Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Momentum Rekonsiliasi Kebangsaan
Senin, 04 Agustus 2025 - 13:41 WIB
loading...
Politikus PDIP Romy Soekarno yang juga anggota DPR periode 2024–2029 menyatakan pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong menjadi pintu yang membuka jalan menuju rekonsiliasi kebangsaan. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Pemberian amnesti bagi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Langkah Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi pintu yang membuka jalan menuju rekonsiliasi kebangsaan.
Hal itu diungkapkan politikus PDIP Romy Soekarno yang juga anggota DPR periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI.
Baca juga: Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Upaya Meredakan Ketegangan Politik
"Ini bukanlah sekadar keputusan hukum. Ini adalah simbol pergeseran. Amnesti menjadi pintu yang membuka jalan menuju rekonsiliasi kebangsaan sekaligus sinyal polarisasi pascapemilu harus ditutup dengan jembatan dialog, bukan tembok kecurigaan," ujarnya, Senin (4/8/2025).
Dengan langkah ini, politik Indonesia mulai kembali pada akarnya gotong royong sebagai prinsip dasar, bukan perebutan ruang antarfaksi. Bagi PDIP langkah ini bukan sekadar pembebasan tokoh.
"Hal ini jadi momentum untuk memulihkan pengaruh secara substantif, tanpa harus memamerkan kekuasaan. Karena kekuatan sejati seperti yang selalu diyakini Megawati bukan berasal dari jabatan, tetapi dari kemampuan memengaruhi arah sejarah," ucapnya.
Romy menyebut Indonesia tengah menghadapi situasi global yang tidak menentu, krisis pangan, tekanan fiskal, ketidakpastian geopolitik. Dalam situasi seperti ini, tidak ada ruang untuk kemewahan oposisi simbolik.
"Yang dibutuhkan adalah kesediaan semua kekuatan nasional untuk duduk bersama, menjaga arah republik, dan merumuskan jalan keluar kolektif," katanya.
Megawati dan Prabowo merupakan dua sosok yang berbeda dalam banyak hal. Namun, keduanya memperlihatkan kedewasaan dalam mengelola perbedaan itu. Tidak dengan ego, tapi dengan kesadaran bahwa Republik ini hanya bisa berdiri kuat jika semua kekuatan politik menyatu dalam satu haluan yang bernama Indonesia.
"Amnesti Hasto Kristiyanto bukan akhir dari cerita tapi permulaan dari langkah baru. Bukan hanya soal rehabilitasi individu, tapi penanda bahwa musim politik telah berganti," ujar Romy.
PDIP kini tidak hanya berdiri di luar pagar, tapi memegang kunci arah. Bukan untuk membakar rumah bangsa, tapi untuk menghangatkannya kembali dengan nilai-nilai ideologis yang berpihak pada rakyat.
Diketahui, Presiden Prabowo mengajukan amnesti dan abolisi kepada DPR yang mencakup tokoh-tokoh penting seperti Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong. DPR menyetujui Keputusan Presiden (Keppres) hingga akhirnya diteken.
Hal itu diungkapkan politikus PDIP Romy Soekarno yang juga anggota DPR periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI.
Baca juga: Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Upaya Meredakan Ketegangan Politik
"Ini bukanlah sekadar keputusan hukum. Ini adalah simbol pergeseran. Amnesti menjadi pintu yang membuka jalan menuju rekonsiliasi kebangsaan sekaligus sinyal polarisasi pascapemilu harus ditutup dengan jembatan dialog, bukan tembok kecurigaan," ujarnya, Senin (4/8/2025).
Dengan langkah ini, politik Indonesia mulai kembali pada akarnya gotong royong sebagai prinsip dasar, bukan perebutan ruang antarfaksi. Bagi PDIP langkah ini bukan sekadar pembebasan tokoh.
"Hal ini jadi momentum untuk memulihkan pengaruh secara substantif, tanpa harus memamerkan kekuasaan. Karena kekuatan sejati seperti yang selalu diyakini Megawati bukan berasal dari jabatan, tetapi dari kemampuan memengaruhi arah sejarah," ucapnya.
Romy menyebut Indonesia tengah menghadapi situasi global yang tidak menentu, krisis pangan, tekanan fiskal, ketidakpastian geopolitik. Dalam situasi seperti ini, tidak ada ruang untuk kemewahan oposisi simbolik.
"Yang dibutuhkan adalah kesediaan semua kekuatan nasional untuk duduk bersama, menjaga arah republik, dan merumuskan jalan keluar kolektif," katanya.
Megawati dan Prabowo merupakan dua sosok yang berbeda dalam banyak hal. Namun, keduanya memperlihatkan kedewasaan dalam mengelola perbedaan itu. Tidak dengan ego, tapi dengan kesadaran bahwa Republik ini hanya bisa berdiri kuat jika semua kekuatan politik menyatu dalam satu haluan yang bernama Indonesia.
"Amnesti Hasto Kristiyanto bukan akhir dari cerita tapi permulaan dari langkah baru. Bukan hanya soal rehabilitasi individu, tapi penanda bahwa musim politik telah berganti," ujar Romy.
PDIP kini tidak hanya berdiri di luar pagar, tapi memegang kunci arah. Bukan untuk membakar rumah bangsa, tapi untuk menghangatkannya kembali dengan nilai-nilai ideologis yang berpihak pada rakyat.
Diketahui, Presiden Prabowo mengajukan amnesti dan abolisi kepada DPR yang mencakup tokoh-tokoh penting seperti Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong. DPR menyetujui Keputusan Presiden (Keppres) hingga akhirnya diteken.
(jon)
Lihat Juga :
