Great Institute Minta Aksi Koboi Trump Dikecam Pemimpin Dunia
Senin, 05 Januari 2026 - 12:57 WIB
loading...
Seluruh pemimpin negara di dunia diminta mengecam aksi koboi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memerintahkan pasukan militer AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Foto/El Media
A
A
A
JAKARTA - Direktur Geopolitik Great Institute Teguh Santosa meminta agar aksi koboi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memerintahkan pasukan militer AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dikecam seluruh pemimpin negara di dunia. Sebab, menurut dia, tindakan Trump mengangkangi hukum internasional.
Dia juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersikap lebih tegas menghukum rezim Trump, dan memerintahkan pembebasan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang diculik Sabtu dini hari, 3 Januari 2026.
"Aksi koboi Trump menculik Maduro jelas melanggar hukum internasional, khususnya Artikel 2(4) Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional kecuali dalam kasus pertahanan diri atau dengan otorisasi Dewan Keamanan PBB," ujar Teguh, Senin (5/1/2026).
Baca juga: Trump Ancam Penerus Maduro Lebih Tragis Jika Venezuela Tak Turuti Maunya AS
Menurut dia, tindakan Trump jelas memperbesar sikap saling curiga dan saling sandera di antara super power, dan pada gilirannya memperlebar magnitudo ketidakstabilan politik global.
"Penculikan Maduro oleh pasukan AS juga melanggar kedaulatan Venezuela dan prinsip-prinsip hukum internasional. Bila dibiarkan, kejadian ini dapat terulang dan dialami negara lain yang tidak mau mengikuti keinginan AS atau super power lain," ujar Teguh.
Operasi penculikan Maduro dan istrinya melibatkan lebih dari 150 pesawat militer dan begitu banyak personel dari berbagai cabang militer AS, termasuk pasukan khusus Delta Force dan unit FBI.
Mereka melakukan serangan presisi pada target-target di Venezuela, termasuk sistem pertahanan udara, untuk memberikan perlindungan bagi tim ekstraksi yang menuju ke lokasi Maduro. Serangan ini juga melibatkan taktik perang siber untuk membersihkan jalur bagi tim operasi di darat dan udara.
Penculikan bernama sandi Operasi Absolute Resolve ini juga melibatkan CIA yang memantau aktivitas Maduro selama beberapa bulan terakhir sampai puncak serangan pada Sabtu dini hari lalu. Teguh juga menilai tuduhan AS pada keterlibatan Maduro dan istrinya dalam jaringan narko-terorisme tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan serangan militer.
"Pemerintah AS seharusnya menggunakan mekanisme yang diatur hukum internasional dan prinsip multilateralisme untuk menetralisir penyelundupan narkotika ke negaranya," kata Teguh.
Pemerintah AS pertama kali menuduh Maduro sebagai pemimpin kartel narkoba pada 2020, di periode pertama pemerintahan Trump. "Tetapi di balik tuduhan narko-terorisme patut diduga motif utama Trump adalah menguasai ladang minyak Venezuela yang terbesar di dunia. Apalagi sejak revolusi Bolivarian 1999, Venezuela menasionalisasi aset perusahaan minyak AS yang beroperasi di sana,” pungkasnya.
Dia juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersikap lebih tegas menghukum rezim Trump, dan memerintahkan pembebasan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang diculik Sabtu dini hari, 3 Januari 2026.
"Aksi koboi Trump menculik Maduro jelas melanggar hukum internasional, khususnya Artikel 2(4) Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional kecuali dalam kasus pertahanan diri atau dengan otorisasi Dewan Keamanan PBB," ujar Teguh, Senin (5/1/2026).
Baca juga: Trump Ancam Penerus Maduro Lebih Tragis Jika Venezuela Tak Turuti Maunya AS
Menurut dia, tindakan Trump jelas memperbesar sikap saling curiga dan saling sandera di antara super power, dan pada gilirannya memperlebar magnitudo ketidakstabilan politik global.
"Penculikan Maduro oleh pasukan AS juga melanggar kedaulatan Venezuela dan prinsip-prinsip hukum internasional. Bila dibiarkan, kejadian ini dapat terulang dan dialami negara lain yang tidak mau mengikuti keinginan AS atau super power lain," ujar Teguh.
Operasi penculikan Maduro dan istrinya melibatkan lebih dari 150 pesawat militer dan begitu banyak personel dari berbagai cabang militer AS, termasuk pasukan khusus Delta Force dan unit FBI.
Mereka melakukan serangan presisi pada target-target di Venezuela, termasuk sistem pertahanan udara, untuk memberikan perlindungan bagi tim ekstraksi yang menuju ke lokasi Maduro. Serangan ini juga melibatkan taktik perang siber untuk membersihkan jalur bagi tim operasi di darat dan udara.
Penculikan bernama sandi Operasi Absolute Resolve ini juga melibatkan CIA yang memantau aktivitas Maduro selama beberapa bulan terakhir sampai puncak serangan pada Sabtu dini hari lalu. Teguh juga menilai tuduhan AS pada keterlibatan Maduro dan istrinya dalam jaringan narko-terorisme tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan serangan militer.
"Pemerintah AS seharusnya menggunakan mekanisme yang diatur hukum internasional dan prinsip multilateralisme untuk menetralisir penyelundupan narkotika ke negaranya," kata Teguh.
Pemerintah AS pertama kali menuduh Maduro sebagai pemimpin kartel narkoba pada 2020, di periode pertama pemerintahan Trump. "Tetapi di balik tuduhan narko-terorisme patut diduga motif utama Trump adalah menguasai ladang minyak Venezuela yang terbesar di dunia. Apalagi sejak revolusi Bolivarian 1999, Venezuela menasionalisasi aset perusahaan minyak AS yang beroperasi di sana,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
