Jimly Asshiddiqie Targetkan Arah Kebijakan Reformasi Polri Rampung Januari 2026
Selasa, 25 November 2025 - 12:00 WIB
loading...
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menargetkan komisi bentukan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan arah kebijakan reformasi Polri pada akhir Januari 2026. Foto/Jonathan Simanjuntak
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menargetkan komisi bentukan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan arah kebijakan reformasi Polri pada akhir Januari 2026. Hal itu akan dituangkan dalam bentuk rumusan undang-undang.
"Nah, rumusan undang-undangnya nanti bulan ketiga. Jadi kira-kira Januari sudah bisa, akhir Januari sudah bisa kita siapkan format dan arah kebijakan seperti apa untuk reformasi kepolisian," ujar Jimly di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (25/11/2025).
Jimly menjelaskan, pada satu bulan pertama Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk timnya akan lebih dulu belanja masalah ke seluruh kelompok masyarakat. Bahkan menurutnya, ada 100 kelompok masyarakat yang meminta audiensi atau sekadar memberikan masukan terkait reformasi Polri.
Baca Juga: Feri Amsari Usul Polisi di Bawah Kementerian, Ini Alasannya
"Karena banyak sekali orang yang punya kepedulian. Itu bagus, sebagian ada yang sama. Tapi ya sekretariat akan melakukan pendataan," kata Jimly.
Pada bulan kedua, Komisi Percepatan Reformasi Polri akan memutuskan kebijakan reformasinya seperti apa. Ia meyakini bahwa kebijakan ini pastilah mengubah sebuah semangat Undang-Undang Polri.
"Nanti pada bulan kedua itu, kita memilih kira-kira untuk kebijakan reformasinya kayak apa. Yang ujungnya nanti pasti mengubah undang-undang," ujarnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025) sore. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
"Nah, rumusan undang-undangnya nanti bulan ketiga. Jadi kira-kira Januari sudah bisa, akhir Januari sudah bisa kita siapkan format dan arah kebijakan seperti apa untuk reformasi kepolisian," ujar Jimly di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (25/11/2025).
Jimly menjelaskan, pada satu bulan pertama Komisi Percepatan Reformasi Polri dibentuk timnya akan lebih dulu belanja masalah ke seluruh kelompok masyarakat. Bahkan menurutnya, ada 100 kelompok masyarakat yang meminta audiensi atau sekadar memberikan masukan terkait reformasi Polri.
Baca Juga: Feri Amsari Usul Polisi di Bawah Kementerian, Ini Alasannya
"Karena banyak sekali orang yang punya kepedulian. Itu bagus, sebagian ada yang sama. Tapi ya sekretariat akan melakukan pendataan," kata Jimly.
Pada bulan kedua, Komisi Percepatan Reformasi Polri akan memutuskan kebijakan reformasinya seperti apa. Ia meyakini bahwa kebijakan ini pastilah mengubah sebuah semangat Undang-Undang Polri.
"Nanti pada bulan kedua itu, kita memilih kira-kira untuk kebijakan reformasinya kayak apa. Yang ujungnya nanti pasti mengubah undang-undang," ujarnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025) sore. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(zik)
Lihat Juga :
