Seskab Teddy Informasikan Penanganan Bencana Sumatera, Pengamat: Jawab Keresahan Masyarakat
Selasa, 23 Desember 2025 - 14:17 WIB
loading...
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan penanganan bencana Sumatera terus dilakukan secara masif. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan penanganan bencana Sumatera terus dilakukan secara masif. Peran yang diambil Seskab Teddy dalam menyampaikan progres penanganan bencana dinilai sebagai momentum untuk menunjukkan upaya pemerintah dalam menangani bencana di tengah kritik tajam.
“Menurut saya ada kesempatan luar biasa bagi pemerintah dalam menjelaskan penanganan bencana Sumatera yang seolah-olah (disebut) tidak optimal,” ujar Pakar Kebijakan Publik dari Universitas TrisaktiTrubus Rahardiansyah, Selasa (23/12/2025).
Trubus menilai pemerintah terus bergerak dalam melakukan penanganan bencana. Namun, memang daerah yang terdampak bencana cakupannya luas. Sementara, ia menilai ada pemerintah daerah yang aktif dan kurang proaktif, seperti di Aceh.
Baca juga: Seskab Teddy Dinilai Benahi Pola Komunikasi Publik dalam Penanganan Bencana Sumatera
Mereka yang kurang proaktif seolah menyerahkan sepenuhnya penanganan bencana kepada pemerintah pusat. “Jadi mereka seolah berasumsi itu seperti kejadian tsunami 2004,” imbuhnya.
Sebaliknya, kata Trubus, pemerintah daerah yang proaktif di Sumatera Barat, Sumatera Utara seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara sebagian sudah move on, meski belum optimal, karena penanganan bencana tidak bisa selesai dalam waktu singkat.
“Jadi memang kerja sama kurang untuk daerah lain, dan Pak (Presiden) Prabowo (Subianto) juga sudah mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki tongkat Nabi Musa,” katanya.
Baca juga: 15 Kombes Pol Pecah Bintang usai Dimutasi Kapolri pada Desember 2025, Ini Nama-Namanya
Padahal, kondisi sekarang berbeda dengan 2004, di mana pemerintah menetapkan status bencana nasional, karena keterbatasan. Misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum terbentuk, kemudian anggaran APBD juga belum ada mengenai status tanggap darurat, sehingga pilihannya cuma menetapkan bencana nasional.
Trubus pun mendorong adanya kemandirian dari pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Kondisi yang terjadi di Sumatera, menurutnya, menandakan lemahnya pemerintah daerah dalam penanganan bencana, baik saat kejadian maupun pascabencana.
“Harusnya pada pra itu kan ada sosialisasi, pendidikan dan lain-lain, contoh di Yogyakarta, ketika gunung meletus itu warganya tidak teriak-teriak karena sudah tau mau ke mana. Atau Lumajang saat Gunung Semeru meletus,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, langkah Teddy yang menjelaskan secara detail penanganan bencana Sumatera setidaknya menjawab keresahan publik. Sebab, penanganan bencana ini menimbulkan beragam persepsi publik.
“Ya menjawab keresahan publik, paling tidak menjawab dinamika yang terjadi di persepsi publik, karena bencana ini jadi menimbulkan persepsi publik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Teddy menjelaskan penanganan bencana yang dilakukan pemerintah di Sumatera. Pernyataan itu sekaligus menepis berbagai persepsi yang menarasikan seolah-olah pemerintah tidak kerja, padahal sejak hari pertama bencana terjadi pada 26 November 2025, pemerintah pusat dan pemerintah bergerak melakukan penanganan berskala nasional.
“Kita butuh kerja sama, kekompakan, energi positif. Kalau niat bantu, ayo sama-sama hibur warga, timbulkan optimisme, bikin senyum. Kita saling bantu, saling jaga, dan saling dukung,” ujar Teddy, Sabtu 20 Desember 2025.
“Menurut saya ada kesempatan luar biasa bagi pemerintah dalam menjelaskan penanganan bencana Sumatera yang seolah-olah (disebut) tidak optimal,” ujar Pakar Kebijakan Publik dari Universitas TrisaktiTrubus Rahardiansyah, Selasa (23/12/2025).
Trubus menilai pemerintah terus bergerak dalam melakukan penanganan bencana. Namun, memang daerah yang terdampak bencana cakupannya luas. Sementara, ia menilai ada pemerintah daerah yang aktif dan kurang proaktif, seperti di Aceh.
Baca juga: Seskab Teddy Dinilai Benahi Pola Komunikasi Publik dalam Penanganan Bencana Sumatera
Mereka yang kurang proaktif seolah menyerahkan sepenuhnya penanganan bencana kepada pemerintah pusat. “Jadi mereka seolah berasumsi itu seperti kejadian tsunami 2004,” imbuhnya.
Sebaliknya, kata Trubus, pemerintah daerah yang proaktif di Sumatera Barat, Sumatera Utara seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara sebagian sudah move on, meski belum optimal, karena penanganan bencana tidak bisa selesai dalam waktu singkat.
“Jadi memang kerja sama kurang untuk daerah lain, dan Pak (Presiden) Prabowo (Subianto) juga sudah mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki tongkat Nabi Musa,” katanya.
Baca juga: 15 Kombes Pol Pecah Bintang usai Dimutasi Kapolri pada Desember 2025, Ini Nama-Namanya
Padahal, kondisi sekarang berbeda dengan 2004, di mana pemerintah menetapkan status bencana nasional, karena keterbatasan. Misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum terbentuk, kemudian anggaran APBD juga belum ada mengenai status tanggap darurat, sehingga pilihannya cuma menetapkan bencana nasional.
Trubus pun mendorong adanya kemandirian dari pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Kondisi yang terjadi di Sumatera, menurutnya, menandakan lemahnya pemerintah daerah dalam penanganan bencana, baik saat kejadian maupun pascabencana.
“Harusnya pada pra itu kan ada sosialisasi, pendidikan dan lain-lain, contoh di Yogyakarta, ketika gunung meletus itu warganya tidak teriak-teriak karena sudah tau mau ke mana. Atau Lumajang saat Gunung Semeru meletus,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, langkah Teddy yang menjelaskan secara detail penanganan bencana Sumatera setidaknya menjawab keresahan publik. Sebab, penanganan bencana ini menimbulkan beragam persepsi publik.
“Ya menjawab keresahan publik, paling tidak menjawab dinamika yang terjadi di persepsi publik, karena bencana ini jadi menimbulkan persepsi publik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Teddy menjelaskan penanganan bencana yang dilakukan pemerintah di Sumatera. Pernyataan itu sekaligus menepis berbagai persepsi yang menarasikan seolah-olah pemerintah tidak kerja, padahal sejak hari pertama bencana terjadi pada 26 November 2025, pemerintah pusat dan pemerintah bergerak melakukan penanganan berskala nasional.
“Kita butuh kerja sama, kekompakan, energi positif. Kalau niat bantu, ayo sama-sama hibur warga, timbulkan optimisme, bikin senyum. Kita saling bantu, saling jaga, dan saling dukung,” ujar Teddy, Sabtu 20 Desember 2025.
(cip)
Lihat Juga :
