan di kawasan, khususnya yang terjadi di Timur Tengah ini," kata Jubir Kemlu RI Yvonne Mewengkang saat konferensi pers, Jumat (6/3/2026).
Yvonne menambahkan, "Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu (Sugiono) juga beberapa hari yang lalu bahwa segala pembahasan tentang Board of Peace saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold."
Awalnya, Anies mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang lahir dari penolakan terhadap penjajahan. "Di Pembukaan UUD 1945 kita berjanji untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok, kita mewakili reputasi sebagai suara dunia ketiga yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional," ujar Anies dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya, dikutip Jumat (6/3/2026).
Karena itu, kata Anies, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk dan dipimpin seumur hidup oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menimbulkan satu pertanyaan yang mengganggu. "Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil atau kita sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam?" kata Anies.
Baca Juga: Demonstrasi di DPR, Massa Minta Indonesia Keluar dari BoP
Anies mengatakan, di Board of Peace memang tertulis menjanjikan perdamaian. Namun, ketuanya yaitu Trump justru baru saja memerintahkan serangan ke Iran bersama Israel, tanpa mandat PBB, tanpa ancaman nyata, dan di tengah negosiasi yang justru menunjukkan kemajuan.
"Dan dengan level korban sampai ke kepala negara. Bagaimana mungkin dewan perdamaian itu tetap bisa berjalan, seolah tak terjadi apa-apa, ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia," ujarnya.
Capres 2024 itu menambahkan, politik bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja. Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita, yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan, bukan malah memberi karpet merah kepada para pelakunya.
"Maka, kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas, 'Maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri'," ujarnya.
Anies menegaskan, keluar dari Board of Peace, bukan tindakan antiperdamaian. Itu adalah cara kita menunjukkan bebas aktif bukan soal mendekat ke pusat-pusat kekuasaan, tapi soal kesetiaan pada nurani bangsa.
"Apakah kita rela menukar warisan The Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan di sebuah dewan perdamaian yang bahkan tak sanggup menyandang namanya sendiri. Kita perlu pikirkan secara serius," pungkasnya.
Sementara, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan bahwa seluruh agenda pembicaraan di dalam Board of Peace (BoP) ditangguhkan imbas konflik Timur Tengah. Saat ini, pemerintah fokus dalam proses penyelamatan warga negara Indonesia (WNI).
"Kami sampaikan bahwa kita terus melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap berbagai perkembangan di kawasan, khususnya yang terjadi di Timur Tengah ini," kata Jubir Kemlu RI Yvonne Mewengkang saat konferensi pers, Jumat (6/3/2026).
Yvonne menambahkan, "Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu (Sugiono) juga beberapa hari yang lalu bahwa segala pembahasan tentang Board of Peace saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold."
(zik)
Lihat Juga :
