Di Sidang MKD, 2 Ahli Tegaskan Manipulasi dan Disinformasi Jadi Akar Kesalahpahaman terhadap Sahroni
Senin, 03 November 2025 - 17:43 WIB
loading...
Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait lima anggota nonaktif. Foto/Tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Ahli Sosiologi Trubus Rahardiansyah dan Pakar Analisis Perilaku Gustia Aju Dewi dihadirkan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD ) DPR terkait lima anggota nonaktif. Dalam sidang beragendakan Permintaan Keterangan Saksi dan Pendapat Ahli itu, Trubus memberikan pandangan terkait pernyataan Ahmad Sahroni yang sempat viral dan menimbulkan polemik di ruang publik.
Menjawab pertanyaan hakim MKD Habiburokhman, Trubus menegaskan bahwa pernyataan Ahmad Sahroni harus dilihat dalam konteks situasi yang melatarbelakanginya. Menurut Trubus, ucapan tersebut bukanlah bentuk penghinaan ataupun ujaran kebencian.
“Apa yang disampaikan Pak Ahmad Sahroni itu merespons setting atau situasi yang melatarbelakanginya. Nah saya melihat apa yang disampaikan itu tidak menyinggung apa pun,” ujar Trubus di persidangan MKD DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Baca juga: Sidang MKD, Ahli IT Ungkap Penggiringan Opini di Balik Isu Pembubaran DPR: Publik Tersulut Narasi Anonim!
“Walaupun di situ ada kata tolol yang diviralkan, itu menurut saya lebih ke menyampaikan bahwa tidak mungkin DPR dibubarkan. Kita kan sistemnya bukan parlementer, tapi non-parlementer,” sambungnya.
Trubus menyoroti banyaknya pihak yang sengaja menggiring opini publik keluar dari konteks aslinya melalui manipulasi informasi di media sosial. “Ini kan sebenarnya arahnya ke sana. Tapi kemudian dipahami (berbeda) karena itu tadi, manipulasi,” ujarnya.
“Makanya di Pasal 35 UU ITE itu kan dilarang orang memanipulasi dan mengubah-ubah itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Ahmad Sahroni bukan suatu ucapan kriminal ataupun kebencian,” tuturnya.
Pandangan Trubus tersebut sejalan dengan kekhawatiran saksi ahli lainnya, Gustia Aju Dewi, pakar analisis perilaku yang menilai bahwa saat ini potongan-potongan informasi digunakan untuk membentuk persepsi publik yang keliru.
“Zaman sekarang perang bukan lagi dengan senjata api, tapi senjatanya informasi yang diselewengkan, bisa dipotong. Jadi 90% kebenaran itu bukan kebenaran, karena ada 10% yang tidak dimasukkan sehingga informasi tersebut menjadi disinformasi,” ujar Gustia Aju.
Gustia juga menegaskan bahwa para penyebar DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian) dapat dilacak dengan teknologi digital forensik, termasuk untuk mengetahui siapa yang pertama kali menggulirkan narasi manipulatif di media sosial.
“Siapa yang menggulirkan sampai sekarang belum terungkap. Sebenarnya dengan teknologi AI itu mudah dilakukan digital forensik, Yang Mulia, untuk ditelusuri siapa yang pertamakali mengeluarkan narasi-narasi DFK,” terangnya.
Pernyataan para ahli ini memperkuat posisi bahwa gelombang opini negatif terhadap DPR, termasuk terhadap Ahmad Sahroni, bukan muncul secara alami, melainkan merupakan hasil dari penggiringan opini dan disinformasi yang terstruktur di media sosial.
Menjawab pertanyaan hakim MKD Habiburokhman, Trubus menegaskan bahwa pernyataan Ahmad Sahroni harus dilihat dalam konteks situasi yang melatarbelakanginya. Menurut Trubus, ucapan tersebut bukanlah bentuk penghinaan ataupun ujaran kebencian.
“Apa yang disampaikan Pak Ahmad Sahroni itu merespons setting atau situasi yang melatarbelakanginya. Nah saya melihat apa yang disampaikan itu tidak menyinggung apa pun,” ujar Trubus di persidangan MKD DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Baca juga: Sidang MKD, Ahli IT Ungkap Penggiringan Opini di Balik Isu Pembubaran DPR: Publik Tersulut Narasi Anonim!
“Walaupun di situ ada kata tolol yang diviralkan, itu menurut saya lebih ke menyampaikan bahwa tidak mungkin DPR dibubarkan. Kita kan sistemnya bukan parlementer, tapi non-parlementer,” sambungnya.
Trubus menyoroti banyaknya pihak yang sengaja menggiring opini publik keluar dari konteks aslinya melalui manipulasi informasi di media sosial. “Ini kan sebenarnya arahnya ke sana. Tapi kemudian dipahami (berbeda) karena itu tadi, manipulasi,” ujarnya.
“Makanya di Pasal 35 UU ITE itu kan dilarang orang memanipulasi dan mengubah-ubah itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Ahmad Sahroni bukan suatu ucapan kriminal ataupun kebencian,” tuturnya.
Pandangan Trubus tersebut sejalan dengan kekhawatiran saksi ahli lainnya, Gustia Aju Dewi, pakar analisis perilaku yang menilai bahwa saat ini potongan-potongan informasi digunakan untuk membentuk persepsi publik yang keliru.
“Zaman sekarang perang bukan lagi dengan senjata api, tapi senjatanya informasi yang diselewengkan, bisa dipotong. Jadi 90% kebenaran itu bukan kebenaran, karena ada 10% yang tidak dimasukkan sehingga informasi tersebut menjadi disinformasi,” ujar Gustia Aju.
Gustia juga menegaskan bahwa para penyebar DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian) dapat dilacak dengan teknologi digital forensik, termasuk untuk mengetahui siapa yang pertama kali menggulirkan narasi manipulatif di media sosial.
“Siapa yang menggulirkan sampai sekarang belum terungkap. Sebenarnya dengan teknologi AI itu mudah dilakukan digital forensik, Yang Mulia, untuk ditelusuri siapa yang pertamakali mengeluarkan narasi-narasi DFK,” terangnya.
Pernyataan para ahli ini memperkuat posisi bahwa gelombang opini negatif terhadap DPR, termasuk terhadap Ahmad Sahroni, bukan muncul secara alami, melainkan merupakan hasil dari penggiringan opini dan disinformasi yang terstruktur di media sosial.
(rca)
Lihat Juga :
