Komisi XIII DPR Berharap Polemik Sistem War SDUWHV Segera Tuntas
Kamis, 27 November 2025 - 20:55 WIB
loading...
Anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina menegaskan komitmen Komisi XIII untuk mendorong perbaikan sistem war SDUWHV. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina menegaskan komitmen Komisi XIII untuk mendorong perbaikan sistem war SDUWHV (Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa) setelah menerima aspirasi Yayasan Wahana Aksi Kritis Nusantara (Waskita). Vita mengungkapkan banyak laporan dari peserta yang mengikuti war namun tidak beruntung maupun yang lolos, dan keduanya mengeluhkan persoalan teknis yang sama.
Vita menyampaikan, dari masukan dua kelompok tersebut, Komisi XIII DPR melihat adanya garis temu bahwa persoalan utama terletak pada sistem. “Kita perlu memperbaiki sistem yang ada agar tidak banyak merugikan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/25)
Menurut dia, meningkatnya ketertarikan anak-anak muda Indonesia untuk bekerja atau magang di luar negeri merupakan hal positif. Namun sistem pendaftaran yang sering mengalami error justru menimbulkan polemik. “Ini yang ingin kita dorong dari imigrasi agar segera diperbaiki,” kata Vita.
Baca juga: Catat, Ini Link Resmi Pendaftaran SDUWHV untuk Bekerja di Australia
Menanggapi pertanyaan mengenai dugaan ketidakadilan dalam proses war, Vita menyebut Komisi XIII DPR masih melakukan pendalaman. Penjelasan sementara dari pihak imigrasi yang diterimanya menyebut bahwa gangguan terjadi karena sistem tidak mampu menangani jumlah pendaftar yang membeludak.
Vita menambahkan, Komisi XIII DPR meminta imigrasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem digital yang digunakan. Ia mengatakan, pihak imigrasi bahkan berencana menghadirkan Google untuk memberikan penjelasan teknis terkait penyebab sistem sering down.
“Itu saja yang ingin kita dengar, kenapa sistemnya bisa error,” kata legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Bagaimana dengan usulan agar mekanisme SDUWHV diserahkan langsung kepada Pemerintah Australia? Vita menjelaskan bahwa skema saat ini memang merupakan permintaan Australia agar Indonesia melakukan penyaringan awal.
Menurutnya, bila Australia hendak melakukannya sendiri pun tidak menjadi masalah, namun urusan imigrasi tetap menjadi kewenangan Indonesia. Vita menekankan, sejauh ini Komisi XIII DPR belum menemukan indikasi titipan dalam proses war.
Kendati demikian, ia mencatat masih ada perbedaan pengalaman peserta, seperti email konfirmasi yang berbeda-beda. Hal itu, katanya, akan kembali dibahas dengan imigrasi dan pihak teknis yang menangani sistem.
Ia berharap proses pembenahan dapat dilakukan dengan cepat dan sistematis agar polemik tidak kembali terulang, mengingat minat pemuda Indonesia terhadap kesempatan kerja di luar negeri terus meningkat. “Mudah-mudahan sistem bisa kita perbaiki agar ke depan tidak ada lagi polemik,” tandas legislator dapil Jateng VI ini.
Diketahui, program war SDUWHV menjadi sorotan nasional setelah ribuan pendaftar mengalami kegagalan akibat error sistem, down server, hingga dugaan ketidaksinkronan data saat proses pendaftaran. Lonjakan minat yang tidak terantisipasi disebut menjadi pemicu utama kekacauan teknis yang dialami peserta tahun ini.
Vita menyampaikan, dari masukan dua kelompok tersebut, Komisi XIII DPR melihat adanya garis temu bahwa persoalan utama terletak pada sistem. “Kita perlu memperbaiki sistem yang ada agar tidak banyak merugikan,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/25)
Menurut dia, meningkatnya ketertarikan anak-anak muda Indonesia untuk bekerja atau magang di luar negeri merupakan hal positif. Namun sistem pendaftaran yang sering mengalami error justru menimbulkan polemik. “Ini yang ingin kita dorong dari imigrasi agar segera diperbaiki,” kata Vita.
Baca juga: Catat, Ini Link Resmi Pendaftaran SDUWHV untuk Bekerja di Australia
Menanggapi pertanyaan mengenai dugaan ketidakadilan dalam proses war, Vita menyebut Komisi XIII DPR masih melakukan pendalaman. Penjelasan sementara dari pihak imigrasi yang diterimanya menyebut bahwa gangguan terjadi karena sistem tidak mampu menangani jumlah pendaftar yang membeludak.
Vita menambahkan, Komisi XIII DPR meminta imigrasi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem digital yang digunakan. Ia mengatakan, pihak imigrasi bahkan berencana menghadirkan Google untuk memberikan penjelasan teknis terkait penyebab sistem sering down.
“Itu saja yang ingin kita dengar, kenapa sistemnya bisa error,” kata legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Bagaimana dengan usulan agar mekanisme SDUWHV diserahkan langsung kepada Pemerintah Australia? Vita menjelaskan bahwa skema saat ini memang merupakan permintaan Australia agar Indonesia melakukan penyaringan awal.
Menurutnya, bila Australia hendak melakukannya sendiri pun tidak menjadi masalah, namun urusan imigrasi tetap menjadi kewenangan Indonesia. Vita menekankan, sejauh ini Komisi XIII DPR belum menemukan indikasi titipan dalam proses war.
Kendati demikian, ia mencatat masih ada perbedaan pengalaman peserta, seperti email konfirmasi yang berbeda-beda. Hal itu, katanya, akan kembali dibahas dengan imigrasi dan pihak teknis yang menangani sistem.
Ia berharap proses pembenahan dapat dilakukan dengan cepat dan sistematis agar polemik tidak kembali terulang, mengingat minat pemuda Indonesia terhadap kesempatan kerja di luar negeri terus meningkat. “Mudah-mudahan sistem bisa kita perbaiki agar ke depan tidak ada lagi polemik,” tandas legislator dapil Jateng VI ini.
Diketahui, program war SDUWHV menjadi sorotan nasional setelah ribuan pendaftar mengalami kegagalan akibat error sistem, down server, hingga dugaan ketidaksinkronan data saat proses pendaftaran. Lonjakan minat yang tidak terantisipasi disebut menjadi pemicu utama kekacauan teknis yang dialami peserta tahun ini.
(rca)
Lihat Juga :
