Bencana Sumatera, Rokhmin PDIP: Stop Salahkan Cuaca Ekstrem, Ini karena Ulah Manusia
Jum'at, 12 Desember 2025 - 15:32 WIB
loading...
Akar persoalan banjir di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta berbagai wilayah lainnya bukanlah semata-mata cuaca ekstrem melainkan ulah manusia yang merusak lingkungan. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP Rokhmin Dahuri menyikapi bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta berbagai wilayah lainnya. Dia menegaskan akar persoalan banjir bukanlah semata-mata cuaca ekstrem melainkan ulah manusia yang merusak lingkungan.
Menurut Rektor Universitas UMMI Bogor itu, analisis ilmiah dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa faktor cuaca seperti siklon tropis hanya menyumbang sekitar 20 persen terhadap terjadinya banjir besar. Sisanya yakni 80 persen berasal dari aktivitas manusia berupa alih fungsi lahan, pembalakan liar, hingga tata ruang yang amburadul.
Baca juga: Kunjungi Korban Bencana di Aceh Tamiang, Prabowo: Jaga Alam, Jangan Tebang Pohon
“Kalau pejabat terus-menerus menyalahkan cuaca, maka kita tidak pernah menyentuh akar persoalan. Padahal, data ilmiah sudah lama menjelaskan bahwa perusakan lingkungan adalah penyebab utama,” ujar Rokhmin, Jumat (12/12/2025).
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri itu juga mengungkapkan kondisi hutan di Indonesia yang kian kritis. Tutupan hutan di Sumatera dilaporkan turun di bawah 25 persen, sementara Jawa hanya menyisakan sekitar 17 persen.
"Dengan deforestasi separah itu, kemampuan ekosistem menyerap air hujan melemah drastis membuat wilayah padat penduduk semakin rentan terhadap banjir, longsor, dan krisis air bersih," kata Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini.
Dia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera merehabilitasi hutan secara masif, memperketat pengawasan tata ruang, menindak tegas pelaku perusakan lingkungan, merevitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS), dan membangun infrastruktur pengendali banjir berbasis ekologi.
Penanganan banjir tidak boleh berhenti pada respons darurat semata. Indonesia harus meniru negara-negara yang berhasil menekan risiko banjir melalui konsistensi memperluas ruang hijau, memulihkan lahan kritis, dan mengembalikan fungsi ekologis sungai.
“Bencana banjir tidak boleh dianggap sebagai kejadian musiman. Ini masalah tata kelola lingkungan. Kalau kita tidak berubah, intensitas dan kerugiannya akan terus meningkat,” kata Rokhmin.
Menurut Rektor Universitas UMMI Bogor itu, analisis ilmiah dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa faktor cuaca seperti siklon tropis hanya menyumbang sekitar 20 persen terhadap terjadinya banjir besar. Sisanya yakni 80 persen berasal dari aktivitas manusia berupa alih fungsi lahan, pembalakan liar, hingga tata ruang yang amburadul.
Baca juga: Kunjungi Korban Bencana di Aceh Tamiang, Prabowo: Jaga Alam, Jangan Tebang Pohon
“Kalau pejabat terus-menerus menyalahkan cuaca, maka kita tidak pernah menyentuh akar persoalan. Padahal, data ilmiah sudah lama menjelaskan bahwa perusakan lingkungan adalah penyebab utama,” ujar Rokhmin, Jumat (12/12/2025).
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri itu juga mengungkapkan kondisi hutan di Indonesia yang kian kritis. Tutupan hutan di Sumatera dilaporkan turun di bawah 25 persen, sementara Jawa hanya menyisakan sekitar 17 persen.
"Dengan deforestasi separah itu, kemampuan ekosistem menyerap air hujan melemah drastis membuat wilayah padat penduduk semakin rentan terhadap banjir, longsor, dan krisis air bersih," kata Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini.
Dia mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera merehabilitasi hutan secara masif, memperketat pengawasan tata ruang, menindak tegas pelaku perusakan lingkungan, merevitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS), dan membangun infrastruktur pengendali banjir berbasis ekologi.
Penanganan banjir tidak boleh berhenti pada respons darurat semata. Indonesia harus meniru negara-negara yang berhasil menekan risiko banjir melalui konsistensi memperluas ruang hijau, memulihkan lahan kritis, dan mengembalikan fungsi ekologis sungai.
“Bencana banjir tidak boleh dianggap sebagai kejadian musiman. Ini masalah tata kelola lingkungan. Kalau kita tidak berubah, intensitas dan kerugiannya akan terus meningkat,” kata Rokhmin.
(jon)
Lihat Juga :
