Presiden Prabowo Minta Kisruh Whoosh Tak Dipolitisasi
Selasa, 04 November 2025 - 15:16 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto meminta kisruh utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh tidak dipolitisasi. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta kisruh utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh tidak dipolitisasi. Prabowo menyinggung ada pihak yang memainkan isu tersebut untuk bikin kecemasan di masyarakat.
Prabowo menegaskan, telah mempelajari permasalahan terkait Whoosh. Prabowo menyatakan tidak ada masalah dan dirinya akan bertanggung jawab sepenuhnya.
"Kemudian enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Baca juga: Prabowo Ingin Kereta Cepat Whoosh Diperpanjang sampai Banyuwangi
Prabowo menegaskan, tidak ada untung atau rugi untuk layanan pubik. Menurut Prabowo, kebijakan tersebut menunjukkan kehadiran negara untuk masyarakat.
“Whoosh itu, semua public transport di seluruh dunia, jangan dihitung untung, untung, rugi, rugi. Hitung manfaat nggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%," ujarnya.
Prabowo menegaskan, telah mempelajari permasalahan terkait Whoosh. Prabowo menyatakan tidak ada masalah dan dirinya akan bertanggung jawab sepenuhnya.
"Kemudian enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Baca juga: Prabowo Ingin Kereta Cepat Whoosh Diperpanjang sampai Banyuwangi
Prabowo menegaskan, tidak ada untung atau rugi untuk layanan pubik. Menurut Prabowo, kebijakan tersebut menunjukkan kehadiran negara untuk masyarakat.
“Whoosh itu, semua public transport di seluruh dunia, jangan dihitung untung, untung, rugi, rugi. Hitung manfaat nggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%," ujarnya.
Lihat Juga :
