KKP Gandeng Masyarakat Pesisir Lindungi Ekosistem Laut

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia sebagai agenda strategis pembangunan nasional tak bisa dilepaskan dari perlindungan ekosistem laut. Komitmen tersebut kembali digaungkan dalam forum bertajuk “Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem Melalui Aksi Nyata di Tingkat Tapak” yang digelar KKP bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) di Jakarta.

Forum ini menekankan masa depan ekonomi laut Indonesia bertumpu pada kolaborasi nyata bersama masyarakat pesisir sebagai aktor utama. Berbagai pemangku kepentingan hadir dalam forum tersebut yakni, KKP, Bappenas, Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB), akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat pesisir dan kelompok disabilitas.

Baca juga: KKP Tegaskan Tanggul Beton di Pesisir Cilincing Sudah Kantongi Izin

Konsolidasi lintas sektor ini menjadi langkah penting untuk menjembatani kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional dengan implementasi konkret di lapangan. Para peserta sepakat tantangan saat ini bukan lagi pada perumusan kebijakan melainkan pada penyelarasan pelaksanaan lintas sektor agar tidak berjalan parsial dan kehilangan dampak jangka panjang.

Direktur Yayasan Pesisir Lestari Dina Kosasih mencontohkan praktik baik di Teluk Jor, NTB, yang menunjukkan bagaimana tata kelola pesisir berbasis masyarakat mampu menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Model kolaboratif pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil dinilai efektif untuk direplikasi di berbagai daerah pesisir Indonesia.

“Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” kata Dina, Kamis (26/2/2026).

Direktur Konservasi Ekosistem KKP Firdaus Agung menegaskan visi konservasi Indonesia merupakan fondasi strategis pembangunan ekonomi biru.

“Konservasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar pihak yang dilibatkan. Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Bappenas menyoroti pentingnya integrasi ekonomi biru dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat pesisir.

Forum ini juga menggarisbawahi pentingnya pengarusutamaan GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion). Partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya ditegaskan sebagai bagian integral dari tata kelola pesisir yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar pelengkap program.

Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif proyek HATCH (Harnessing Adaptive Conservation Through Social Enterprises and Learning Hubs) yang didukung COAST Facility Indonesia dan didanai Pemerintah Inggris. Hasil pertemuan diharapkan menjadi rujukan untuk memperkuat kebijakan dan praktik ekonomi biru Indonesia agar lebih adaptif, inklusif, dan berbasis dampak nyata bagi masyarakat pesisir.

Ketua Lembaga Pengelola Awik-Awik Teluk Jor (LPATJ) Mustamin menegaskan ekonomi biru hanya akan berhasil jika laut tidak semata dipandang sebagai komoditas, melainkan sebagai ruang hidup yang dikelola bersama masyarakat pesisir sebagai mitra strategis.

Sejumlah rekomendasi strategis pun dirumuskan, antara lain mendorong harmonisasi ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem, memperkuat tata kelola pesisir yang inklusif dan transparan, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha sosial mikro, serta memperluas skema pendanaan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat pesisir.

"Forum juga mendorong pembentukan kemitraan multipihak di tingkat tapak agar kolaborasi tidak berhenti pada tataran wacana," katanya.