Ibu Hamil Meninggal usai Ditolak 4 RS di Papua, Puan: Evaluasi Layanan Kesehatan di Daerah 3T

JAKARTA - Kasus seorang ibu hamil yang ditolak oleh empat rumah sakit di Papua, sebelum akhirnya meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya mendapat sorotan dari Ketua DPR Puan Maharani . Dia bakal meminta komisi-komisi terkait yang ada di DPR untuk mengevaluasi penanganan kesehatan di wilayah 3T atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

"DPR juga prihatin dan tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan hal-hal tersebut terkait dengan penanganan kesehatan yang khususnya terjadi di wilayah 3T. Jangan sampai terjadi lagi," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2025).

Menurut dia, peristiwa memilukan yang menimpa ibu hamil seperti di Papua itu sudah sering terjadi. Maka itu, Puan mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan audit terhadap rumah sakit di Provinsi Papua.

Baca juga: Ibu Hamil dan Bayinya Meninggal Ditolak RS di Papua, DPD RI Desak Kemenkes Bertindak



"Hal ini sudah berkali-kali terjadi. Saya mendapat laporan bahwa bahkan Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait dengan hal tersebut," kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu,

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melakukan audit terhadap rumah sakit di Provinsi Papua, guna menanggapi kabar seorang ibu hamil yang ditolak oleh empat rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

Usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo, Mendagri Tito Karnavian melaporkan bahwa pihaknya sudah meminta Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, untuk mengunjungi rumah korban, sekaligus memberi bantuan. Tim dari Kemendagri bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin hari ini juga sudah berada di Jayapura untuk segera melakukan audit rumah sakit.

Tito menjelaskan bahwa audit yang dilakukan dari Kemendagri akan mencakup tentang aturan yang ada, termasuk peraturan kepala daerah. Sementara itu, Menkes Budi juga telah mengirimkan tim khusus untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan, guna mengetahui pokok permasalahan dan segera melakukan perbaikan, baik dari segi fasilitas, tata kelola, SDM atau aturannya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua memastikan telah menangani pasien sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, menyusul adanya perhatian publik terhadap kasus meninggalnya seorang ibu hamil asal Kampung Hobong.

Direktur RSUD Yowari drg. Maryen Braweri mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Hasilnya, tim akan melakukan investigasi terhadap kasus ini.

Terkait hal ini, Puan mendorong agar audit terhadap rumah sakit tidak hanya dilakukan di Papua, namun evaluasi pelayanan kesehatan juga berlaku di wilayah terpencil lain. "Kami meminta Kementerian Kesehatan khususnya, untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T," pungkas Puan.