LAN Jalin Kolaborasi Lintas Sektor, Perkuat Tata Kelola dan Digitalisasi Koperasi Merah Putih
Selasa, 23 September 2025 - 20:36 WIB
loading...
Pemerintah resmi mencanangkan Program Koperasi Merah Putih (KMP) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah resmi mencanangkan Program Koperasi Merah Putih (KMP) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program nasional ini bertujuan mempercepat transformasi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih adaptif, modern, dan berdaya saing global sekaligus meningkatkan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq pada pembukaan Program Eksekutif Nasional (PEN) 2025 menyampaikan bahwa keberhasilan KDKMP hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat.
Baca juga: Prabowo Resmi Luncurkan 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih
LAN meyakini bahwa kolaborasi menjadi kunci dari terciptanya koperasi yang berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan pula dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Maka itu, dalam PEN 2025 yang bertema "Penguatan Koperasi Merah Putih dalam Rangka Pemerataan Ekonomi Nasional menuju Indonesia Emas 2045", LAN menggandeng perwakilan dari 16 kementerian/lembaga yang tergabung pada Satuan Tugas Koperasi Merah Putih.
“Ini kata kunci penting bahwa cara kerja yang sifatnya kolaboratif, bukan orientasi sektor karena dengan Inpres 9/2025, dengan melibatkan banyak instansi ini tercipta sebuah tim yang kuat yakni kementerian/lembaga dan juga dengan stakeholder (pemangku kepentingan) non-pemerintah yang ada di setiap daerah,” ungkapnya.
Muhammad Taufiq mengatakan, LAN akan mengambil peran penting dalam penguatan pada proses tata Kelola program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP). LAN berkonsentrasi pada proses tata kelola sumber daya aparatur pengelola KDKMP agar mampu mendukung serta memfasilitasi peran KDKMP sebagai entitas bisnis modern yang dapat memperkuat ekonomi lokal.
“LAN akan membangun sebuah dashboard untuk memantau bagaimana cara kerja kolaboratif setiap kementerian/lembaga daerah (KLD) bersama stakeholders swasta. Selain itu, akan ada inisiasi digitalisasi untuk memperkuat tata kelola kolaborasi KMP dan membuka akses ekonomi digital yang lebih luas,” ujarnya.
Deputi Bidang Pengembangan Talenta, Kementerian Koperasi dan UMKM Destry Anna Sari mengapresiasi LAN yang telah menginisiasi kegiatan PEN bertemakan penguatan Koperasi Merah Putih sebagai upaya mengakselerasi peran masing-masing instansi pemerintah untuk bekerja kolaboratif dan simultan dalam memperkuat KDKMP.
Kolaborasi merupakan kunci dari koperasi yang berkelanjutan. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto dalam instruksinya menginginkan Koperasi Desa Merah Putih dikerjakan secara bersama-sama, mulai dari kementerian/lembaga hingga kepala daerah.
“Jadi tidak saja sekarang indikator kinerja masing-masing. Indikator kinerja masing-masing tercapai, iya, tetapi tadi impactnya akan lebih besar, pemerataan ekonomi itu lebih cepat untuk tercapai kalau kementerian/lembaga bekerjanya simultan,” tuturnya.
Dalam waktu dekat LAN akan berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan piloting kolaborasi penguatan KDKMP yang direncanakan pada Oktober 2025 dengan menekankan cara kerja yang kolaboratif membangun sebuah ekosistem yang dimulai dari daerah di Jawa Timur untuk dijadikan model.
Program KDKMP menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa/kelurahan hingga tahun 2030 yang mampu menjadi aggregator, akselerator, dan konsolidator UMKM berbasis nilai kekeluargaan dan gotong royong. Pemerintah optimistis langkah ini akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Guna menciptakan tata kelola yang kuat dan bersinergi, dalam PEN kali ini banyak didapatkan masukan dari sektor pelaku usaha yang diwakili Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Potensi Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Sharmila Yahya. Dia menggarisbawahi KDKMP dapat menjadi tulang punggung perekonomian jika diberikan porsi sebagai penyalur bahan baku retail kepada usaha kecil menengah di masyarakat.
Sumber daya anggaran yang diberikan kepada KDKMP sebaiknya digunakan untuk membekali KDKMP dengan modal produksi bukan membiayai operasional. “Sangat penting untuk membekali SDM koperasi dengan pengetahuan memadai melalui pelatihan yang diberikan secara sinergi dengan materi komprehensif terkait semua aspek, bukan materi yang berjalan sendiri-sendiri,” kata Sharmila.
Selain itu, dia juga menggarisbawahi pentingnya melakukan diversifikasi usaha sesuai dengan potensi masing-masing desa/kelurahan.
Direktur Utama PT Rajawali Nusindo-ID Food Wahyu Sakti Priyonggo juga menyampaikan kolaborasi apik antara pemerintah, pelaku usaha, dan BUMN produsen barang retail menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui KDKMP. Keberhasilan KDKMP bukan hanya tanggung jawap pemerintah, namun seluruh elemen termasuk sektor usaha.
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq pada pembukaan Program Eksekutif Nasional (PEN) 2025 menyampaikan bahwa keberhasilan KDKMP hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat.
Baca juga: Prabowo Resmi Luncurkan 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih
LAN meyakini bahwa kolaborasi menjadi kunci dari terciptanya koperasi yang berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan pula dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Maka itu, dalam PEN 2025 yang bertema "Penguatan Koperasi Merah Putih dalam Rangka Pemerataan Ekonomi Nasional menuju Indonesia Emas 2045", LAN menggandeng perwakilan dari 16 kementerian/lembaga yang tergabung pada Satuan Tugas Koperasi Merah Putih.
“Ini kata kunci penting bahwa cara kerja yang sifatnya kolaboratif, bukan orientasi sektor karena dengan Inpres 9/2025, dengan melibatkan banyak instansi ini tercipta sebuah tim yang kuat yakni kementerian/lembaga dan juga dengan stakeholder (pemangku kepentingan) non-pemerintah yang ada di setiap daerah,” ungkapnya.
Muhammad Taufiq mengatakan, LAN akan mengambil peran penting dalam penguatan pada proses tata Kelola program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP). LAN berkonsentrasi pada proses tata kelola sumber daya aparatur pengelola KDKMP agar mampu mendukung serta memfasilitasi peran KDKMP sebagai entitas bisnis modern yang dapat memperkuat ekonomi lokal.
“LAN akan membangun sebuah dashboard untuk memantau bagaimana cara kerja kolaboratif setiap kementerian/lembaga daerah (KLD) bersama stakeholders swasta. Selain itu, akan ada inisiasi digitalisasi untuk memperkuat tata kelola kolaborasi KMP dan membuka akses ekonomi digital yang lebih luas,” ujarnya.
Deputi Bidang Pengembangan Talenta, Kementerian Koperasi dan UMKM Destry Anna Sari mengapresiasi LAN yang telah menginisiasi kegiatan PEN bertemakan penguatan Koperasi Merah Putih sebagai upaya mengakselerasi peran masing-masing instansi pemerintah untuk bekerja kolaboratif dan simultan dalam memperkuat KDKMP.
Kolaborasi merupakan kunci dari koperasi yang berkelanjutan. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto dalam instruksinya menginginkan Koperasi Desa Merah Putih dikerjakan secara bersama-sama, mulai dari kementerian/lembaga hingga kepala daerah.
“Jadi tidak saja sekarang indikator kinerja masing-masing. Indikator kinerja masing-masing tercapai, iya, tetapi tadi impactnya akan lebih besar, pemerataan ekonomi itu lebih cepat untuk tercapai kalau kementerian/lembaga bekerjanya simultan,” tuturnya.
Dalam waktu dekat LAN akan berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan piloting kolaborasi penguatan KDKMP yang direncanakan pada Oktober 2025 dengan menekankan cara kerja yang kolaboratif membangun sebuah ekosistem yang dimulai dari daerah di Jawa Timur untuk dijadikan model.
Program KDKMP menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi desa/kelurahan hingga tahun 2030 yang mampu menjadi aggregator, akselerator, dan konsolidator UMKM berbasis nilai kekeluargaan dan gotong royong. Pemerintah optimistis langkah ini akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Guna menciptakan tata kelola yang kuat dan bersinergi, dalam PEN kali ini banyak didapatkan masukan dari sektor pelaku usaha yang diwakili Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Potensi Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Sharmila Yahya. Dia menggarisbawahi KDKMP dapat menjadi tulang punggung perekonomian jika diberikan porsi sebagai penyalur bahan baku retail kepada usaha kecil menengah di masyarakat.
Sumber daya anggaran yang diberikan kepada KDKMP sebaiknya digunakan untuk membekali KDKMP dengan modal produksi bukan membiayai operasional. “Sangat penting untuk membekali SDM koperasi dengan pengetahuan memadai melalui pelatihan yang diberikan secara sinergi dengan materi komprehensif terkait semua aspek, bukan materi yang berjalan sendiri-sendiri,” kata Sharmila.
Selain itu, dia juga menggarisbawahi pentingnya melakukan diversifikasi usaha sesuai dengan potensi masing-masing desa/kelurahan.
Direktur Utama PT Rajawali Nusindo-ID Food Wahyu Sakti Priyonggo juga menyampaikan kolaborasi apik antara pemerintah, pelaku usaha, dan BUMN produsen barang retail menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui KDKMP. Keberhasilan KDKMP bukan hanya tanggung jawap pemerintah, namun seluruh elemen termasuk sektor usaha.
(jon)
Lihat Juga :
