Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Tulang Punggung Pencapaian FOLU Net Sink 2030
Senin, 29 Desember 2025 - 18:39 WIB
loading...
Project Director FOLU Net Sink 2030 Agus Justianto dan Sekjen Atkarbonist Diah Suradiredja menjadi narsum dalam diskusi Enviro Talk, Senin (29/12/2025). Foto/Dok. Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Pengelolaan hutan berkelanjutan (Sustainable Forest Management/SFM) menjadi fondasi utama dalam mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Hal ini seiring dengan peran strategis sektor kehutanan dan penggunaan lahan dalam agenda pengurangan emisi gas rumah kaca nasional.
Project Director FOLU Net Sink 2030 sekaligus Anggota Dewan Penasihat Ahli Indonesia’s FOLU Net Sink 2030’Agus Justianto menjelaskan komitmen FOLU Net Sink 2030 berangkat dari dinamika global negosiasi perubahan iklim. Di mana sektor kehutanan dinilai sebagai sektor paling visibel dan berbiaya efektif untuk menurunkan emisi. Komitmen tersebut sejalan dengan kerangka REDD+ dan berkembang ke pendekatan nature-based solutions. Baca juga: Transisi Energi Berkeadilan Perlu Langkah Stratejik dan Kolaborasi Multi Pihak
“Indonesia memiliki modal besar berupa hutan hujan tropis. Dari kajian dan perhitungan yang dilakukan, sektor FOLU menjadi andalan pengurangan emisi gas rumah kaca nasional,” kata Agus dalam diskusi Enviro Talk, Senin (29/12/2025).
Ia menyampaikan sekitar 60% beban pengurangan emisi Indonesia berada di sektor FOLU. Karena itu, pemerintah menempatkan kebijakan FOLU Net Sink 2030 sebagai bagian dari komitmen Nationally Determined Contribution (NDC). Target net sink dimaknai sebagai kondisi ketika serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan setidaknya setara, atau lebih besar, dibanding emisi yang dilepaskan pada 2030.
Agus menilai target tersebut ambisius, mengingat Indonesia juga memiliki komitmen jangka panjang menuju net zero emission 2060 atau lebih cepat. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan FOLU Net Sink 2030 sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Ini bukan sekadar komitmen negara. Konsistensi implementasi di tingkat nasional dan subnasional menjadi kunci, karena gangguan seperti kebakaran dan degradasi hutan dapat memengaruhi pencapaian target,” ujarnya.
Dalam konteks implementasi, Agus menekankan pentingnya SFM yang telah menjadi prinsip dasar kehutanan Indonesia sejak dekade 1970-an melalui tata guna hutan kesepakatan dan perencanaan tata ruang. Klasifikasi hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi ditetapkan berdasarkan kriteria ilmiah seperti curah hujan, kelerengan, dan erodibilitas tanah.
“Konsep pengelolaan hutan berkelanjutan sudah disusun lama. Tantangannya adalah memastikan konsep tersebut diterapkan secara konsisten di lapangan,” tuturnya.
Sementara itu, Sekjen Asosiasi Penggiat Karbon Bisnis Berkelanjutan (Atkarbonist) Diah Suradiredja mengatakan, FOLU Net Sink 2030 berfungsi sebagai kompas kebijakan nasional bagi dunia usaha dan pasar karbon. Menurutnya, pasar karbon sangat sensitif terhadap kepastian arah kebijakan dan tata kelola yang kredibel.
“FOLU Net Sink 2030 memberi sinyal kuat bahwa Indonesia menempatkan hutan dan lahan sebagai solusi iklim nasional. Ini penting bagi dunia usaha karena pasar karbon dibangun atas dasar kepercayaan dan kepastian kebijakan,” katanya.
Ia menjelaskan pasar karbon tidak semata-mata mekanisme jual-beli, melainkan instrumen pembiayaan alternatif untuk menjembatani keterbatasan anggaran publik, terutama dalam pembiayaan restorasi hutan, pengelolaan hutan lestari, dan perlindungan ekosistem di tingkat tapak. Diah menegaskan peran masyarakat menjadi krusial karena aksi nyata pengurangan emisi berlangsung di lapangan.
Menurutnya, dana kompensasi karbon pada akhirnya diarahkan untuk mendukung upaya masyarakat dalam menjaga hutan dari tekanan kerusakan, kebakaran, dan degradasi. “Pasar karbon adalah dana kompensasi. Peran masyarakat di tingkat tapak sangat menentukan nilai tambahan (additionality) dari upaya pengurangan emisi,” ujarnya. Baca juga: Kemenhut Hentikan Pemanfaatan dan Pengangkutan Kayu di Sumatera
Terkait tata kelola, Diah menyoroti pentingnya transparansi dan kredibilitas data. Ia menyebut kepercayaan investor global ditentukan oleh metodologi yang sahih, sistem monitoring, reporting, and verification (MRV) yang kuat, serta kepastian regulasi.
“Pasar karbon tidak mentolerir data yang abu-abu. Transparansi menjadi fondasi utama agar sistem ini kredibel di mata publik dan global,” terangnya.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa FOLU Net Sink 2030 bukan sekadar target teknis, melainkan refleksi arah pembangunan Indonesia yang berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab global.
Project Director FOLU Net Sink 2030 sekaligus Anggota Dewan Penasihat Ahli Indonesia’s FOLU Net Sink 2030’Agus Justianto menjelaskan komitmen FOLU Net Sink 2030 berangkat dari dinamika global negosiasi perubahan iklim. Di mana sektor kehutanan dinilai sebagai sektor paling visibel dan berbiaya efektif untuk menurunkan emisi. Komitmen tersebut sejalan dengan kerangka REDD+ dan berkembang ke pendekatan nature-based solutions. Baca juga: Transisi Energi Berkeadilan Perlu Langkah Stratejik dan Kolaborasi Multi Pihak
“Indonesia memiliki modal besar berupa hutan hujan tropis. Dari kajian dan perhitungan yang dilakukan, sektor FOLU menjadi andalan pengurangan emisi gas rumah kaca nasional,” kata Agus dalam diskusi Enviro Talk, Senin (29/12/2025).
Ia menyampaikan sekitar 60% beban pengurangan emisi Indonesia berada di sektor FOLU. Karena itu, pemerintah menempatkan kebijakan FOLU Net Sink 2030 sebagai bagian dari komitmen Nationally Determined Contribution (NDC). Target net sink dimaknai sebagai kondisi ketika serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan setidaknya setara, atau lebih besar, dibanding emisi yang dilepaskan pada 2030.
Agus menilai target tersebut ambisius, mengingat Indonesia juga memiliki komitmen jangka panjang menuju net zero emission 2060 atau lebih cepat. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan FOLU Net Sink 2030 sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Ini bukan sekadar komitmen negara. Konsistensi implementasi di tingkat nasional dan subnasional menjadi kunci, karena gangguan seperti kebakaran dan degradasi hutan dapat memengaruhi pencapaian target,” ujarnya.
Dalam konteks implementasi, Agus menekankan pentingnya SFM yang telah menjadi prinsip dasar kehutanan Indonesia sejak dekade 1970-an melalui tata guna hutan kesepakatan dan perencanaan tata ruang. Klasifikasi hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi ditetapkan berdasarkan kriteria ilmiah seperti curah hujan, kelerengan, dan erodibilitas tanah.
“Konsep pengelolaan hutan berkelanjutan sudah disusun lama. Tantangannya adalah memastikan konsep tersebut diterapkan secara konsisten di lapangan,” tuturnya.
Sementara itu, Sekjen Asosiasi Penggiat Karbon Bisnis Berkelanjutan (Atkarbonist) Diah Suradiredja mengatakan, FOLU Net Sink 2030 berfungsi sebagai kompas kebijakan nasional bagi dunia usaha dan pasar karbon. Menurutnya, pasar karbon sangat sensitif terhadap kepastian arah kebijakan dan tata kelola yang kredibel.
“FOLU Net Sink 2030 memberi sinyal kuat bahwa Indonesia menempatkan hutan dan lahan sebagai solusi iklim nasional. Ini penting bagi dunia usaha karena pasar karbon dibangun atas dasar kepercayaan dan kepastian kebijakan,” katanya.
Ia menjelaskan pasar karbon tidak semata-mata mekanisme jual-beli, melainkan instrumen pembiayaan alternatif untuk menjembatani keterbatasan anggaran publik, terutama dalam pembiayaan restorasi hutan, pengelolaan hutan lestari, dan perlindungan ekosistem di tingkat tapak. Diah menegaskan peran masyarakat menjadi krusial karena aksi nyata pengurangan emisi berlangsung di lapangan.
Menurutnya, dana kompensasi karbon pada akhirnya diarahkan untuk mendukung upaya masyarakat dalam menjaga hutan dari tekanan kerusakan, kebakaran, dan degradasi. “Pasar karbon adalah dana kompensasi. Peran masyarakat di tingkat tapak sangat menentukan nilai tambahan (additionality) dari upaya pengurangan emisi,” ujarnya. Baca juga: Kemenhut Hentikan Pemanfaatan dan Pengangkutan Kayu di Sumatera
Terkait tata kelola, Diah menyoroti pentingnya transparansi dan kredibilitas data. Ia menyebut kepercayaan investor global ditentukan oleh metodologi yang sahih, sistem monitoring, reporting, and verification (MRV) yang kuat, serta kepastian regulasi.
“Pasar karbon tidak mentolerir data yang abu-abu. Transparansi menjadi fondasi utama agar sistem ini kredibel di mata publik dan global,” terangnya.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa FOLU Net Sink 2030 bukan sekadar target teknis, melainkan refleksi arah pembangunan Indonesia yang berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab global.
(poe)
Lihat Juga :
