PDIP Minta Kadernya Pastikan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Tanpa Diskriminasi
Minggu, 25 Januari 2026 - 20:13 WIB
loading...
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan agar seluruh kader PDIP mampu menjalankan politik kesehatan yang progresif. Foto/Dok PDIP
A
A
A
SUKABUMI - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan agar seluruh kader PDIP mampu menjalankan politik kesehatan yang progresif. Salah satunya, memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus bisa-bisa terwujud tanpa adanya diskriminasi.
Hal ini diungkapkan Hasto saat memberikan pidato di acara peresmian Klinik Waluya Sejati Abadi di Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (25/1/2026). Peresmian ini dilakukan dalam rangkaian peringatan HUT ke-53 PDIP.
Dia mulanya bicara inisiatif dr. Ribka Tjiptaning dengan menyebut peresmian klinik ini sebagai perwujudan politik kesehatan yang progresif. "Hadirnya klinik ini akan menjadi bagian dari tangan kiri partai kita untuk bersikap progresif di dalam menyelamatkan rakyat. Sedangkan tangan kanan partai adalah manajemen pelayanan tanpa diskriminasi," kata Hasto dalam pidatonya.
Baca juga: BGN Ingatkan SPPG Tak Boleh Paksa Sekolah yang Menolak MBG
Diketahui, gedung yang dahulu dikenal sebagai Rumah Sakit Pelita Rakyat (RSPR) yang diresmikan oleh Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 2011. Namun, pada 2015, fasilitas kesehatan yang menjadi tumpuan harapan rakyat kurang mampu ini dipaksa berhenti beroperasi karena kendala perizinan yang alot dengan pemerintah daerah saat itu.
Menurutnya, kesehatan rakyat adalah syarat mutlak bagi Indonesia untuk maju. Ia menekankan bahwa di Klinik Waluya Sejati Abadi, rakyat harus dilayani tanpa melihat status sosial.
"Di klinik ini, rakyat tidak ditanya berapa kekayaanmu, tetapi rakyat ditanya apa penyakitmu dan kita memberikan pelayanan tanpa diskriminasi," tegasnya.
Hasto menegaskan bahwa identitas partai bukan sekadar alat pemenangan pemilu, melainkan alat mengorganisir rakyat guna memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, dan keberpihakan pada rakyat tertindas yang berakar pada ideologi Bung Karno.
Dia turut menyampaikan pesan khusus dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang mengingatkan bahwa tema peringatan HUT kali ini, harus menjadi komitmen moral bagi setiap kader. Diketahui, tema peringatan HUT ini adalah "Satyam Eva Jayate", yang berarti 'Kebenaran Pasti Menang'.
"Ibu Mega menyampaikan pesan bahwa seluruh rangkaian peringatan HUT ke-53 ini menggambarkan suatu perisai moral, benteng moral bagi PDI Perjuangan untuk terus berjuang menegakkan kebenaran. Kebenaran yang kita perjuangkan adalah kebenaran ideologis, kebenaran berdasarkan jalan konstitusi, kebenaran pada jalan hukum yang berkeadilan, dan kebenaran berdasarkan mandat aspirasi dari rakyat Indonesia," tuturnya.
Visi politik kesehatan progresif ini turut disambut oleh Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki. Dalam sambutannya, Ayep Zaki menegaskan bahwa mulai 1 Januari 2026, Pemerintah Kota Sukabumi resmi menghapuskan segala bentuk retribusi kesehatan bagi masyarakat.
"Untuk Januari 2026 ini tidak ada lagi namanya retribusi untuk klinik maupun Puskesmas. Tidak boleh ada lagi. Jadi tidak ada retribusi untuk kesehatan, dan memang itu sudah saya berlakukan sejak tanggal 1 Januari 2026," ujar Ayep Zaki.
Lebih lanjut, Ayep Zaki menyatakan komitmen pribadinya untuk mendukung operasional Klinik Waluya Sejati Abadi dengan menyumbangkan Rp30 juta per tahun dari dana pribadi. Ia juga berjanji akan mengawal kenaikan kelas klinik tersebut dari Klinik Pratama menjadi Klinik Utama secara bertahap.
"Wali kota yang sekarang berkomitmen untuk menyelesaikan hak-hak dasar masyarakat Kota Sukabumi, dan itu sejalan juga dengan PDI Perjuangan," tambahnya.
Hal ini diungkapkan Hasto saat memberikan pidato di acara peresmian Klinik Waluya Sejati Abadi di Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (25/1/2026). Peresmian ini dilakukan dalam rangkaian peringatan HUT ke-53 PDIP.
Dia mulanya bicara inisiatif dr. Ribka Tjiptaning dengan menyebut peresmian klinik ini sebagai perwujudan politik kesehatan yang progresif. "Hadirnya klinik ini akan menjadi bagian dari tangan kiri partai kita untuk bersikap progresif di dalam menyelamatkan rakyat. Sedangkan tangan kanan partai adalah manajemen pelayanan tanpa diskriminasi," kata Hasto dalam pidatonya.
Baca juga: BGN Ingatkan SPPG Tak Boleh Paksa Sekolah yang Menolak MBG
Diketahui, gedung yang dahulu dikenal sebagai Rumah Sakit Pelita Rakyat (RSPR) yang diresmikan oleh Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 2011. Namun, pada 2015, fasilitas kesehatan yang menjadi tumpuan harapan rakyat kurang mampu ini dipaksa berhenti beroperasi karena kendala perizinan yang alot dengan pemerintah daerah saat itu.
Menurutnya, kesehatan rakyat adalah syarat mutlak bagi Indonesia untuk maju. Ia menekankan bahwa di Klinik Waluya Sejati Abadi, rakyat harus dilayani tanpa melihat status sosial.
"Di klinik ini, rakyat tidak ditanya berapa kekayaanmu, tetapi rakyat ditanya apa penyakitmu dan kita memberikan pelayanan tanpa diskriminasi," tegasnya.
Hasto menegaskan bahwa identitas partai bukan sekadar alat pemenangan pemilu, melainkan alat mengorganisir rakyat guna memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, dan keberpihakan pada rakyat tertindas yang berakar pada ideologi Bung Karno.
Dia turut menyampaikan pesan khusus dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang mengingatkan bahwa tema peringatan HUT kali ini, harus menjadi komitmen moral bagi setiap kader. Diketahui, tema peringatan HUT ini adalah "Satyam Eva Jayate", yang berarti 'Kebenaran Pasti Menang'.
"Ibu Mega menyampaikan pesan bahwa seluruh rangkaian peringatan HUT ke-53 ini menggambarkan suatu perisai moral, benteng moral bagi PDI Perjuangan untuk terus berjuang menegakkan kebenaran. Kebenaran yang kita perjuangkan adalah kebenaran ideologis, kebenaran berdasarkan jalan konstitusi, kebenaran pada jalan hukum yang berkeadilan, dan kebenaran berdasarkan mandat aspirasi dari rakyat Indonesia," tuturnya.
Visi politik kesehatan progresif ini turut disambut oleh Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki. Dalam sambutannya, Ayep Zaki menegaskan bahwa mulai 1 Januari 2026, Pemerintah Kota Sukabumi resmi menghapuskan segala bentuk retribusi kesehatan bagi masyarakat.
"Untuk Januari 2026 ini tidak ada lagi namanya retribusi untuk klinik maupun Puskesmas. Tidak boleh ada lagi. Jadi tidak ada retribusi untuk kesehatan, dan memang itu sudah saya berlakukan sejak tanggal 1 Januari 2026," ujar Ayep Zaki.
Lebih lanjut, Ayep Zaki menyatakan komitmen pribadinya untuk mendukung operasional Klinik Waluya Sejati Abadi dengan menyumbangkan Rp30 juta per tahun dari dana pribadi. Ia juga berjanji akan mengawal kenaikan kelas klinik tersebut dari Klinik Pratama menjadi Klinik Utama secara bertahap.
"Wali kota yang sekarang berkomitmen untuk menyelesaikan hak-hak dasar masyarakat Kota Sukabumi, dan itu sejalan juga dengan PDI Perjuangan," tambahnya.
(rca)
Lihat Juga :
