Gun Gun Heryanto: Pemerintah Harus Punya Protokol Komunikasi Bencana
Jum'at, 12 Desember 2025 - 16:12 WIB
loading...
Pakar komunikasi politik Gun Gun Heryanto. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pakar komunikasi politik Prof Gun Gun Heryanto mengatakan, ada banyak pelajaran berharga di balik penanganan bencana Sumatera. Satu di antaranya adalah kebutuhan protokol komunikasi bencana .
Menurut Gun Gun, jika diperhatikan komunikasi selama bencana Sumatera lebih banyak bersifat dari banyak ke banyak orang melalui social media atau media sosial. Banyak beredar informasi yang belum tentu kredibel di tengah masyarakat.
"Harusnya memang jauh-jauh hari, pemerintah harus punya yang namanya protokol komunikasi bencana," kata Gun Gun Heryanto dalam siniar atau podcast To The Point Aja, dikutip Jumat (12/12/2025).
Baca Juga: Temui Pengungsi di Sumbar, Prabowo: Semangatmu Luar Biasa
Gun Gun menambahkan, dalam protokol komunikasi bencana itu, antara lain ada narasi, siapa juru bicara yang akan menyampaikan informasi atau narasi yang sudah disiapkan, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan saat memberi keterangan. Selain itu, penting juga memperhatikan siapa audiens dari informasi yang akan diberikan.
"Ini semua terkait dengan tata kelola dari komunikasi publik, karena kalau tanpa itu, maka akan terjadi blunder-blunder dari mereka yang mewakili komunikasi pemerintah," ujarnya.
Baca Juga: Prabowo Tiba di Sumut usai Lawatan dari Rusia-Pakistan, Kembali Tinjau Wilayah Bencana
Menurut Gun Gun, dalam penyampaian informasi bencana tersebut, selain news value, juga harus ada Communication of Privacy Management (CPM). "Mana yang boleh dibuka ke publik, mana yang tidak boleh dibuka. Contoh misalnya angka yang belum pasti, itu nggak boleh dibuka dulu. Tapi, kalau sudah pasti, baru diumumkan ke publik," katanya.
Gun Gun mengatakan, kecepatan dan ketepatan dalam membuka data juga penting. "Bukan cepat misalnya listrik akan nyala 97 persen, tapi ketepatannya nggak ada. Atau misalnya mau menaikkan bantuan di kabupaten dan provinsi, harus ditunjang juga konsistensi atas data. Spokesperson itu harus memverifikasi apa yang dimaui presiden dengan kesiapan konsistensi di lapangan, baru kemudian ada niat baik pemerintah untuk menyampaikan dengan data terukur, dia tidak boleh asbun," pungkasnya.
Menurut Gun Gun, jika diperhatikan komunikasi selama bencana Sumatera lebih banyak bersifat dari banyak ke banyak orang melalui social media atau media sosial. Banyak beredar informasi yang belum tentu kredibel di tengah masyarakat.
"Harusnya memang jauh-jauh hari, pemerintah harus punya yang namanya protokol komunikasi bencana," kata Gun Gun Heryanto dalam siniar atau podcast To The Point Aja, dikutip Jumat (12/12/2025).
Baca Juga: Temui Pengungsi di Sumbar, Prabowo: Semangatmu Luar Biasa
Gun Gun menambahkan, dalam protokol komunikasi bencana itu, antara lain ada narasi, siapa juru bicara yang akan menyampaikan informasi atau narasi yang sudah disiapkan, kemudian apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan saat memberi keterangan. Selain itu, penting juga memperhatikan siapa audiens dari informasi yang akan diberikan.
"Ini semua terkait dengan tata kelola dari komunikasi publik, karena kalau tanpa itu, maka akan terjadi blunder-blunder dari mereka yang mewakili komunikasi pemerintah," ujarnya.
Baca Juga: Prabowo Tiba di Sumut usai Lawatan dari Rusia-Pakistan, Kembali Tinjau Wilayah Bencana
Menurut Gun Gun, dalam penyampaian informasi bencana tersebut, selain news value, juga harus ada Communication of Privacy Management (CPM). "Mana yang boleh dibuka ke publik, mana yang tidak boleh dibuka. Contoh misalnya angka yang belum pasti, itu nggak boleh dibuka dulu. Tapi, kalau sudah pasti, baru diumumkan ke publik," katanya.
Gun Gun mengatakan, kecepatan dan ketepatan dalam membuka data juga penting. "Bukan cepat misalnya listrik akan nyala 97 persen, tapi ketepatannya nggak ada. Atau misalnya mau menaikkan bantuan di kabupaten dan provinsi, harus ditunjang juga konsistensi atas data. Spokesperson itu harus memverifikasi apa yang dimaui presiden dengan kesiapan konsistensi di lapangan, baru kemudian ada niat baik pemerintah untuk menyampaikan dengan data terukur, dia tidak boleh asbun," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
