Soroti MBG, Ketua BEM UGM Beri 2 Rekomendasi Ini kepada Pemerintah
Selasa, 28 Oktober 2025 - 06:12 WIB
loading...
Ketua BEM KM UGM Tiyo Ardianto. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) terus mendapat sorotan dari berbagai pihak setelah munculnya kasus keracunan di sejumlah wilayah. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada ( BEM KM UGM ) 2025 Tiyo Ardianto memberikan dua rekomendasi kepada pemerintah.
Menurut Tiyo, dengan mekanisme yang ada sekarang yakni melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipusatkan di daerah tertentu, kans error sebuah program tinggi.
"Maka kami merokemendasikan sebenarnya, ada mekanisme supaya MBG ini dikelola oleh masing-masing kantin sekolah. Karena, kantin masing-masing sekolah itu sudah terbiasa untuk melayani kebutuhan makan dari siswa-siswa tersebut. Tahu ada kecenderungan sukanya makanan ini, oh ada alergi ini," ujar Tiyo dalam Podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Selasa (28/10/2025).
Baca Juga: Terungkap, Ini Alasan BEM UGM Tolak Undangan Istana
Rekomendasi lainnya, kata Tiyo, ada subsidi kepada orang tua. Artinya, orang tualah yang menyiapkan bekal bagi anak-anaknya. Mahasiswa S1 Ilmu Filsafat UGM ini menambahkan, hal itu merupakan sesuatu yang ideal.
"Tapi apakah mungkin? Pertanyaannya kan itu. Ini tinggal political will. 11 ribu SPPG sudah berdiri. Masing-masing SPPG butuh 3 miliar untuk membangunnya. Pertanyaannya, apakah 3 miliar kali 11 ribu (SPPG) itu rela dilepas untuk kemudian dialokasikan subsidi ke orang tua atau kantin sekolah. Ini kan tinggak keberanian Presiden Prabowo untuk mengambil keputusan," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons usulan skema school kitchen (dapur sekolah) untuk program MBG. "Itu sebetulnya satu mekanisme yang juga kita kembangkan, contoh pertama yang kita buat adalah SPPG di Sekolah Bina Insani di Bogor," kata Dadan Hindayana seusai menghadiri Upacara Hari Jadi ke-67 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Edutorium KH Ahmad Dahlan, Jumat (24/10/2025).
SPPG serupa rencananya juga akan didirikan di sejumlah sekolah lainnya. Sedangkan sekolah-sekolah yang kantinnya tidak memadai, nantinya akan dikolaborasikan antara makanan utama dari SPPG dan kantin menyediakan menu penutup mulut. Menu tersebut bisa disediakan oleh kantin-kantin sekolah. Dengan demikian, kantin tetap terlibat dalam program MBG.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti sebelumnya mengusulkan agar dapur MBG atau SPPG diganti dengan skema school kitchen. Penerapan skema school kitchen dinilai memungkinan asalkan jumlah penerima MBG di tiap sekolah sudah ditetapkan. Sekolah dapat diberi kesempatan untuk mengelola dapur MBG, dengan catatan telah memenuhi standar dari BGN.
Menurut Tiyo, dengan mekanisme yang ada sekarang yakni melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipusatkan di daerah tertentu, kans error sebuah program tinggi.
"Maka kami merokemendasikan sebenarnya, ada mekanisme supaya MBG ini dikelola oleh masing-masing kantin sekolah. Karena, kantin masing-masing sekolah itu sudah terbiasa untuk melayani kebutuhan makan dari siswa-siswa tersebut. Tahu ada kecenderungan sukanya makanan ini, oh ada alergi ini," ujar Tiyo dalam Podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Selasa (28/10/2025).
Baca Juga: Terungkap, Ini Alasan BEM UGM Tolak Undangan Istana
Rekomendasi lainnya, kata Tiyo, ada subsidi kepada orang tua. Artinya, orang tualah yang menyiapkan bekal bagi anak-anaknya. Mahasiswa S1 Ilmu Filsafat UGM ini menambahkan, hal itu merupakan sesuatu yang ideal.
"Tapi apakah mungkin? Pertanyaannya kan itu. Ini tinggal political will. 11 ribu SPPG sudah berdiri. Masing-masing SPPG butuh 3 miliar untuk membangunnya. Pertanyaannya, apakah 3 miliar kali 11 ribu (SPPG) itu rela dilepas untuk kemudian dialokasikan subsidi ke orang tua atau kantin sekolah. Ini kan tinggak keberanian Presiden Prabowo untuk mengambil keputusan," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons usulan skema school kitchen (dapur sekolah) untuk program MBG. "Itu sebetulnya satu mekanisme yang juga kita kembangkan, contoh pertama yang kita buat adalah SPPG di Sekolah Bina Insani di Bogor," kata Dadan Hindayana seusai menghadiri Upacara Hari Jadi ke-67 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Edutorium KH Ahmad Dahlan, Jumat (24/10/2025).
SPPG serupa rencananya juga akan didirikan di sejumlah sekolah lainnya. Sedangkan sekolah-sekolah yang kantinnya tidak memadai, nantinya akan dikolaborasikan antara makanan utama dari SPPG dan kantin menyediakan menu penutup mulut. Menu tersebut bisa disediakan oleh kantin-kantin sekolah. Dengan demikian, kantin tetap terlibat dalam program MBG.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti sebelumnya mengusulkan agar dapur MBG atau SPPG diganti dengan skema school kitchen. Penerapan skema school kitchen dinilai memungkinan asalkan jumlah penerima MBG di tiap sekolah sudah ditetapkan. Sekolah dapat diberi kesempatan untuk mengelola dapur MBG, dengan catatan telah memenuhi standar dari BGN.
(zik)
Lihat Juga :
