Pakar Nilai Pertemuan Prabowo Dengan Jokowi Tak Bicarakan Terkait Reshuffle, Soal Ijazah?

JAKARTA - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi perbincangan setelah melangsungkan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Sabtu, 4 Oktober 2025. Pertemuan itu dinilai bukan membicarakan soal ressufle kabinet, melainkan urusan pribadi antarkedua tokoh bangsa.

"Kayaknya enggak (bicarakan soal reshuffle? ya. Kayaknya ada urusan pribadi," kata Pakar Geopolitik dan Keamanan Nasional, Wibawanto Nugroho, Rabu (8/10/2025).

Terkait pertemuan itu, Wibawanto menyebut ada kemungkinan membahas soal kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. "Ya mungkin (soal Ijazah). Ya kayaknya mungkin, di arah yang kepentingan Pak Jokowi yang dikomunikasikan kepentingan Pak Prabowo bukan kepentingan nasional, jadi kepentingan Pak Jokowi," ucapnya.

Baca juga: Bertemu selama 2 Jam, Prabowo dan Jokowi Bicara Empat Mata

Wibawanto mengingatkan kembali, ketika Jokowi yang saat itu sebagai presiden, memanggil Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam pertemuan itu disebut pembahasannya berkaitan kontestasi Pilpres 2024.

"Dulu kan juga pernah ada 13 Oktober 2024 ketemu Pak Presiden Jokowi memanggil Menhan Pak Prabowo, calon Presiden. Nah sekarang Pak Jokowi mau ketemu lagi tapi ketemu Presiden, berarti kan perlu ketemu Pak Jokowi," ujarnya.

Sementara, terkait reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, dia mengapresiasi selama para pembantu presiden baru ini bisa menyesuaikan diri dengan keadaan nasional ataupun tingkat global.

Baca juga: Prabowo dan Jokowi Bertemu 2 Jam di Kertanegara

"Baguslah Reshuffle dilakukan untuk perbaikan efektivitas pemerintahan, untuk stabilitas politik keamanan dari presidensi Pak Prabowo sendiri dan bagaimana mengejar transformasi nasional dan being adaptive di tingkat global," kata Wibawanto.

Wibawanto menegaskan bila reshuffle kabinet ini bukan sekadar pergantian posisi antarpolitisi. Namun, perombakan ini harus bisa menjadi bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan.

"Jadi reshuffle kabinet itu bukan hanya bicara mengenai rotasi politisi. Tetapi bicara mengenai reformasi bagaimana governing arsitektur itu diwujudkan, baik dalam bentuk bangunan institutionalnya," ucapnya.


Dalam kesempatan itu, menteri baru harus memiliki tiga kriteria penting. Pertama, memiliki kompetensi sesuai bidangnya, lalu loyal terhadap visi presiden dan minim potensi melanggar etika maupun hukum di kemudian hari.

"Makanya harus di security clearance ulang siapapun yang masuk ke situ nantinya. Nah karena kalau sampai ada ketidakefektifan di dalam kabinet, itu nanti kebijakan pemerintah itu stagnan dan akhirnya membuang waktu dan kehilangan momentum," sambungnya.

Wibawanto menjelaskan jika dalan sistem presidensial, perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak presiden. Maka dari itu, presiden Prabowo Subianto memiliki kebebasan penuh dalam menentukan menterinya.

"Presiden memilih kabinet itu dengan freedom of action 100%, palingan 99%. Freedom of action. Jadi keputusan untuk memilih, karena itu adalah wajah Presiden. Jadi kalau ada yang salah dengan kabinet, yang kena Presiden, yang bagus kabinet, yang bagus Presiden," katanya.