Fadli Zon Tepis Soeharto Pelaku Genosida: Enggak Pernah Terbukti
Rabu, 05 November 2025 - 21:02 WIB
loading...
Menteri Kebudayaan Fadli Zon membantah adanya anggapan Soeharto sebagai pelaku genosida 1965-1966. Foto/Riyan Rizki Roshali
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kebudayaan yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan Fadli Zon menyatakan bahwa Presiden ke-2 RI Soeharto memenuhi syarat masuk dalam daftar pemberian gelar pahlawan nasional. Fadli Zon juga membantah adanya anggapan Soeharto sebagai pelaku genosida 1965-1966.
“Enggak pernah ada buktinya kan, ngga pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Selain itu, Fadli Zon juga membantah bahwa nama Soeharto terlibat dalam gerakan 30S/PKI. Ia mengatakan tudingan tersebut tidak terbukti.
Baca juga: Gus Fahrur Dukung Soeharto dan Gus Dur Mendapat Gelar Pahlawan Nasional
“Ya, apa faktanya apa? Ada yang berani menyatakan fakta? Mana buktinya? Kan kita bicara sejarah dan fakta dan data gitu. Ada enggak? Enggak ada kan? Saya kira itu,” ungkapnya.
Fadli Zon justru membeberkan jasa yang pernah dilakukan oleh Soeharto. Salah satunya, dalam gerakan Serangan Umum 1 Maret yang menjadi tonggak Indonesia diakui oleh dunia.
“Beliau memimpin Serangan Umum 1 Maret. Itu sebagai contoh, 1 Maret itu serangan besar, Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia, masih ada. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi,” imbuhnya.
“Jadi, di perundingan-perundingan di New York ketika itu, Indonesia sudah tidak ada, pemimpinnya sudah ditangkap, wilayah sudah dikuasai, rakyatnya sudah tunduk. Tiba-tiba ada serangan ini, salah satunya adalah serangan besar, Serangan Umum 1 Maret 1949. Itu salah satu yang saya baca dari usulan-usulan itu,” sambung dia.
Selain itu, Fadli juga membeberkan beberapa operasi yang dipimpin Soeharto. Ia mengatakan gerakan itu bukti Soeharto berkontribusi kepada negara.
Ia kembali menegaskan, usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional telah memenuhi syarat dan lolos dalam beberapa tahapan seleksi dari tingkat bawah. Mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan sejarawan.
Jadi memenuhi syarat dari bawah. Dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat. Enggak ada masalah dan itu datangnya dari masyarakat juga,” jelas dia.
“Enggak pernah ada buktinya kan, ngga pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Selain itu, Fadli Zon juga membantah bahwa nama Soeharto terlibat dalam gerakan 30S/PKI. Ia mengatakan tudingan tersebut tidak terbukti.
Baca juga: Gus Fahrur Dukung Soeharto dan Gus Dur Mendapat Gelar Pahlawan Nasional
“Ya, apa faktanya apa? Ada yang berani menyatakan fakta? Mana buktinya? Kan kita bicara sejarah dan fakta dan data gitu. Ada enggak? Enggak ada kan? Saya kira itu,” ungkapnya.
Fadli Zon justru membeberkan jasa yang pernah dilakukan oleh Soeharto. Salah satunya, dalam gerakan Serangan Umum 1 Maret yang menjadi tonggak Indonesia diakui oleh dunia.
“Beliau memimpin Serangan Umum 1 Maret. Itu sebagai contoh, 1 Maret itu serangan besar, Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia, masih ada. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi,” imbuhnya.
“Jadi, di perundingan-perundingan di New York ketika itu, Indonesia sudah tidak ada, pemimpinnya sudah ditangkap, wilayah sudah dikuasai, rakyatnya sudah tunduk. Tiba-tiba ada serangan ini, salah satunya adalah serangan besar, Serangan Umum 1 Maret 1949. Itu salah satu yang saya baca dari usulan-usulan itu,” sambung dia.
Selain itu, Fadli juga membeberkan beberapa operasi yang dipimpin Soeharto. Ia mengatakan gerakan itu bukti Soeharto berkontribusi kepada negara.
Ia kembali menegaskan, usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional telah memenuhi syarat dan lolos dalam beberapa tahapan seleksi dari tingkat bawah. Mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan sejarawan.
Jadi memenuhi syarat dari bawah. Dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat. Enggak ada masalah dan itu datangnya dari masyarakat juga,” jelas dia.
(rca)
Lihat Juga :
