LSI Denny JA Ingatkan Waspadai Tangan Jahil Rusak MBG: Darurat Yes, Setop Program No
Kamis, 25 September 2025 - 14:58 WIB
loading...
Petugas melakukan persiapan Program Makan Bergizi Gratis di Dapur Kebayunan, Tapos, Depok. Foto/Isra Triansyah
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA Toto Izul Fatah menilai program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menelan korban keracunan lebih dari 5.000 siswa harusnya masuk dalam kategori gawat darurat. Menurut dia, solusinya adalah perlu ada evaluasi total dan reformasi besar-besaran terhadap para penyelenggaranya.
“Kasus keracunan massal ini jangan dianggap sepele. Harus ada respon cepat, tegas dan keras terhadap para penyelenggara MBG,” ujar Toto Izul Fatah di Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Dia menambahkan, jika tidak, akan berefek psikologis kepada para orang tua yang sekarang mulai khawatir kepada anak-anaknya untuk makan bergizi gratis ini. Di beberapa daerah, kata dia, banyak ibu-ibu yang meragukan keamanan dan kelayakan makanan tersebut untuk dikonsumsi putra putrinya di sekolah.
Baca juga: Marak Kasus Keracunan MBG, DPR Sentil SPPG: Bahan Baku Asal, Cara Masak Abai Higienitas
Kendati demikian, dia mengatakan bahwa program tersebut harus tetap berjalan dengan evaluasi total dan reformasi besar terhadap para penyelenggaranya. “Buat saya, Darurat MBG Yes, tapi Setop Program MBG No,” tuturnya.
Dia memandang bahwa program MBG itu merupakan taruhan dari separuh nyawa politik pemerintah. Jika program ini gagal, makan separuh dari nyawa politiknya akan hilang. Sebaliknya, jika ini sukses, Presiden Prabowolah pemilik legacy yang akan dikenang sepanjang hayat negeri ini.
Maka itu, dia berpendapat bahwa tak ada alasan untuk menghentikan program MBG tersebut. Ini adalah program mulia dari Presiden Prabowo, utamanya dalam mengatasi kesenjangan gizi para siswa.
Presiden ingin seluruh anak Indonesia mendapat asupan gizi yang baik menuju bangsa Indonesia kedepan yang sehat dan cerdas. Masalah besar yang harus segera diatas, lanjut Toto, adalah pembenahan besar-besaran dalam rangka evaluasi dan reformasi total tadi.
Dia melanjutkan, siapa saja penyelenggara yang dianggap tak berkompeten atau gagal, suka atau tidak harus diganti. Dalam penelitian dan pengamatan Toto di lapangan selama ini, temuannya sudah cukup jelas bahwa tidak semua dapur menggunakan standar yang ditentukan.
Dikatakannya, mungkin lebih dari 70% dapur MBG dibangun asal ada, tanpa mempertimbangkan kualitas keamanan dan kelayakan. Toto mengutip data yang diungkap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari.
Ada sekitar 8.549 dapur tak miliki Sertifikat Laik Higien dan Sanitasi (SLHS) yang harus dimiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah itu hanya 34 SPPG yang memiliki SLHS hingga 22 September 2025.
Data lainnya, kata Toto, dari 1.379 SPPG, hanya 423 yang memiliki prosedur operasi standar (SOP) keamanan pangan. Bahkan, hanya 312 yang benar-benar menerapkan SOP tersebut. Dari data dan fakta itulah, Toto memastikan ada program pengawasan dari penyelenggaran yang tidak berjalan, sehingga banyak SPPG yang tidak mematuhi SOP tersebut.
“Ini jelas sebuah kelalaian. Meskipun, saya tahu, BGN pasti punya problem SDM terbatas untuk memaksimalkan pengawasan tersebut. Tapi, itu bukan menjadi pembenaran yang mentolerir terjadinya keracunan massal. Mana sikap tegas penyelenggara?” katanya.
Dalam kontek itulah, Toto mengingatkan kemungkinan adanya tangan-tangan jahil yang bermain dalam program tersebut. Tujuannya, kata dia, apalagi kalau bukan untuk mengotori misi suci Presiden Prabowo agar citranya rusak lewat program ini.
“Menurut saya, tinggal lihat saja, siapa di lapangan yang memberi kebebasan dan keleluasaan kepada para vendor untuk membangun dapur yang tidak memenuhi standar, alias asal-asalan. Mungkin itulah orang-orang yang disebut bertangan jahil tersebut,” pungkasnya.
“Kasus keracunan massal ini jangan dianggap sepele. Harus ada respon cepat, tegas dan keras terhadap para penyelenggara MBG,” ujar Toto Izul Fatah di Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Dia menambahkan, jika tidak, akan berefek psikologis kepada para orang tua yang sekarang mulai khawatir kepada anak-anaknya untuk makan bergizi gratis ini. Di beberapa daerah, kata dia, banyak ibu-ibu yang meragukan keamanan dan kelayakan makanan tersebut untuk dikonsumsi putra putrinya di sekolah.
Baca juga: Marak Kasus Keracunan MBG, DPR Sentil SPPG: Bahan Baku Asal, Cara Masak Abai Higienitas
Kendati demikian, dia mengatakan bahwa program tersebut harus tetap berjalan dengan evaluasi total dan reformasi besar terhadap para penyelenggaranya. “Buat saya, Darurat MBG Yes, tapi Setop Program MBG No,” tuturnya.
Dia memandang bahwa program MBG itu merupakan taruhan dari separuh nyawa politik pemerintah. Jika program ini gagal, makan separuh dari nyawa politiknya akan hilang. Sebaliknya, jika ini sukses, Presiden Prabowolah pemilik legacy yang akan dikenang sepanjang hayat negeri ini.
Maka itu, dia berpendapat bahwa tak ada alasan untuk menghentikan program MBG tersebut. Ini adalah program mulia dari Presiden Prabowo, utamanya dalam mengatasi kesenjangan gizi para siswa.
Presiden ingin seluruh anak Indonesia mendapat asupan gizi yang baik menuju bangsa Indonesia kedepan yang sehat dan cerdas. Masalah besar yang harus segera diatas, lanjut Toto, adalah pembenahan besar-besaran dalam rangka evaluasi dan reformasi total tadi.
Dia melanjutkan, siapa saja penyelenggara yang dianggap tak berkompeten atau gagal, suka atau tidak harus diganti. Dalam penelitian dan pengamatan Toto di lapangan selama ini, temuannya sudah cukup jelas bahwa tidak semua dapur menggunakan standar yang ditentukan.
Dikatakannya, mungkin lebih dari 70% dapur MBG dibangun asal ada, tanpa mempertimbangkan kualitas keamanan dan kelayakan. Toto mengutip data yang diungkap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari.
Ada sekitar 8.549 dapur tak miliki Sertifikat Laik Higien dan Sanitasi (SLHS) yang harus dimiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah itu hanya 34 SPPG yang memiliki SLHS hingga 22 September 2025.
Data lainnya, kata Toto, dari 1.379 SPPG, hanya 423 yang memiliki prosedur operasi standar (SOP) keamanan pangan. Bahkan, hanya 312 yang benar-benar menerapkan SOP tersebut. Dari data dan fakta itulah, Toto memastikan ada program pengawasan dari penyelenggaran yang tidak berjalan, sehingga banyak SPPG yang tidak mematuhi SOP tersebut.
“Ini jelas sebuah kelalaian. Meskipun, saya tahu, BGN pasti punya problem SDM terbatas untuk memaksimalkan pengawasan tersebut. Tapi, itu bukan menjadi pembenaran yang mentolerir terjadinya keracunan massal. Mana sikap tegas penyelenggara?” katanya.
Dalam kontek itulah, Toto mengingatkan kemungkinan adanya tangan-tangan jahil yang bermain dalam program tersebut. Tujuannya, kata dia, apalagi kalau bukan untuk mengotori misi suci Presiden Prabowo agar citranya rusak lewat program ini.
“Menurut saya, tinggal lihat saja, siapa di lapangan yang memberi kebebasan dan keleluasaan kepada para vendor untuk membangun dapur yang tidak memenuhi standar, alias asal-asalan. Mungkin itulah orang-orang yang disebut bertangan jahil tersebut,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
