Jalani Protokol Ketat, Paripurna DPR ke-5 Dilaksanakan Terbatas

Selasa, 15 September 2020 - 16:22 WIB
loading...
Jalani Protokol Ketat,...
Gedung DPR RI. Foto/dok.SINDONews
A A A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melaksanakan Rapat Paripurna DPR ke-5 masa persidangan I tahun 2020-2021 pada hari ini, Selasa (15/9) siang. Paripurna ini dilaksanakan dengan kehadiran fisik anggota yang sangat terbatas karena sejak Senin (14/9) kemarin, DPR menerapkan protokol Covid-19 yang sangat ketat dengan peserta rapat yang hadir secara fisik maksimal hanya 20% dari kapasitas ruangan.

Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin menjelaskan, Rapat Paripurna DPR ke-5 masa persidangan I tahun 2020-2021 ini dilaksanakan dengan protokol Covid-19 yang sangat ketat yang dimulai sejak Senin (14/9) kemarin.

(Baca: 7 Tempat Makan di Jakarta Timur Langgar Protokol Kesehatan, 5 Ditutup)

"Bapak ibu sekalian, berkenaan dengan pengumuman yang mulai tanggal 14 September 2020, kemudian ada pembatasan kehadiran secara fisik, maka pada hari ini kita melakukan protokol Covid pada sidang paripurna yang cukup ketat, yaitu pada paripurna ke-5 pada tanggal 15 September 2020 pada siang hari ini," terang Azis.

Karena itu, Azis membuka rapat tersebut tanpa menyebut jumlah kehadiran anggoat secara fisik maupun virtual. "Maka izinkan kami dari meja pimpinan untuk membuka rapat ini dan kami nyatakan terbuka untuk umum," ujarnya sambil mengetuk palu pembukaan sidang.

(Baca: DPR Dukung Deklarasi Bapaslon Patuh Protokol Kesehatan Corona)

Menurut Azis, agenda Rapat paripurna DPR hari ini adalah agenda tunggal yakni pengambilan keputusan tingkat II terhadan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban APBN tahun 2019. Hal ini diputuskan dalam rapat kosnultasi tanggal 7 Agustus 2020 lalu. "Berkenaan dengan hal tersebut, agenda kita pada hari ini bisa disetujui," tanya Azis lalu disetujui seluruh anggota.

Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga turut hadir mewakili Presiden Jokowi untuk membacakan tanggapan pemerintah terkait pengesahan RUU Pertanggungjawaban APBN 2019 itu.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Di Sidang Paripurna,...
Di Sidang Paripurna, Ketua Komisi III Puji Listyo Sigit Prabowo Salah Satu Kapolri Terbaik
Anggota DPD RI Muhammad...
Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah Soroti Jalan Rusak di Sidang Paripurna
Di Sidang Paripurna...
Di Sidang Paripurna DPR, Prabowo: Kekayaan Mengalir ke Luar Negeri Jadi Penyebab Gaji Guru Kecil
Prabowo Instruksikan...
Prabowo Instruksikan Sinkronisasi Data Bansos, 88 Daerah Jadi Prioritas Pengentasan Kemiskinan
Ingatkan Bahaya Vape,...
Ingatkan Bahaya Vape, Cak Imin Wanti-Wanti Pesantren Tak Boleh Kecolongan
Cak Imin Realistis soal...
Cak Imin Realistis soal Pilpres 2029: Pak Prabowo Maju dan Masih Sangat Kuat
Menko Muhaimin Sebut...
Menko Muhaimin Sebut Universitas Sunan Gresik Bisa Jadi Role Model Pengelolaan Perguruan Tinggi
Cak Imin Minta Kantor...
Cak Imin Minta Kantor Baru PKB DKI Harus Jadi Pusat Perjuangan untuk Jakarta
Menko PM Abdul Muhaimin...
Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar Lepas Peserta NgabubuRun di Festival Jejak Jajanan Nusantara
Rekomendasi
Terima Suap Rp15 Juta...
Terima Suap Rp15 Juta dan Urus Perkara, Hakim PN Cilacap Dipecat
BMKG Ungkap Daftar Wilayah...
BMKG Ungkap Daftar Wilayah yang Bakal Alami Kemarau Panjang
Permintaan Minyak Dunia...
Permintaan Minyak Dunia Diramal Turun 1,1 Juta Barel per Hari di 2026
Berita Terkini
Ketum All Cipayung Nusantara...
Ketum All Cipayung Nusantara Berharap Sidang Kasus Ijazah Jokowi Digelar Terbuka
Tersangka Kasus Ijazah...
Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Desak Polisi Buat Kepastian Hukum
Pengacara Roy Suryo:...
Pengacara Roy Suryo: Polisi dan Jaksa Ragu-ragu di Kasus Ijazah Jokowi
Kecam Ketimpangan Layanan...
Kecam Ketimpangan Layanan Dialisis, KPCDI Desak Pemerintah Benahi Sistem
Pengacara Jokowi: Ada...
Pengacara Jokowi: Ada Dugaan Manipulasi Bukti Elektronik dalam Kasus Ijazah Jokowi
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
Infografis
Virus Hanta Merebak!...
Virus Hanta Merebak! Ini 5 Gejalanya yang Perlu Diwaspadai
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved