Gun Gun Heryanto: Siapa Sebenarnya Juru Bicara Utama Penanganan Bencana Sumatera?
Sabtu, 13 Desember 2025 - 06:01 WIB
loading...
Pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Gun Gun Heryanto. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Selain protokol komunikasi bencana, penting bagi pemerintah untuk memastikan siapa sesungguhnya yang ditunjuk sebagai juru bicara utama penanganan bencana Sumatera. Saran itu disampaikan pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Gun Gun Heryanto .
Menurut Gun Gun, kerja-kerja komunikasi pemerintah saat ini ada di beberapa kementerian/lembaga. Misal, di Kementerian Komunikasi dan Digital ( Komdigi ), Badan Komunikasi Pemerintah, Kantar Staf Presiden, dan terkait bencana ada juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Ini menurut saya harus ada orang yang ditunjuk sebagai leader, namanya role of informations, nah peran informasinya harus ada leader-nya juga. Ini yang menurut saya kemarin tidak dilakukan. Siapa sih sebenarnya juru bicara utama dalam penanganan bencana Sumatera?" ujar Gun Gun dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Sabtu (13/12/2025).
Baca Juga: Momen Penuh Makna di Aceh Tamiang, Prabowo Beri Jempol untuk Gubernur Mualem
Gun Gun mengatakan juru bicara itu bisa bersifar sementara. "Kan bisa ad hoc. Jadi, pemerintah, entah itu presiden atau melalui Gugus Tugas Penanganan Bencana menunjuk siapa yang jadi juru bicara kebencanaan Sumatera," ujarnya.
Gun Gun mencontohkan soal polemik kenapa bencana di Sumatera tidak dijadikan sebagai bencana nasional. "Nah ini kan butuh penjelasan, sekarang siapa yang menjawab itu. Sementara, di awal-awal bencana ini terjadi, banyak menteri yang justru memoles citranya sendiri," ujarnya.
Menurut Gun Gun, yang dibutuhkan dari seorang menteri adalah kebijakan, bukan bantuan yang sifatnya parsial. "Kalau volunteer bisa parsial, donasi 10 M itu sudah besar, karena sifanya volunteer, orang ngumpulin dana dari pribadi-pribadi," katanya.
Sebelumnya, Gun Gun mengatakan, ada banyak pelajaran berharga di balik penanganan bencana Sumatera. Satu di antaranya adalah kebutuhan protokol komunikasi bencana.
Menurut Gun Gun, jika diperhatikan komunikasi selama bencana Sumatera lebih banyak bersifat dari banyak ke banyak orang melalui social media atau media sosial. Banyak beredar informasi yang belum tentu kredibel di tengah masyarakat.
"Harusnya memang jauh-jauh hari, pemerintah harus punya yang namanya protokol komunikasi bencana," kata Gun Gun.
Gun Gun menambahkan, dalam protokol komunikasi bencana itu, antara lain ada narasi, siapa juru bicara yang akan menyampaikan informasi atau narasi yang sudah disiapkan, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan saat memberi keterangan. Selain itu, penting juga memperhatikan siapa audiens dari informasi yang akan diberikan.
"Ini semua terkait dengan tata kelola dari komunikasi publik, karena kalau tanpa itu, maka akan terjadi blunder-blunder dari mereka yang mewakili komunikasi pemerintah," ujarnya.
Menurut Gun Gun, dalam penyampaian informasi bencana tersebut, selain news value, juga harus ada Communication of Privacy Management (CPM). "Mana yang boleh dibuka ke publik, mana yang tidak boleh dibuka. Contoh misalnya angka yang belum pasti, itu nggak boleh dibuka dulu. Tapi, kalau sudah pasti, baru diumumkan ke publik," katanya.
Menurut Gun Gun, kerja-kerja komunikasi pemerintah saat ini ada di beberapa kementerian/lembaga. Misal, di Kementerian Komunikasi dan Digital ( Komdigi ), Badan Komunikasi Pemerintah, Kantar Staf Presiden, dan terkait bencana ada juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Ini menurut saya harus ada orang yang ditunjuk sebagai leader, namanya role of informations, nah peran informasinya harus ada leader-nya juga. Ini yang menurut saya kemarin tidak dilakukan. Siapa sih sebenarnya juru bicara utama dalam penanganan bencana Sumatera?" ujar Gun Gun dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Sabtu (13/12/2025).
Baca Juga: Momen Penuh Makna di Aceh Tamiang, Prabowo Beri Jempol untuk Gubernur Mualem
Gun Gun mengatakan juru bicara itu bisa bersifar sementara. "Kan bisa ad hoc. Jadi, pemerintah, entah itu presiden atau melalui Gugus Tugas Penanganan Bencana menunjuk siapa yang jadi juru bicara kebencanaan Sumatera," ujarnya.
Gun Gun mencontohkan soal polemik kenapa bencana di Sumatera tidak dijadikan sebagai bencana nasional. "Nah ini kan butuh penjelasan, sekarang siapa yang menjawab itu. Sementara, di awal-awal bencana ini terjadi, banyak menteri yang justru memoles citranya sendiri," ujarnya.
Menurut Gun Gun, yang dibutuhkan dari seorang menteri adalah kebijakan, bukan bantuan yang sifatnya parsial. "Kalau volunteer bisa parsial, donasi 10 M itu sudah besar, karena sifanya volunteer, orang ngumpulin dana dari pribadi-pribadi," katanya.
Sebelumnya, Gun Gun mengatakan, ada banyak pelajaran berharga di balik penanganan bencana Sumatera. Satu di antaranya adalah kebutuhan protokol komunikasi bencana.
Menurut Gun Gun, jika diperhatikan komunikasi selama bencana Sumatera lebih banyak bersifat dari banyak ke banyak orang melalui social media atau media sosial. Banyak beredar informasi yang belum tentu kredibel di tengah masyarakat.
"Harusnya memang jauh-jauh hari, pemerintah harus punya yang namanya protokol komunikasi bencana," kata Gun Gun.
Gun Gun menambahkan, dalam protokol komunikasi bencana itu, antara lain ada narasi, siapa juru bicara yang akan menyampaikan informasi atau narasi yang sudah disiapkan, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan saat memberi keterangan. Selain itu, penting juga memperhatikan siapa audiens dari informasi yang akan diberikan.
"Ini semua terkait dengan tata kelola dari komunikasi publik, karena kalau tanpa itu, maka akan terjadi blunder-blunder dari mereka yang mewakili komunikasi pemerintah," ujarnya.
Menurut Gun Gun, dalam penyampaian informasi bencana tersebut, selain news value, juga harus ada Communication of Privacy Management (CPM). "Mana yang boleh dibuka ke publik, mana yang tidak boleh dibuka. Contoh misalnya angka yang belum pasti, itu nggak boleh dibuka dulu. Tapi, kalau sudah pasti, baru diumumkan ke publik," katanya.
(zik)
Lihat Juga :
