DPR Minta Ditjen Gakkum ESDM Maksimal Awasi Tambang Ilegal
Sabtu, 16 Agustus 2025 - 14:29 WIB
loading...
Komisi XII DPR meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM bekerja maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Komisi XII DPR meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM bekerja maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal . Ini diungkapkan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menyusul Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang terlibat dalam penambangan ilegal.
DPR mendukung pernyataan Presiden tersebut. Dia meminta Dirjen Gakkum Kementerian ESDM yang baru dilantik beberapa waktu lalu menunjukkan kinerjanya dengan baik.
Baca juga: Prabowo Beberkan Pencapaian Presiden Indonesia dari Soekarno hingga Jokowi di Sidang Tahunan MPR
"Dirjen Gakkum dapat membantu di dalam bagaimana mengurangi terjadinya hal-hal pelanggaran hukum di dalam proses dan ekosistem pertambangan yang selama ini kita mengandalkan kepada APH," ujar Bambang, Sabtu (16/8/2025).
Dia tak ingin tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Ditjen Gakkum justru harus sampai aparat penegak hukum yang mengambil alih dalam mengungkap dugaan penambangan ilegal.
Karenanya, dia mengingatkan kembali bahwa fungsi pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal di Republik ini harus benar-benar dikerjakan dengan baik.
"Kasihan APH sudah begitu banyak persoalan yang harus mereka atasi, maka dengan adanya Dirjen Gakkum ini tentu akan membuat kita lebih fokus bagaimana mengawasi kegiatan pertambangan," katanya.
Sebelumnya, Prabowo menegaskan komitmen untuk memberantas praktik tambang ilegal di seluruh Indonesia. Presiden telah menerima laporan adanya 1.063 tambang ilegal yang beroperasi di berbagai daerah.
Aktivitas itu berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. “Saya minta dukungan seluruh MPR, seluruh partai politik, demi rakyat kita. Apakah ada orang besar, orang kuat, jenderal dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
DPR mendukung pernyataan Presiden tersebut. Dia meminta Dirjen Gakkum Kementerian ESDM yang baru dilantik beberapa waktu lalu menunjukkan kinerjanya dengan baik.
Baca juga: Prabowo Beberkan Pencapaian Presiden Indonesia dari Soekarno hingga Jokowi di Sidang Tahunan MPR
"Dirjen Gakkum dapat membantu di dalam bagaimana mengurangi terjadinya hal-hal pelanggaran hukum di dalam proses dan ekosistem pertambangan yang selama ini kita mengandalkan kepada APH," ujar Bambang, Sabtu (16/8/2025).
Dia tak ingin tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Ditjen Gakkum justru harus sampai aparat penegak hukum yang mengambil alih dalam mengungkap dugaan penambangan ilegal.
Karenanya, dia mengingatkan kembali bahwa fungsi pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal di Republik ini harus benar-benar dikerjakan dengan baik.
"Kasihan APH sudah begitu banyak persoalan yang harus mereka atasi, maka dengan adanya Dirjen Gakkum ini tentu akan membuat kita lebih fokus bagaimana mengawasi kegiatan pertambangan," katanya.
Sebelumnya, Prabowo menegaskan komitmen untuk memberantas praktik tambang ilegal di seluruh Indonesia. Presiden telah menerima laporan adanya 1.063 tambang ilegal yang beroperasi di berbagai daerah.
Aktivitas itu berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. “Saya minta dukungan seluruh MPR, seluruh partai politik, demi rakyat kita. Apakah ada orang besar, orang kuat, jenderal dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
(jon)
Lihat Juga :
