10 Isu Publik yang Jadi Perhatian DPR: Pemblokiran PPATK hingga Royalti Lagu
Sabtu, 16 Agustus 2025 - 11:03 WIB
loading...
Sebanyak 10 isu utama yang menjadi perhatian publik dan akan dikawal terus oleh DPR. Hal ini telah disampaikan secara langsung Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pembukaan sidang paripurna yang digelar Jumat (15/8/2025). Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 10 isu utama yang telah menjadi perhatian publik dan akan dikawal terus oleh DPR . Hal ini telah disampaikan secara langsung Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pembukaan sidang paripurna yang digelar Jumat (15/8/2025).
Puan menyampaikan bahwa hal ini menjadi bagian daripada fungsi pengawasan DPR. Fungsi ini nantinya diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menangani urusan rakyat dalam menjalankan undang-undang.
Baca juga: Nyanyi Lagu John Lennon di Sidang Bersama DPR-DPD 2025, Puan: Begitu Harusnya Perempuan dan Laki-laki Berbagi Kuasa
"DPR memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan yang menjadi perhatian rakyat," kata Puan.
Adapun 10 permasalahan yang menjadi perhatian rakyat yakni:
1. Penanganan dan penyelesaian masalah pemblokiran rekening dormant oleh PPATK.
2. Rencana penertiban kawasan dan tanah telantar oleh negara.
3. Pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
4. Evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
5. Tata kelola pemberian tunjangan jabatan fungsional tertentu di kementerian/lembaga dan di daerah.
6. Rencana perubahan pola penyaluran bantuan sosial dari seumur hidup menjadi 5 tahun
7. Perlindungan data pribadi Warga Negara Indonesia sebagai bagian kesepakatan tarif dagang.
8. Pelaksanaan Putusan MK tentang pendidikan gratis SD dan SMP.
9. Sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
10. Pelaksanaan royalti hak cipta lagu.
Pada kesempatan itu, Puan juga menyinggung fenomena kritik rakyat yang kini bermunculan di media sosial (medsos) seperti seperti Kabur Aja Dulu hingga bendera One Piece.
Media sosial kini menjadi corong publik untuk menyampaikan aspirasi, keresahan, hingga sindiran politik. “Kalimat seperti Kabur Aja Dulu, sindiran tajam Indonesia Gelap, lelucon politik negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece dan banyak lagi menyebar luas di ruang digital,” kata Puan.
Fenomena ini menunjukkan aspirasi dan keresahan masyarakat kini digunakan sesuai zaman. “Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukan lah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan, di balik pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan," ujarnya.
Puan meminta para pemegang kekuasaan tidak hanya mendengar, tapi juga memahami kritik, serta meresponsnya dengan hati jernih dan pikiran terbuka. "Kritik tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan atau api yang memecah belah bangsa. Kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama," ujarnya.
Puan menyampaikan bahwa hal ini menjadi bagian daripada fungsi pengawasan DPR. Fungsi ini nantinya diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menangani urusan rakyat dalam menjalankan undang-undang.
Baca juga: Nyanyi Lagu John Lennon di Sidang Bersama DPR-DPD 2025, Puan: Begitu Harusnya Perempuan dan Laki-laki Berbagi Kuasa
"DPR memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan yang menjadi perhatian rakyat," kata Puan.
Adapun 10 permasalahan yang menjadi perhatian rakyat yakni:
1. Penanganan dan penyelesaian masalah pemblokiran rekening dormant oleh PPATK.
2. Rencana penertiban kawasan dan tanah telantar oleh negara.
3. Pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
4. Evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
5. Tata kelola pemberian tunjangan jabatan fungsional tertentu di kementerian/lembaga dan di daerah.
6. Rencana perubahan pola penyaluran bantuan sosial dari seumur hidup menjadi 5 tahun
7. Perlindungan data pribadi Warga Negara Indonesia sebagai bagian kesepakatan tarif dagang.
8. Pelaksanaan Putusan MK tentang pendidikan gratis SD dan SMP.
9. Sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
10. Pelaksanaan royalti hak cipta lagu.
Pada kesempatan itu, Puan juga menyinggung fenomena kritik rakyat yang kini bermunculan di media sosial (medsos) seperti seperti Kabur Aja Dulu hingga bendera One Piece.
Media sosial kini menjadi corong publik untuk menyampaikan aspirasi, keresahan, hingga sindiran politik. “Kalimat seperti Kabur Aja Dulu, sindiran tajam Indonesia Gelap, lelucon politik negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece dan banyak lagi menyebar luas di ruang digital,” kata Puan.
Fenomena ini menunjukkan aspirasi dan keresahan masyarakat kini digunakan sesuai zaman. “Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukan lah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan, di balik pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan," ujarnya.
Puan meminta para pemegang kekuasaan tidak hanya mendengar, tapi juga memahami kritik, serta meresponsnya dengan hati jernih dan pikiran terbuka. "Kritik tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan atau api yang memecah belah bangsa. Kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama," ujarnya.
(jon)
Lihat Juga :
