Pembentukan DPRP dan DPRK Sudah Maksimal, Wamendagri: Perkuat Sinergitas
Rabu, 22 Oktober 2025 - 16:46 WIB
loading...
Wamendagri Ribka Haluk memastikan, pembentukan DPRP dan DPRK hasil pengangkatan sudah terealisasi di wilayah Papua, yakni enam provinsi dan 42 kabupaten/kota. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wamendagri Ribka Haluk memastikan, pembentukan DPRP dan DPRK hasil pengangkatan sudah terealisasi di wilayah Papua, yakni enam provinsi dan 42 kabupaten/kota. Hal ini merupakan implementasi amanat UU No 2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua .
Menurut Ribka Haluk, kebijakan penambahan kursi pengangkatan untuk DPRP dan DPRK ini merupakan bentuk afirmasi politik bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk mendorong partisipasi politik pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan Kemendagri ini, perlu ditindaklanjuti penguatan sinergitas antara pihak eksekutif dan legislatif di wilayah Papua pada tataran kabupaten/kota atas hak-hak masyarakat adat (OAP). Baca juga: Prabowo Lantik Velix Fernando Wanggai Jadi Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
“Saya sangat berharap bupati dan wali kota sebagai garda terdepan pemerintahan bisa menjalin hubungan dengan DPRK di masing-masing daerah agar hak-hak dasar masyarakat adat Papua bisa terakomodir,” kata ,” kata Wamendagri Ribka Haluk dalam diskusi di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Dia juga berharap gubernur dan DPRP bisa menjalin kerja sama dengan DPRK dan bupati serta wali kota agar substansi Otsus di Papua bisa terealisasi secara maksimal. Jika ada masalah di kabupaten, baiknya bisa dibahas di tingkat provinsi. Kalaupun masih ada ganjalan bisa dibicarakan di pusat. “Kemendagri terbuka untuk menyelesaikan setiap masalah agar Pembangunan di Papua terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak memastikan, pihaknya sebagai eksekutif menyambut baik pembentukan DPRK hasil pengangkatan. Selama ini, eksekutif bersama legislatif di Kabupaten Sorong Selatan selalu bersinergi menyerap dan mengimplementasikan hak-hak masyarakat adat Papua.
“Memang ada sedikit hambatan dalam pengangkatan DPRK Tahun 2025 di Sorong Selatan. Tapi secara garis besar, kami selalu bersinergi untuk memperjuangan dan merealisasikan hak-hak masyarakat adat Papua,” terangnya.
Menurut Petronela, substansi pelaksanaan Otsus di Papua adalah menjamin masyarakat Papua yang sehat, sejahtera dan menikmati pendidikan layak. “Saya harap jangan kebijakan pemangkasan terhadap dana otsus. Karena bicara kekhususan, sejatinya dana Otsus merupakan hak rakyat Papua,” timpalnya. Baca juga: Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Pentingnya Terobosan Inovasi Daerah
Wakil Ketua IV DPRP Papua Tengah John NR Gobai menambahkan fungsi DPRP maupun DPRK hasil pengangkatan sama saja dengan fungsi umum legislatif, yakni budgeting, legislasi dan pengawasan. Pihaknya tetap mengedepankan komunikasi, kolaborasi, menyerap serta mengawasi implementasi aspirasi masyarakat adat Papua.
Untuk hal ini, lanjut John NR Gobai, perlu dukungan logistik yang memadai sehingga dana Otsus jangan sampai mengalami pemangkasan. Formulasi pencairan dana Otsus perlu ditinjau ulang agar bermanfaat dan efektif untuk mayarakat di Papua.
Menurut Ribka Haluk, kebijakan penambahan kursi pengangkatan untuk DPRP dan DPRK ini merupakan bentuk afirmasi politik bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk mendorong partisipasi politik pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan Kemendagri ini, perlu ditindaklanjuti penguatan sinergitas antara pihak eksekutif dan legislatif di wilayah Papua pada tataran kabupaten/kota atas hak-hak masyarakat adat (OAP). Baca juga: Prabowo Lantik Velix Fernando Wanggai Jadi Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
“Saya sangat berharap bupati dan wali kota sebagai garda terdepan pemerintahan bisa menjalin hubungan dengan DPRK di masing-masing daerah agar hak-hak dasar masyarakat adat Papua bisa terakomodir,” kata ,” kata Wamendagri Ribka Haluk dalam diskusi di Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Dia juga berharap gubernur dan DPRP bisa menjalin kerja sama dengan DPRK dan bupati serta wali kota agar substansi Otsus di Papua bisa terealisasi secara maksimal. Jika ada masalah di kabupaten, baiknya bisa dibahas di tingkat provinsi. Kalaupun masih ada ganjalan bisa dibicarakan di pusat. “Kemendagri terbuka untuk menyelesaikan setiap masalah agar Pembangunan di Papua terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak memastikan, pihaknya sebagai eksekutif menyambut baik pembentukan DPRK hasil pengangkatan. Selama ini, eksekutif bersama legislatif di Kabupaten Sorong Selatan selalu bersinergi menyerap dan mengimplementasikan hak-hak masyarakat adat Papua.
“Memang ada sedikit hambatan dalam pengangkatan DPRK Tahun 2025 di Sorong Selatan. Tapi secara garis besar, kami selalu bersinergi untuk memperjuangan dan merealisasikan hak-hak masyarakat adat Papua,” terangnya.
Menurut Petronela, substansi pelaksanaan Otsus di Papua adalah menjamin masyarakat Papua yang sehat, sejahtera dan menikmati pendidikan layak. “Saya harap jangan kebijakan pemangkasan terhadap dana otsus. Karena bicara kekhususan, sejatinya dana Otsus merupakan hak rakyat Papua,” timpalnya. Baca juga: Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Pentingnya Terobosan Inovasi Daerah
Wakil Ketua IV DPRP Papua Tengah John NR Gobai menambahkan fungsi DPRP maupun DPRK hasil pengangkatan sama saja dengan fungsi umum legislatif, yakni budgeting, legislasi dan pengawasan. Pihaknya tetap mengedepankan komunikasi, kolaborasi, menyerap serta mengawasi implementasi aspirasi masyarakat adat Papua.
Untuk hal ini, lanjut John NR Gobai, perlu dukungan logistik yang memadai sehingga dana Otsus jangan sampai mengalami pemangkasan. Formulasi pencairan dana Otsus perlu ditinjau ulang agar bermanfaat dan efektif untuk mayarakat di Papua.
(poe)
Lihat Juga :
