Memperkuat Sinergi Penanggulangan Bencana di Indonesia
Rabu, 10 Desember 2025 - 20:27 WIB
loading...
Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menggalang donasi untuk korban bencana Sumatera. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menggelar forum diskusi publik bertajuk Memperkuat Sinergi Penanggulangan Bencana di Indonesia. Dalam diskusi itu, para ahli menyoroti bahwa peringatan berbasis sains sebenarnya telah tersedia jauh sebelum bencana terjadi, namun tidak dijadikan dasar pengambilan keputusan.
Climate and Energy Manager Greenpeace Southeast Asia Iqbal Damanik mengkritisi rendahnya pemanfaatan rekomendasi ilmiah. “Para ilmuwan sudah mengingatkan sejak lama, tetapi rekomendasi sains sering kali tidak diakomodasi sebelum bencana terjadi. Kita punya data dan prediksi, tetapi tanpa tindakan, semua itu hanya menjadi arsip,” katanya dikutip Rabu (10/12/2025)
Ia menambahkan bahwa pada kenaikan suhu 1,5°C, Indonesia berpotensi menghadapi hingga 23.000 titik bencana per tahun, lonjakan delapan kali lipat dari kondisi saat ini. Dari sisi operasional, Ketua Task Force Penanggulangan Bencana BRIN Joko Widodo menekankan hambatan klasik birokrasi.
Baca juga: Update Korban Bencana Sumatera: 969 Orang Meninggal Dunia, 252 Jiwa Hilang
“Masalah utama di Indonesia ada tiga: koordinasi, koordinasi, dan koordinasi. Tanggap darurat harus berani mendobrak kebuntuan birokrasi agar kita bisa bergerak cepat.”
Ia mengingatkan bahwa duplikasi kerja antarlembaga membuat waktu penanganan semakin berlarut, “Seringkali satu lembaga bekerja, lembaga lain mulai lagi dari awal. Ini harus dihentikan.”
BRIN menegaskan komitmennya menyediakan akses data, pemetaan terdampak beresolusi tinggi, serta dukungan teknis bagi pemerintah pusat dan daerah. “Data dan analisis BRIN dapat langsung digunakan untuk rekonstruksi tanpa perlu memulai dari nol,” ujar Joko.
Ketua Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) DKI Jakarta Narila Mutia Nasir, menegaskan bahwa pendekatan kesehatan masyarakat harus menjadi pondasi utama dalam setiap fase penanggulangan bencana. “Penanggulangan bencana bukan hanya soal logistik dan infrastruktur. Ini persoalan kesehatan publik. Dan kesehatan publik hanya bisa terjaga jika semua sektor bergerak bersama, berbagi data, dan saling memperkuat.”
Executive Director Salam Setara, Ahmad Mujahid, menyampaikan, penanggulangan bencana yang efektif lahir dari kolaborasi dari banyak stakeholder, warga yang peduli, lembaga yang sigap, hingga teknologi yang mempercepat aksi.
ILUNI UI menekankan bahwa sinergi ini hanya dapat terjadi jika kolaborasi menjadi budaya, bukan hanya inisiatif insidental. Ketua Umum ILUNI UI Pramudya A. Oktavinanda menyatakan Indonesia tidak kekurangan ahli, teknologi, atau kapasitas.
“Yang kita butuhkan adalah kemauan untuk bekerja bersama dengan semangat kolaboratif di antara pemerintah, akademisi dan masyarakat umum serta pendekatan yang holistik dikarenakan kompleksitas penanganan, mitigasi, rekonstruksi, serta pencegahan bencana,” katanya dalam sambutannya.
Dia berharap kegiatan ini dapat memberikan masukan yang positif bagi para pemangku kepentingan di Indonesia. “Sehingga bangsa kita dapat secara kolektif beradaptasi dan saling bahu membahu menghadapi tantangan krisis iklim,” pungkasnya.
Climate and Energy Manager Greenpeace Southeast Asia Iqbal Damanik mengkritisi rendahnya pemanfaatan rekomendasi ilmiah. “Para ilmuwan sudah mengingatkan sejak lama, tetapi rekomendasi sains sering kali tidak diakomodasi sebelum bencana terjadi. Kita punya data dan prediksi, tetapi tanpa tindakan, semua itu hanya menjadi arsip,” katanya dikutip Rabu (10/12/2025)
Ia menambahkan bahwa pada kenaikan suhu 1,5°C, Indonesia berpotensi menghadapi hingga 23.000 titik bencana per tahun, lonjakan delapan kali lipat dari kondisi saat ini. Dari sisi operasional, Ketua Task Force Penanggulangan Bencana BRIN Joko Widodo menekankan hambatan klasik birokrasi.
Baca juga: Update Korban Bencana Sumatera: 969 Orang Meninggal Dunia, 252 Jiwa Hilang
“Masalah utama di Indonesia ada tiga: koordinasi, koordinasi, dan koordinasi. Tanggap darurat harus berani mendobrak kebuntuan birokrasi agar kita bisa bergerak cepat.”
Ia mengingatkan bahwa duplikasi kerja antarlembaga membuat waktu penanganan semakin berlarut, “Seringkali satu lembaga bekerja, lembaga lain mulai lagi dari awal. Ini harus dihentikan.”
BRIN menegaskan komitmennya menyediakan akses data, pemetaan terdampak beresolusi tinggi, serta dukungan teknis bagi pemerintah pusat dan daerah. “Data dan analisis BRIN dapat langsung digunakan untuk rekonstruksi tanpa perlu memulai dari nol,” ujar Joko.
Ketua Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) DKI Jakarta Narila Mutia Nasir, menegaskan bahwa pendekatan kesehatan masyarakat harus menjadi pondasi utama dalam setiap fase penanggulangan bencana. “Penanggulangan bencana bukan hanya soal logistik dan infrastruktur. Ini persoalan kesehatan publik. Dan kesehatan publik hanya bisa terjaga jika semua sektor bergerak bersama, berbagi data, dan saling memperkuat.”
Executive Director Salam Setara, Ahmad Mujahid, menyampaikan, penanggulangan bencana yang efektif lahir dari kolaborasi dari banyak stakeholder, warga yang peduli, lembaga yang sigap, hingga teknologi yang mempercepat aksi.
ILUNI UI menekankan bahwa sinergi ini hanya dapat terjadi jika kolaborasi menjadi budaya, bukan hanya inisiatif insidental. Ketua Umum ILUNI UI Pramudya A. Oktavinanda menyatakan Indonesia tidak kekurangan ahli, teknologi, atau kapasitas.
“Yang kita butuhkan adalah kemauan untuk bekerja bersama dengan semangat kolaboratif di antara pemerintah, akademisi dan masyarakat umum serta pendekatan yang holistik dikarenakan kompleksitas penanganan, mitigasi, rekonstruksi, serta pencegahan bencana,” katanya dalam sambutannya.
Dia berharap kegiatan ini dapat memberikan masukan yang positif bagi para pemangku kepentingan di Indonesia. “Sehingga bangsa kita dapat secara kolektif beradaptasi dan saling bahu membahu menghadapi tantangan krisis iklim,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
