Truk Dilarang Beroperasi selama 17 Hari saat Lebaran, DPR: Bebani Industri dan Sopir
Selasa, 03 Maret 2026 - 20:32 WIB
loading...
A
A
A
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, jika kebijakan tersebut tidak dikelola secara cermat maka dampaknya dapat meluas hingga ke konsumen. Eva mengingatkan adanya potensi lonjakan biaya distribusi setelah masa pembatasan berakhir.
Lihat video: Djoko Setijowarno: Pemerintah Harus Perbaiki Sistem Angkutan Logistik
"Jika tidak dikelola dengan baik, penumpukan distribusi pasca Lebaran berpotensi memicu kenaikan biaya logistik dan berdampak pada harga barang di tingkat konsumen," katanya.
Eva menekankan bahwa kebijakan pengaturan lalu lintas saat Lebaran tetap penting untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus mudik. Namun, sambung dia, pendekatan yang diambil perlu lebih proporsional dan mempertimbangkan dampak ekonomi.
Legislator dapil Jawa Tengah ini mengatakan, sebabnya, perlu ada kebijakan yang lebih proporsional dan mitigatif. Misalnya dengan pengaturan jam operasional terbatas pada malam hari untuk sektor tertentu atau skema perlindungan bagi sopir berbasis ritase yang terdampak. "Kelancaran mudik harus berjalan seiring dengan keberlanjutan aktivitas ekonomi nasional," katanya.
Eva menegaskan negara perlu memastikan kebijakan manajemen lalu lintas tidak berujung pada gangguan industri dan beban sepihak bagi pekerja logistik. Dia menambahkan, kebijakan juga perlu memastikan manajemen lalu lintas tidak berujung pada disrupsi industri dan beban sepihak bagi pekerja logistik. "Kita harus menjaga keseimbangan antara mobilitas masyarakat dan stabilitas ekonomi," tuturnya.
Lihat video: Djoko Setijowarno: Pemerintah Harus Perbaiki Sistem Angkutan Logistik
"Jika tidak dikelola dengan baik, penumpukan distribusi pasca Lebaran berpotensi memicu kenaikan biaya logistik dan berdampak pada harga barang di tingkat konsumen," katanya.
Eva menekankan bahwa kebijakan pengaturan lalu lintas saat Lebaran tetap penting untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus mudik. Namun, sambung dia, pendekatan yang diambil perlu lebih proporsional dan mempertimbangkan dampak ekonomi.
Legislator dapil Jawa Tengah ini mengatakan, sebabnya, perlu ada kebijakan yang lebih proporsional dan mitigatif. Misalnya dengan pengaturan jam operasional terbatas pada malam hari untuk sektor tertentu atau skema perlindungan bagi sopir berbasis ritase yang terdampak. "Kelancaran mudik harus berjalan seiring dengan keberlanjutan aktivitas ekonomi nasional," katanya.
Eva menegaskan negara perlu memastikan kebijakan manajemen lalu lintas tidak berujung pada gangguan industri dan beban sepihak bagi pekerja logistik. Dia menambahkan, kebijakan juga perlu memastikan manajemen lalu lintas tidak berujung pada disrupsi industri dan beban sepihak bagi pekerja logistik. "Kita harus menjaga keseimbangan antara mobilitas masyarakat dan stabilitas ekonomi," tuturnya.
Lihat Juga :
