DJKI Dorong UMKM Lindungi Merek untuk Menembus Pasar Global
Senin, 15 September 2025 - 17:55 WIB
loading...
Foto: Doc. Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan pentingnya pelindungan merek bagi pelaku usaha Indonesia yang ingin menembus pasar global. Dalam Webinar OKE KI bertema “Menembus Pasar Global dengan Merek Terlindungi”, Kasubdit Permohonan dan Pelayanan Merek DJKI, Ranie Utami Ronie, mengajak pelaku UMKM untuk menjadikan merek sebagai aset strategis dan segera mendaftarkannya melalui merek.dgip.go.id agar aman secara hukum.
Ranie menekankan bahwa merek bukan sekadar nama atau logo, tetapi identitas, kualitas, dan cerita yang merepresentasikan kebanggaan sebuah usaha. Ia mencontohkan keberhasilan merek-merek Indonesia seperti Indomie, Eiger, Kopiko, dan Tolak Angin yang mampu menembus pasar internasional berkat pelindungan merek yang baik.
“Bisnis boleh mati, tetapi merek dapat tetap hidup. Dengan merek yang kuat dan terlindungi, produk lokal kita bisa bersaing dan bahkan terpajang di rak-rak toko dunia,” ujar Ranie pada Senin, 15 September 2025.
Dalam paparannya, Ranie menjelaskan beberapa fase penting untuk menuju pasar global. Pertama, merancang merek yang kuat dan memiliki daya pembeda jelas. Kedua, membangun benteng pelindungan hukum melalui pendaftaran merek sedini mungkin, karena Indonesia menganut prinsip “first to file” yaitu siapa cepat dia dapat. Ia juga mengingatkan bahwa pelindungan merek di Indonesia tidak otomatis berlaku di negara lain, sehingga pendaftaran di negara tujuan ekspor harus menjadi prioritas strategis.
Ranie memperkenalkan Madrid Protocol sebagai solusi praktis bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek secara internasional. Melalui protokol ini, pemohon cukup mengajukan satu permohonan, dalam satu bahasa, dan satu mata uang, yang kemudian diproses untuk negara-negara anggota. “Madrid Protocol adalah jalan tol bagi UMKM untuk go global. Prosesnya lebih cepat, hemat biaya, dan membuka peluang merek nasional menjadi merek global,” lanjutnya.
Selain pelindungan formal, DJKI juga mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan potensi lisensi dan waralaba guna meningkatkan pendapatan global. Dengan merek terlindungi, pemilik dapat memberikan hak pakai kepada mitra internasional untuk memperoleh royalti, atau menggandakan sistem bisnisnya melalui franchise. Kolaborasi dengan komunitas melalui merek kolektif juga disebut sebagai salah satu strategi ekspansi yang efektif.
DJKI mengimbau pelaku usaha untuk melakukan penelusuran awal melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dan merencanakan negara prioritas sebelum melakukan pendaftaran. “Mendaftarkan merek bukan sekadar biaya, tetapi investasi jangka panjang. Dengan merek yang dilindungi, pelaku UMKM memiliki benteng hukum yang kuat sekaligus modal untuk bersaing di tingkat global,” pungkasnya.t
Melalui edukasi berkelanjutan seperti Webinar OKE KI, DJKI berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual. Dengan langkah tepat sejak awal, DJKI optimistis produk-produk lokal Indonesia dapat menjadi legenda global. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran merek, masyarakat dapat mengunjungi merek.dgip.go.id atau menghubungi layanan informasi DJKI di [email protected].
Ranie menekankan bahwa merek bukan sekadar nama atau logo, tetapi identitas, kualitas, dan cerita yang merepresentasikan kebanggaan sebuah usaha. Ia mencontohkan keberhasilan merek-merek Indonesia seperti Indomie, Eiger, Kopiko, dan Tolak Angin yang mampu menembus pasar internasional berkat pelindungan merek yang baik.
“Bisnis boleh mati, tetapi merek dapat tetap hidup. Dengan merek yang kuat dan terlindungi, produk lokal kita bisa bersaing dan bahkan terpajang di rak-rak toko dunia,” ujar Ranie pada Senin, 15 September 2025.
Dalam paparannya, Ranie menjelaskan beberapa fase penting untuk menuju pasar global. Pertama, merancang merek yang kuat dan memiliki daya pembeda jelas. Kedua, membangun benteng pelindungan hukum melalui pendaftaran merek sedini mungkin, karena Indonesia menganut prinsip “first to file” yaitu siapa cepat dia dapat. Ia juga mengingatkan bahwa pelindungan merek di Indonesia tidak otomatis berlaku di negara lain, sehingga pendaftaran di negara tujuan ekspor harus menjadi prioritas strategis.
Ranie memperkenalkan Madrid Protocol sebagai solusi praktis bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek secara internasional. Melalui protokol ini, pemohon cukup mengajukan satu permohonan, dalam satu bahasa, dan satu mata uang, yang kemudian diproses untuk negara-negara anggota. “Madrid Protocol adalah jalan tol bagi UMKM untuk go global. Prosesnya lebih cepat, hemat biaya, dan membuka peluang merek nasional menjadi merek global,” lanjutnya.
Selain pelindungan formal, DJKI juga mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan potensi lisensi dan waralaba guna meningkatkan pendapatan global. Dengan merek terlindungi, pemilik dapat memberikan hak pakai kepada mitra internasional untuk memperoleh royalti, atau menggandakan sistem bisnisnya melalui franchise. Kolaborasi dengan komunitas melalui merek kolektif juga disebut sebagai salah satu strategi ekspansi yang efektif.
DJKI mengimbau pelaku usaha untuk melakukan penelusuran awal melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dan merencanakan negara prioritas sebelum melakukan pendaftaran. “Mendaftarkan merek bukan sekadar biaya, tetapi investasi jangka panjang. Dengan merek yang dilindungi, pelaku UMKM memiliki benteng hukum yang kuat sekaligus modal untuk bersaing di tingkat global,” pungkasnya.t
Melalui edukasi berkelanjutan seperti Webinar OKE KI, DJKI berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual. Dengan langkah tepat sejak awal, DJKI optimistis produk-produk lokal Indonesia dapat menjadi legenda global. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran merek, masyarakat dapat mengunjungi merek.dgip.go.id atau menghubungi layanan informasi DJKI di [email protected].
(unt)
Lihat Juga :
