Petugas Haji Daerah Tidak Jadi Dihapus, Hanya Dibatasi
Senin, 25 Agustus 2025 - 11:17 WIB
loading...
Panja RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Komisi VIII DPR RI dan pemerintah sepakat untuk tidak menghapus petugas haji daerah. Kuota petugas haji daerah hanya dikurangi dan dibatasi. Foto/Dok SindoNews/Aldhi Chandra
A
A
A
JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Komisi VIII DPR RI dan pemerintah sepakat untuk tidak menghapus petugas haji daerah . Nantinya, kuota petugas haji daerah akan dikurangi dan dibatasi.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang sebelum Pembicaraan Tingkat I RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Senin (25/8/2025). "Panja tidak menghapus kuota petugas haji daerah, hanya membatasi saja," tutur Marwan.
Marwan mengatakan, kesepakatan diambil lantaran petugas haji daerah kerap memakai kuota haji reguler. Untuk itu, ia berkata, pihaknya sepakat untuk membatasi petugas haji daerah.
Baca Juga: Petugas Haji Daerah Ditiadakan di RUU Haji dan Umrah
"Karena menyangkut yang selama ini petugas daerah ini terlalu besar memakai jumlah kuota jemaah. Jadi panja mengurangi jumlah petugas haji daerah," tutur Marwan.
![Petugas Haji Daerah Tidak Jadi Dihapus, Hanya Dibatasi]()
Pengesahan Tingkat I RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Senin (25/8/2025). Foto/Achmad Al Fiqri
Selain itu, Panja RUU Haji dan Umrah juga tak menghapus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). "Tetapi kita menjaga KBIHU ini tidak menjadi problem nanti di Saudi, karena ketentuan Saudi bahwa jemaah tidak boleh tercampur dalam satu Siskohat kloter yang berangkat," ucap Marwan.
Karena itu, kata Marwan, pihaknya mewanti-wanti KBIHU untuk mengumpulkan jemaah itu dalam satu kloter yang sama, sesuai dengan Siskohat. "Kalau KBIHU-nya berkemampuan masih tetap bisa," pungkas Marwan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang sebelum Pembicaraan Tingkat I RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Senin (25/8/2025). "Panja tidak menghapus kuota petugas haji daerah, hanya membatasi saja," tutur Marwan.
Marwan mengatakan, kesepakatan diambil lantaran petugas haji daerah kerap memakai kuota haji reguler. Untuk itu, ia berkata, pihaknya sepakat untuk membatasi petugas haji daerah.
Baca Juga: Petugas Haji Daerah Ditiadakan di RUU Haji dan Umrah
"Karena menyangkut yang selama ini petugas daerah ini terlalu besar memakai jumlah kuota jemaah. Jadi panja mengurangi jumlah petugas haji daerah," tutur Marwan.
Pengesahan Tingkat I RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Senin (25/8/2025). Foto/Achmad Al Fiqri
Selain itu, Panja RUU Haji dan Umrah juga tak menghapus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). "Tetapi kita menjaga KBIHU ini tidak menjadi problem nanti di Saudi, karena ketentuan Saudi bahwa jemaah tidak boleh tercampur dalam satu Siskohat kloter yang berangkat," ucap Marwan.
Karena itu, kata Marwan, pihaknya mewanti-wanti KBIHU untuk mengumpulkan jemaah itu dalam satu kloter yang sama, sesuai dengan Siskohat. "Kalau KBIHU-nya berkemampuan masih tetap bisa," pungkas Marwan.
(zik)
Lihat Juga :
