Teror DJ Donny dan Sherly Annavita, Pengamat: Tahan Diri, Jangan Mau Diadu Domba
Sabtu, 03 Januari 2026 - 18:33 WIB
loading...
Ketum Lingkar Nusantara (LISAN) Hendarsam Marantoko menyoroti aksi teror terhadap dua kreator konten DJ Donny dan Sherly Annavita yang baru-baru ini terjadi. Semua pihak diminta menahan diri untuk tidak saling menuding. Foto: Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Ketum Lingkar Nusantara (LISAN) Hendarsam Marantoko menyoroti aksi teror terhadap dua kreator konten DJ Donny dan Sherly Annavita yang baru-baru ini terjadi. Semua pihak diminta menahan diri untuk tidak saling menuding.
"Pihak yang paling diuntungkan bukan korban dan bukan pula negara melainkan aktor tak terlihat yang berharap masyarakat terus terpecah. Karena itu, sikap paling dewasa adalah menahan diri, mengutuk teror tanpa tergelincir pada tuduhan tanpa bukti," ujarnya, Sabtu (3/1/2026).
Baca juga: Polda Metro Jaya Selidiki Teror ke Rumah DJ Donny
Aksi teror tersebut patut dikecam, tapi juga patut dikhawatirkan dari sisi cara ruang publik merespons peristiwa itu. Alih-alih menunggu fakta dan proses hukum, publik justru larut dalam emosi, saling tuding, serta narasi politik yang berhadap-hadapan.
"Teror dan intimidasi yang menimpa dua kreator konten dengan latar afiliasi politik berbeda. DJ Donny yang dikaitkan dengan PDIP dan Sherly yang kerap dilabeli sebagai anak abah patut dikecam tanpa syarat. Ancaman baik fisik maupun psikologis adalah tindakan tercela yang merusak rasa aman, kebebasan berekspresi, dan sendi dasar demokrasi," ungkap Hendarsam.
"Teror ini dengan cepat ditarik ke polarisasi lama antara kelompok yang dianggap propemerintah dan yang oposisi serta menganggap pemerintah selalu salah. Di sinilah kewarasan publik diuji," tambahnya.
Menurut dia, tidak semua peristiwa harus dibaca secara hitam-putih, penyederhanaan berlebihan justru membuka ruang manipulasi. Teror jelas tidak menguntungkan korban, pemerintah pun tidak diuntungkan oleh situasi gaduh yang memperlemah kepercayaan publik. Maka, ada kemungkinan lain yang patut dipertimbangkan yaitu peran pihak ketiga yang bermain di balik layar.
"Dalam kajian politik dan komunikasi strategis, pola semacam ini dikenal sebagai false flag operation yaitu aksi provokatif yang sengaja diciptakan agar tampak dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu konflik dan saling curiga. Pola ini sering diperkuat oleh peran agent provocateur yang memancing reaksi berlebihan agar eskalasi konflik berlangsung cepat. Ini adalah praktik lama divide et impera dengan medan baru bernama ruang digital," ujarnya.
Kehadiran media sosial mempercepat proses tersebut. Satu peristiwa melahirkan banyak versi dalam hitungan jam, mendorong publik memilih kubu tanpa ruang berpikir leluasa. Fenomena ini dikenal sebagai polarization engineering dan dalam konteks lebih luas merupakan bagian dari nonmilitary hybrid warfare, perang tanpa senjata yang menjadikan opini publik dan disinformasi sebagai alat utama.
"Demokrasi tidak runtuh oleh perbedaan pendapat melainkan hilangnya akal sehat. Menjaga kewarasan publik adalah respons paling sederhana dan paling penting," katanya.
"Pihak yang paling diuntungkan bukan korban dan bukan pula negara melainkan aktor tak terlihat yang berharap masyarakat terus terpecah. Karena itu, sikap paling dewasa adalah menahan diri, mengutuk teror tanpa tergelincir pada tuduhan tanpa bukti," ujarnya, Sabtu (3/1/2026).
Baca juga: Polda Metro Jaya Selidiki Teror ke Rumah DJ Donny
Aksi teror tersebut patut dikecam, tapi juga patut dikhawatirkan dari sisi cara ruang publik merespons peristiwa itu. Alih-alih menunggu fakta dan proses hukum, publik justru larut dalam emosi, saling tuding, serta narasi politik yang berhadap-hadapan.
"Teror dan intimidasi yang menimpa dua kreator konten dengan latar afiliasi politik berbeda. DJ Donny yang dikaitkan dengan PDIP dan Sherly yang kerap dilabeli sebagai anak abah patut dikecam tanpa syarat. Ancaman baik fisik maupun psikologis adalah tindakan tercela yang merusak rasa aman, kebebasan berekspresi, dan sendi dasar demokrasi," ungkap Hendarsam.
"Teror ini dengan cepat ditarik ke polarisasi lama antara kelompok yang dianggap propemerintah dan yang oposisi serta menganggap pemerintah selalu salah. Di sinilah kewarasan publik diuji," tambahnya.
Menurut dia, tidak semua peristiwa harus dibaca secara hitam-putih, penyederhanaan berlebihan justru membuka ruang manipulasi. Teror jelas tidak menguntungkan korban, pemerintah pun tidak diuntungkan oleh situasi gaduh yang memperlemah kepercayaan publik. Maka, ada kemungkinan lain yang patut dipertimbangkan yaitu peran pihak ketiga yang bermain di balik layar.
"Dalam kajian politik dan komunikasi strategis, pola semacam ini dikenal sebagai false flag operation yaitu aksi provokatif yang sengaja diciptakan agar tampak dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan memicu konflik dan saling curiga. Pola ini sering diperkuat oleh peran agent provocateur yang memancing reaksi berlebihan agar eskalasi konflik berlangsung cepat. Ini adalah praktik lama divide et impera dengan medan baru bernama ruang digital," ujarnya.
Kehadiran media sosial mempercepat proses tersebut. Satu peristiwa melahirkan banyak versi dalam hitungan jam, mendorong publik memilih kubu tanpa ruang berpikir leluasa. Fenomena ini dikenal sebagai polarization engineering dan dalam konteks lebih luas merupakan bagian dari nonmilitary hybrid warfare, perang tanpa senjata yang menjadikan opini publik dan disinformasi sebagai alat utama.
"Demokrasi tidak runtuh oleh perbedaan pendapat melainkan hilangnya akal sehat. Menjaga kewarasan publik adalah respons paling sederhana dan paling penting," katanya.
(jon)
Lihat Juga :
