DPR: KUHP dan KUHAP Baru Pastikan Hanya Orang Jahat yang Dipenjara

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan hanya orang jahat yang dipidana oleh KUHP dan KUHAP baru. Apalagi, dua aturan baru itu turut diatur pengamanan.

Pernyataan ini dilontarkan Habiburokhman sekaligus merespons adanya anggapan KUHP dan KUHAP baru rentan memidanakan pengkritik pemerintah.

Baca juga: KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Yusril: Penegakan Hukum Masuki Era Baru

"KUHP dan KUHAP baru memastikan hanya orang jahatlah yang bisa dipenjara. Dalam KUHP dan KUHAP baru sudah dibuat aturan pengaman yang membuat tidak mungkin orang yang hanya mengkritik dipidana," ujarnya, Sabtu (3/1/2026).

Adapun aturan pengaman yang dimaksud tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP. Klausul ini mengatur hakim dalam menghukum wajib mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum.

"Faktanya tidak adil jika orang yang mengkritik harus dihukum. Dalam posisi begitu, hakim tidak perlu menghukum orang yang menyampaikan kritik," kata Habiburokhman.

Sementara, klausul pengaman kedua diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf C. Klausul ini mengatur hakim agar menjatuhkan hukuman wajib menilai sikap batin terdakwa saat melakukan perbuatan.

"Jika sikap batin terdakwa mengkritik bukan bermaksud merendahkan martabat orang, maka hakim tidak perlu menghukum orang tersebut," ujarnya.

Tak hanya itu, klausul pengaman juga ada di Pasal 246 KUHAP yang mengatur hakim bisa menjatuhkan hukuman pemaafan jika perbuatan yang dilakukan tergolong ringan.

"Mungkin ada orang yang mengkritik dengan data yang tidak benar, tapi maksudnya baik ingin mengingatkan pejabat atau penguasa perbuatan tersebut jelas kategori ringan, dan hakim bisa menjatuhkan hukuman pemaafan kepada terdakwa," ungkapnya.