Prabowo Setuju Penyusunan Perpres Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Bisnis dan HAM

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Bisnis dan HAM. Rancangan ini akan disusun Kementerian Hak Asasi Manusia .

Persetujuan tersebut disampaikan melalui surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada Menteri HAM Natalius Pigai.

Persetujuan ini merupakan tindak lanjut atas surat Menteri HAM yang diajukan pada Mei dan September 2025 serta didukung rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

Baca juga: Laporan Akhir Penanganan Kasus Sirkus OCI Segera Diungkap Kementerian HAM

Dalam surat tersebut, penyusunan Rancangan Perpres menjadi bagian penting dalam memperkuat implementasi prinsip Bisnis dan HAM di Indonesia. “Hadirnya Perpres ini untuk memastikan prinsip-prinsip HAM dalam praktik bisnis di Indonesia sekaligus menjadi langkah maju bagi Indonesia dalam upaya penegakan HAM di sektor bisnis,” ujar Pigai, Sabtu (31/1/2026).

Dalam kaitan antara bisnis dan HAM, pemerintah memiliki kewajiban melindungi hak asasi setiap warganya. Hal lain adalah perusahaan wajib menghormati hak asasi sekaligus mencegah dan memastikan tidak ada pelanggaran HAM dalam menjalankan bisnis serta hak pemulihan korban pelanggaran HAM menjadi tugas negara dan perusahaan.

Dengan keluarnya persetujuan izin prakarsa tersebut, Kementerian HAM akan membawa Rancangan Perpres untuk dibahas dengan Kementerian/Lembaga terkait termasuk dengan Tim Nasional OECD dan masyarakat sipil yang concern dengan isu ini guna memastikan penerapan partisipasi bermakna (the meaningfull participation).

“Kami berharap Rancangan Perpres ini bisa kita selesaikan di tahun 2026 sehingga tahun 2027 kita bisa maksimalkan untuk sosialisasi sehingga pelaku usaha di Indonesia secara bertahap mengetahui dan mulai menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan usahanya. Dan tahun 2028 penegakannya bersifat wajib dan mengikat,” ungkap Pigai.

Dalam surat yang dikeluarkan 29 Januari 2026, Mensesneg Prasetyo menekankan penyusunan Rancangan Perpres harus dilaksanakan secara terkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki keterkaitan substansi.

"Penyusunan regulasi ini juga harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” kata Prasetyo.

Kemudian, rapat pembahasan lintas kementerian dan lembaga harus sudah dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak persetujuan diterima. "Penyusunan Rancangan Perpres ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2026," ujarnya.

Penyusunan Peraturan Presiden ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) dalam kegiatan bisnis.

Regulasi ini juga diharapkan memperkuat komitmen negara dalam menciptakan praktik usaha yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan selaras dengan standar nasional maupun internasional di bidang HAM.