Kebangkitan Maritim Indonesia, Pengamat: Laut Kini Jadi Poros Peradaban
Rabu, 22 Oktober 2025 - 16:29 WIB
loading...
A
A
A
Pemerintah juga mulai memperkenalkan kebijakan transisi menuju low carbon shipping yakni sistem pelayaran rendah emisi karbon. Inisiatif ini menunjukkan kesadaran baru bahwa pembangunan maritim tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab terhadap perubahan iklim.
Meski banyak kemajuan, dia mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang harus segera diatasi. Salah satunya tumpang tindih regulasi antarinstansi dalam pengelolaan laut dan pesisir.
Dia menilai perlu ada reformasi kelembagaan yang lebih tegas agar kebijakan maritim tidak berjalan parsial. “Laut itu lintas sektor dan lintas batas. Maka harus ada satu komando kebijakan yang bisa mengharmoniskan fungsi ekonomi, keamanan, dan ekologi. Kalau tidak, kita akan terus tersandung di masalah birokrasi,” ujarnya.
Hakeng menyoroti pentingnya digitalisasi data kelautan nasional. Dengan data akurat, pemerintah dapat mengambil keputusan berbasis sains dan menghindari tumpang tindih kebijakan. “Kita perlu sistem informasi maritim terpadu agar setiap langkah pembangunan memiliki pijakan ilmiah dan dapat dievaluasi secara objektif,” ucapnya.
Menurut dia, reformasi maritim tidak bisa hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus membangun ekosistem manajemen yang efisien. Dia mencontohkan pentingnya rantai pasok dingin (cold chain) yang terintegrasi agar nelayan kecil tidak dirugikan oleh fluktuasi harga.
Pembangunan maritim yang berkelanjutan hanya dapat dicapai bila disertai penguatan sumber daya manusia. Pemerintah telah memulai langkah penting melalui program regenerasi pelaut dan profesional maritim.
“Indonesia memerlukan ribuan tenaga ahli baru di bidang bioteknologi laut, manajemen logistik pelabuhan, dan teknologi navigasi. Pemerintah sudah memulai, tapi perlu percepatan,” ujar Hakeng.
Dia juga mengingatkan agar kebijakan maritim tidak hanya berpihak pada industri besar, tetapi juga menyentuh kehidupan nelayan kecil. Dalam banyak kasus, masyarakat pesisir masih menghadapi ketimpangan akses modal dan teknologi. “Kalau kita bicara kedaulatan maritim, maka nelayan harus menjadi subjek, bukan objek pembangunan,” katanya.
Baca juga: Laksda Edwin: Budaya Maritim Perkuat Karakter Bangsa Kelola Potensi Maritim
Meski banyak kemajuan, dia mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang harus segera diatasi. Salah satunya tumpang tindih regulasi antarinstansi dalam pengelolaan laut dan pesisir.
Dia menilai perlu ada reformasi kelembagaan yang lebih tegas agar kebijakan maritim tidak berjalan parsial. “Laut itu lintas sektor dan lintas batas. Maka harus ada satu komando kebijakan yang bisa mengharmoniskan fungsi ekonomi, keamanan, dan ekologi. Kalau tidak, kita akan terus tersandung di masalah birokrasi,” ujarnya.
Hakeng menyoroti pentingnya digitalisasi data kelautan nasional. Dengan data akurat, pemerintah dapat mengambil keputusan berbasis sains dan menghindari tumpang tindih kebijakan. “Kita perlu sistem informasi maritim terpadu agar setiap langkah pembangunan memiliki pijakan ilmiah dan dapat dievaluasi secara objektif,” ucapnya.
Menurut dia, reformasi maritim tidak bisa hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus membangun ekosistem manajemen yang efisien. Dia mencontohkan pentingnya rantai pasok dingin (cold chain) yang terintegrasi agar nelayan kecil tidak dirugikan oleh fluktuasi harga.
Pembangunan maritim yang berkelanjutan hanya dapat dicapai bila disertai penguatan sumber daya manusia. Pemerintah telah memulai langkah penting melalui program regenerasi pelaut dan profesional maritim.
“Indonesia memerlukan ribuan tenaga ahli baru di bidang bioteknologi laut, manajemen logistik pelabuhan, dan teknologi navigasi. Pemerintah sudah memulai, tapi perlu percepatan,” ujar Hakeng.
Dia juga mengingatkan agar kebijakan maritim tidak hanya berpihak pada industri besar, tetapi juga menyentuh kehidupan nelayan kecil. Dalam banyak kasus, masyarakat pesisir masih menghadapi ketimpangan akses modal dan teknologi. “Kalau kita bicara kedaulatan maritim, maka nelayan harus menjadi subjek, bukan objek pembangunan,” katanya.
Baca juga: Laksda Edwin: Budaya Maritim Perkuat Karakter Bangsa Kelola Potensi Maritim
Lihat Juga :
