Cipayung Plus Dorong Reformasi Berkeadilan dan Penegakan Supremasi Sipil
Senin, 20 Oktober 2025 - 14:01 WIB
loading...
Cipayung Plus menghasilkan berbagai catatan masukan untuk pemerintahan Prabowo- Gibran sebagai bahan evaluasi satu tahun pemerintahan saat Diskusi Catatan Kritis Kabinet Merah Putih di Cikini, Jakarta Pusat, belum lama ini. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Kelompok Cipayung Plus menghasilkan berbagai catatan masukan untuk pemerintahan Prabowo- Gibran sebagai bahan evaluasi satu tahun pemerintahan. Salah satunya mempertegas kedudukan sipil dan reformasi yang berkeadilan.
Cipayung Plus telah menggelar Diskusi Catatan Kritis Kabinet Merah Putih dengan mengangkat tema “Sipil Kuat Negara Berdaulat” di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/10/2025).
Baca juga: Setahun Pemerintahan Prabowo, Muncul Rekomendasi Akhiri Kabinet Tambun
Ketum Hikmahbudhi Candra Aditya mengatakan, pemerintah harus mempertegas kedudukan sipil di pos-pos jabatan strategis sebagai sumber kekuatan dari hasil semangat reformasi 1998. Reformasi yang dicanangkan pemerintah tidak boleh hanya bertendensi kepada salah satu institusi.
“Namun, perlu reformasi berkeadilan untuk seluruh institusi yang ada seperti reformasi birokrasi dan DPR,” ujarnya, Senin (20/10/2025).
Ketum IMM Riyan Betra Delza menyatakan dinamika kebangsaan yang terjadi baru-baru ini kerusuhan 25 Agustus 2025 hingga awal September 2025 menjadi alarm penting bagi sektor keamanan Indonesia.
Dia mendorong Polri menjadi institusi terdepan dalam menguatkan sektor keamanan. Selain itu, dia berharap adanya regenerasi dalam tubuh DPR.
“Pemerintah perlu memperkuat Polri sebagai institusi utama untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Riyan.
Dia berharap ada pembatasan masa jabatan bagi anggota DPR untuk memberi kesempatan terutama bagi anak muda yang potensial dan kredibel menjadi wakil rakyat.
Ketua Umum LMND Muhammad Asrul mengatakan, upaya memperkuat kedaulatan negara penting bagi seluruh elemen masyarakat terutama warga sipil untuk berperan aktif dan memperkokoh kemampuan diri dalam berbagai aspek kehidupan.
Menurut dia, sipil yang kuat merupakan pilar utama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara berdaulat. Kedaulatan sebuah negara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer semata, namun juga pada kekuatan sipil yang tangguh dari aspek sosial, ekonomi, budaya, hingga politik.
“Dengan masyarakat sipil yang aktif, kritis, dan mandiri, negara dapat menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar negeri secara lebih efektif,” ujar Asrul.
Cipayung Plus telah menggelar Diskusi Catatan Kritis Kabinet Merah Putih dengan mengangkat tema “Sipil Kuat Negara Berdaulat” di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/10/2025).
Baca juga: Setahun Pemerintahan Prabowo, Muncul Rekomendasi Akhiri Kabinet Tambun
Ketum Hikmahbudhi Candra Aditya mengatakan, pemerintah harus mempertegas kedudukan sipil di pos-pos jabatan strategis sebagai sumber kekuatan dari hasil semangat reformasi 1998. Reformasi yang dicanangkan pemerintah tidak boleh hanya bertendensi kepada salah satu institusi.
“Namun, perlu reformasi berkeadilan untuk seluruh institusi yang ada seperti reformasi birokrasi dan DPR,” ujarnya, Senin (20/10/2025).
Ketum IMM Riyan Betra Delza menyatakan dinamika kebangsaan yang terjadi baru-baru ini kerusuhan 25 Agustus 2025 hingga awal September 2025 menjadi alarm penting bagi sektor keamanan Indonesia.
Dia mendorong Polri menjadi institusi terdepan dalam menguatkan sektor keamanan. Selain itu, dia berharap adanya regenerasi dalam tubuh DPR.
“Pemerintah perlu memperkuat Polri sebagai institusi utama untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Riyan.
Dia berharap ada pembatasan masa jabatan bagi anggota DPR untuk memberi kesempatan terutama bagi anak muda yang potensial dan kredibel menjadi wakil rakyat.
Ketua Umum LMND Muhammad Asrul mengatakan, upaya memperkuat kedaulatan negara penting bagi seluruh elemen masyarakat terutama warga sipil untuk berperan aktif dan memperkokoh kemampuan diri dalam berbagai aspek kehidupan.
Menurut dia, sipil yang kuat merupakan pilar utama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara berdaulat. Kedaulatan sebuah negara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer semata, namun juga pada kekuatan sipil yang tangguh dari aspek sosial, ekonomi, budaya, hingga politik.
“Dengan masyarakat sipil yang aktif, kritis, dan mandiri, negara dapat menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar negeri secara lebih efektif,” ujar Asrul.
(jon)
Lihat Juga :
