Demo Jilid II Pati Tuntut Bupati Sudewo Lengser, Mendagri: Jangan Anarkistis!
Senin, 18 Agustus 2025 - 22:56 WIB
loading...
Demo jilid II masyarakat Pati direncanakan pada 25 Agustus 2025. Aksi demo untuk mendesak Bupati Sudewo segera lengser atau mundur dari jabatannya. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara mengenai rencana demonstrasi kembali yang dilakukan masyarakat Pati . Diketahui, demo jilid II direncanakan pada 25 Agustus 2025.
Aksi demo dilakukan masyarakat Pati untuk mendesak Bupati Sudewo segera lengser atau mundur dari jabatannya.
Baca juga: Kapolri Dalami Pembakaran Mobil Polisi saat Demo Bupati Pati Sudewo
Menurut Tito, aksi itu boleh-boleh saja dilakukan, yang terpenting tidak boleh ada anarkisme di balik demonstrasi tersebut. Terlebih, saat ini juga sudah ada panitia khusus (Pansus) hak angket di DPRD sebagai tindak lanjut merespons desakan warga.
"Jadi jaga, jangan sampai terjadi aksi anarkistis menyampaikan pendapat boleh-boleh saja," ujar Tito usai menghadiri acara Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025).
Meski ada demo dan pansus, dia memastikan Pemkab Pati tetap berjalan sebagaimana aturan dalam perundang-undangan.
"Sama seperti dulu waktu di Jember. Jember juga pernah ada pemakzulan oleh DPRD, tetap berjalan pemerintahnya oleh Bupati waktu itu. Kemudian, dari DPRD-nya mereka memenuhi kuorum, menyampaikannya kemudian kepada Mahkamah Agung, nanti MA yang menjadi wasitnya," kata mantan Kapolri itu.
Tito mempersilakan Bupati Sudewo untuk membangun komunikasi kembali dengan warga Pati dalam rangka meredakan amarah yang sebelumnya telah memuncak imbas kebijakannya.
"Silakan saja kalau Bupatinya mau melakukan komunikasi dengan masyarakat, dengan cara yang lebih santun," ucapnya.
Aksi demo dilakukan masyarakat Pati untuk mendesak Bupati Sudewo segera lengser atau mundur dari jabatannya.
Baca juga: Kapolri Dalami Pembakaran Mobil Polisi saat Demo Bupati Pati Sudewo
Menurut Tito, aksi itu boleh-boleh saja dilakukan, yang terpenting tidak boleh ada anarkisme di balik demonstrasi tersebut. Terlebih, saat ini juga sudah ada panitia khusus (Pansus) hak angket di DPRD sebagai tindak lanjut merespons desakan warga.
"Jadi jaga, jangan sampai terjadi aksi anarkistis menyampaikan pendapat boleh-boleh saja," ujar Tito usai menghadiri acara Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8/2025).
Meski ada demo dan pansus, dia memastikan Pemkab Pati tetap berjalan sebagaimana aturan dalam perundang-undangan.
"Sama seperti dulu waktu di Jember. Jember juga pernah ada pemakzulan oleh DPRD, tetap berjalan pemerintahnya oleh Bupati waktu itu. Kemudian, dari DPRD-nya mereka memenuhi kuorum, menyampaikannya kemudian kepada Mahkamah Agung, nanti MA yang menjadi wasitnya," kata mantan Kapolri itu.
Tito mempersilakan Bupati Sudewo untuk membangun komunikasi kembali dengan warga Pati dalam rangka meredakan amarah yang sebelumnya telah memuncak imbas kebijakannya.
"Silakan saja kalau Bupatinya mau melakukan komunikasi dengan masyarakat, dengan cara yang lebih santun," ucapnya.
(jon)
Lihat Juga :
