Tak Cuma Soal Pilkada, Partai Non-Parlemen Siapkan Kajian Isu Strategis Pemilu

Kamis, 29 Januari 2026 - 22:08 WIB
loading...
Tak Cuma Soal Pilkada,...
Sekjen Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkyansyah mengungkapkan bahwa Sekber GKSR tak hanya berhenti untuk mengkaji pemilihan kepala daerah (Pilkada) tak langsung. Namun juga akan mengkaji isu strategi sistem Pemilu di Indonesia. Foto/Achmad Al Fiqri
A A A
JAKARTA - Gerakan koalisi partai non-parlemen yang tergabung dalam Sekretaris Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR), tidak hanya berhenti untuk mengkaji pemilihan kepala daerah (Pilkada) tak langsung. GKSR juga akan mengkaji isu strategi sistem Pemilu di Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkyansyah mengungkapkan bahwa fokus utama koalisi tidak hanya pada Pilkada. Melainkan juga pada isu-isu strategis lain yang selama ini dianggap menjadi penghalang bagi partai-partai di luar parlemen.

Baca juga: Sekber GKSR Bahas PT dan Pilkada, OSO: Satu Suara Tak Boleh Dicederai, Apalagi Hilang

"Kami akan mengkaji secara lebih mendalam terkait dengan Pilkada, dan yang juga kita akan kaji, yang lebih penting, adalah terkait dengan isu-isu strategis pemilu," ujar Ferry usai pertemuan Sekber GKSR, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2026).



Ferry berkata, isu tersebut akan dibahas melalui Badan Pekerja. Sedianya, ada empat agenda utama yang akan menjadi fokus kajian Badan Pekerja tersebut, pertama ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Kedua, verifikasi partai politik, mulai dari poses pendaftaran dan penentuan partai sebagai peserta pemilu. Ketiga, bantuan politik (Banpol), terakhir sistem Pemilu.

Baca juga: Sekber GKSR Diresmikan, OSO: Satu Kekuatan Mewakili 17 Juta Suara Rakyat yang Tidak Terakomodir

"Mulai minggu depan kita sudah mulai proses pembahasan di Badan Pekerja. Nanti akan dibahas secara lebih substansial," jelasnya.

Hasil kajian dari tim kerja ini tidak hanya akan diumumkan kepada publik. Ferry menegaskan bahwa dokumen tersebut akan menjadi usulan resmi yang akan disampaikan kepada para pemangku kebijakan utama, termasuk DPR dan pemerintah.

"Badan Pekerja akan menggodok betul-betul dengan bernas. Nanti setelah itu, baru kita akan sampaikan kepada para pihak. Bisa jadi termasuk DPR, pemerintah, dan lain sebagainya," pungkas Ferry.
(shf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Dorong Kualitas Keterwakilan...
Dorong Kualitas Keterwakilan Perempuan 30%, Partai Perindo Siap Bersinergi Lahirkan Kebijakan yang Inklusif
PHK Massal Berisiko...
PHK Massal Berisiko Gerus Kelas Menengah, Sekjen Perindo Ferry Kurnia Dorong Insentif Dunia Usaha
Perindo Ajak Tokoh Muda...
Perindo Ajak Tokoh Muda Indonesia Timur Ambil Peran Menuju 2029
Threshold DPRD Dinilai...
Threshold DPRD Dinilai Reduksi Demokrasi Lokal, Gardian Muhammad Minta Reformasi Politik Substantif
Sikapi Gejolak Ekonomi,...
Sikapi Gejolak Ekonomi, Partai Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan untuk BI dan Pemerintah
Partai Perindo Minta...
Partai Perindo Minta Presiden Prabowo Perkuat Demokrasi melalui Revisi UU Pemilu
DPC Rampung di 9 Kecamatan,...
DPC Rampung di 9 Kecamatan, Partai Perindo Tubaba Tancap Gas Bentuk DPRt
Di Diskusi Partai Perindo,...
Di Diskusi Partai Perindo, JJ Rizal Minta Gubernur Jakarta Belajar dari Soekarno
DPW Partai Perindo DKI...
DPW Partai Perindo DKI Launching Warkop Aspirasa, Gelar Diskusi Refleksi 499 Tahun Jakarta
Rekomendasi
AEF/MANTENA Cup 2026...
AEF/MANTENA Cup 2026 Dorong Prestasi Berkuda dan Sport Tourism Indonesia
Kunjungi Lampung Tengah,...
Kunjungi Lampung Tengah, Jokowi Jajan Es Kopi dan Keripik Pisang di Sentra UMKM
7 Pemimpin yang Mengubah...
7 Pemimpin yang Mengubah Dunia, Fatima al Fihri yang Mendirikan Kampus Pertama di Dunia
Berita Terkini
Didik Rachbini Prediksi...
Didik Rachbini Prediksi Safari Politik Jokowi Menjadi Faktor Negatif Ekonomi Nasional
Gus Yaqut Dibantarkan,...
Gus Yaqut Dibantarkan, KPK: Petugas Pengawal Tahanan Lakukan Pengamanan Melekat
Penegak Hukum Terkoneksi...
Penegak Hukum Terkoneksi Politik, Ubedilah Badrun: Mestinya Independen
Kepercayaan Publik terhadap...
Kepercayaan Publik terhadap Polri Meningkat Jadi Modal Sosial yang Harus Diperkuat
Silaturahmi di Lampung,...
Silaturahmi di Lampung, Jokowi: Aku Masih Seperti yang Dulu
Tak Bisa Ditunda, Tata...
Tak Bisa Ditunda, Tata Kelola, Dana, dan Independensi PBNU Harus Dibenahi
Infografis
Non-Biner Tak Sama dengan...
Non-Biner Tak Sama dengan Interseks, Ini Faktanya!
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved