Anggota DPR: Kritik Presiden Prabowo Harus Dijadikan Momentum Bersih-bersih BUMN
Selasa, 13 Januari 2026 - 18:09 WIB
loading...
Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar dilakukan bersih-bersih di jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar dilakukan bersih-bersih di jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini dinilai jadi momentum yang tepat memperbaiki kinerja dari level direksi dan komisaris.
Menurutnya, kritik Presiden Prabowo adalah peringatan keras sekaligus koreksi moral bagi tata kelola BUMN yang selama ini dinilai mulai menjauh dari nilai profesionalisme dan tanggung jawab publik. Terlebih muncul permintaan tantiem atau bonus di saat perusahaan mengalami kerugian
“Presiden Prabowo menyuarakan kegelisahan rakyat. Tidak masuk akal, perusahaan merugi tapi elitenya tetap merasa berhak atas bonus. Ini bukan hanya soal keuangan negara, tapi soal etika kepemimpinan,” tegas Rivqy di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Baca juga: Tegur Keras Petinggi BUMN, Prabowo: Kalau Tak Sanggup Mengabdi, Berhenti Saja
Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menilai, praktik meminta tantiem di tengah kinerja buruk adalah bentuk normalisasi kegagalan yang tidak boleh dibiarkan terus berlangsung di BUMN. Dia mengingatkan bahwa BUMN bukan perusahaan pribadi.
“Setiap rupiah yang hilang adalah uang rakyat. Kalau rugi, yang pertama dilakukan seharusnya introspeksi, bukan justru menuntut penghargaan. Ini sekaligus menjadi evaluasi kinerja BUMN di awal tahun 2026," katanya.
Baca juga: Minta Tantiem saat Perusahaan Rugi, Direksi BUMN Disemprot Prabowo: Gak Tahu Malu, Ndablek!
Rivqy menekankan bahwa kemajuan BUMN mustahil tercapai tanpa keteladanan dan prinsip kuat dari para pemimpinnya. Profesionalisme, integritas, dan rasa tanggung jawab harus menjadi standar utama, bukan formalitas jabatan.
“BUMN tidak akan maju hanya dengan slogan transformasi. Ia butuh pemimpin yang berani bertanggung jawab, tahu malu ketika gagal, dan siap dievaluasi secara objektif,” ujarnya.
Sebagai mitra kerja Kementerian BUMN, Komisi VI DPR, kata Rivqy, akan terus mendorong reformasi tata kelola, evaluasi berbasis kinerja nyata, serta sistem remunerasi yang adil dan rasional. Rivqy menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk melemahkan BUMN, melainkan memperkuat perannya sebagai motor ekonomi nasional.
“Kritik Presiden Prabowo harus dijadikan momentum bersih-bersih. Yang profesional kita dukung, yang gagal tapi tak mau bertanggung jawab harus berani dievaluasi, bahkan diganti,” tandasnya.
Menurutnya, kritik Presiden Prabowo adalah peringatan keras sekaligus koreksi moral bagi tata kelola BUMN yang selama ini dinilai mulai menjauh dari nilai profesionalisme dan tanggung jawab publik. Terlebih muncul permintaan tantiem atau bonus di saat perusahaan mengalami kerugian
“Presiden Prabowo menyuarakan kegelisahan rakyat. Tidak masuk akal, perusahaan merugi tapi elitenya tetap merasa berhak atas bonus. Ini bukan hanya soal keuangan negara, tapi soal etika kepemimpinan,” tegas Rivqy di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Baca juga: Tegur Keras Petinggi BUMN, Prabowo: Kalau Tak Sanggup Mengabdi, Berhenti Saja
Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menilai, praktik meminta tantiem di tengah kinerja buruk adalah bentuk normalisasi kegagalan yang tidak boleh dibiarkan terus berlangsung di BUMN. Dia mengingatkan bahwa BUMN bukan perusahaan pribadi.
“Setiap rupiah yang hilang adalah uang rakyat. Kalau rugi, yang pertama dilakukan seharusnya introspeksi, bukan justru menuntut penghargaan. Ini sekaligus menjadi evaluasi kinerja BUMN di awal tahun 2026," katanya.
Baca juga: Minta Tantiem saat Perusahaan Rugi, Direksi BUMN Disemprot Prabowo: Gak Tahu Malu, Ndablek!
Rivqy menekankan bahwa kemajuan BUMN mustahil tercapai tanpa keteladanan dan prinsip kuat dari para pemimpinnya. Profesionalisme, integritas, dan rasa tanggung jawab harus menjadi standar utama, bukan formalitas jabatan.
“BUMN tidak akan maju hanya dengan slogan transformasi. Ia butuh pemimpin yang berani bertanggung jawab, tahu malu ketika gagal, dan siap dievaluasi secara objektif,” ujarnya.
Sebagai mitra kerja Kementerian BUMN, Komisi VI DPR, kata Rivqy, akan terus mendorong reformasi tata kelola, evaluasi berbasis kinerja nyata, serta sistem remunerasi yang adil dan rasional. Rivqy menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk melemahkan BUMN, melainkan memperkuat perannya sebagai motor ekonomi nasional.
“Kritik Presiden Prabowo harus dijadikan momentum bersih-bersih. Yang profesional kita dukung, yang gagal tapi tak mau bertanggung jawab harus berani dievaluasi, bahkan diganti,” tandasnya.
(rca)
Lihat Juga :
