Pakar Pidana: Prabowo Dukung Kejagung Kejar Pengembalian Kerugian Negara
Rabu, 22 Oktober 2025 - 21:05 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang Rp13,255 triliun terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya yang sudah disita Kejagung ke negara. Foto: Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada acara pengembalian uang kerugian negara dalam kasus sawit merupakan bentuk dukungan kepada Kejaksaan Agung ( Kejagung ) agar tidak ragu-ragu mengejar pengembalian kerugian negara akibat korupsi. Hal tersebut menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho.
“Kehadiran Presiden ini sebagai bentuk bukti nyata, baik terhadap optimalisasi mengejar aset koruptor maupun dukungan kepada Kejagung agar tidak ragu-ragu menyita aset (koruptor) yang bernilai ekonomis untuk kepentingan negara,” ujar Hibnu, Rabu (22/10/2025).
Dia mengatakan, korupsi selama ini sudah merajalela di semua sektor dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Hibnu menambahkan, dengan kondisi tersebut, Presiden Prabowo juga menginginkan agar ada upaya maksimal untuk mengembalikan kerugian negara yang dicuri dari perilaku korupsi.
Baca juga: Pakar Hukum: Langkah Kejagung Eksekusi Pengembalian Rp13 Triliun Sudah Tepat
“Ini sebagai kepala negara, Presiden Prabowo ingin menegaskan bahwa aset yang dikorupsi bisa dikembalikan kepada masyarakat,” tutur dosen pengajar Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto ini.
Dengan demikian, kata dia, aparat penegak hukum lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kepolisian juga harus mengikuti langkah Kejagung yang mengejar pengembalian kerugian negara akibat korupsi secara maksimal. “Aparat penegak hukum harus bahu membahu dalam mengembalikan aset yang hilang oleh koruptor,” tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, semangat pemberantasan korupsi tidak hanya mempidanakan pelaku. Lebih dari itu, pengusutan korupsi juga harus mengupayakan pengembalian kerugian negara.
Baca juga: Prabowo Ingin Duit Sitaan Korupsi CPO Rp13 Triliun Disimpan untuk LPDP
“Dalam hal ini Kejagung melakukan perampasan-perampasan, sepanjang bernilai ekonomis sebagai pengganti kerugian (aset) negara yang hilang,” imbuhnya.
Dia mengatakan, aset pelaku yang bisa bergerak bisa berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, berwujud, maupun tidak berwujud, termasuk dalam bentuk uang. Pada masa sebelumnya, menurut Hibnu, pengembalian kerugian negara akibat korupsi tidak maksimal.
Dia menjelaskan, pada undang-undang sebelumnya, kerugian negara ini dihitung sebagai utang pihak-pihak terdakwa. “Saat ini negara yang aktif dalam menyita barang, aset yang bernilai ekonomis, baik dalam tempus delicti dan di luar tempus delicti dirampas sebagai pengembalian kerugian negara. Dalam konteks ini kejelian penegak hukum sangat menentukan besaran yang bisa dioptimalisasi untuk dikembalikan pada negara,” pungkasnya.
“Kehadiran Presiden ini sebagai bentuk bukti nyata, baik terhadap optimalisasi mengejar aset koruptor maupun dukungan kepada Kejagung agar tidak ragu-ragu menyita aset (koruptor) yang bernilai ekonomis untuk kepentingan negara,” ujar Hibnu, Rabu (22/10/2025).
Dia mengatakan, korupsi selama ini sudah merajalela di semua sektor dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Hibnu menambahkan, dengan kondisi tersebut, Presiden Prabowo juga menginginkan agar ada upaya maksimal untuk mengembalikan kerugian negara yang dicuri dari perilaku korupsi.
Baca juga: Pakar Hukum: Langkah Kejagung Eksekusi Pengembalian Rp13 Triliun Sudah Tepat
“Ini sebagai kepala negara, Presiden Prabowo ingin menegaskan bahwa aset yang dikorupsi bisa dikembalikan kepada masyarakat,” tutur dosen pengajar Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto ini.
Dengan demikian, kata dia, aparat penegak hukum lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kepolisian juga harus mengikuti langkah Kejagung yang mengejar pengembalian kerugian negara akibat korupsi secara maksimal. “Aparat penegak hukum harus bahu membahu dalam mengembalikan aset yang hilang oleh koruptor,” tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, semangat pemberantasan korupsi tidak hanya mempidanakan pelaku. Lebih dari itu, pengusutan korupsi juga harus mengupayakan pengembalian kerugian negara.
Baca juga: Prabowo Ingin Duit Sitaan Korupsi CPO Rp13 Triliun Disimpan untuk LPDP
“Dalam hal ini Kejagung melakukan perampasan-perampasan, sepanjang bernilai ekonomis sebagai pengganti kerugian (aset) negara yang hilang,” imbuhnya.
Dia mengatakan, aset pelaku yang bisa bergerak bisa berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, berwujud, maupun tidak berwujud, termasuk dalam bentuk uang. Pada masa sebelumnya, menurut Hibnu, pengembalian kerugian negara akibat korupsi tidak maksimal.
Dia menjelaskan, pada undang-undang sebelumnya, kerugian negara ini dihitung sebagai utang pihak-pihak terdakwa. “Saat ini negara yang aktif dalam menyita barang, aset yang bernilai ekonomis, baik dalam tempus delicti dan di luar tempus delicti dirampas sebagai pengembalian kerugian negara. Dalam konteks ini kejelian penegak hukum sangat menentukan besaran yang bisa dioptimalisasi untuk dikembalikan pada negara,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
