Soal Data Pribadi RI Jadi Bahan Negosiasi Tarif Trump, Ini Respons Prabowo
Kamis, 24 Juli 2025 - 08:20 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto seusai Peringatan Harlah ke-27 PKB di JCC, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal isu rencana transfer data pribadi Warga Negara Indonesia ke Amerika Serikat (AS). Hal ini menjadi salah satu klausul bagi pemerintah untuk menegosiasikan tarif resiprokal 19 persen.
Prabowo menuturkan, saat ini pemerintah terus melakukan negosiasi dengan pihak AS. Namun, dirinya tidak berbicara banyak mengenai nasib data-data tersebut.
"Ya, nanti itu sedang (negosiasi). Negosiasi jalan terus," kata Prabowo kepada awak media seusai menghadiri puncak Perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025) malam.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, pelindungan data pribadi warga Indonesia tetap berada di tangan pemerintah Indonesia. Kabar ini disampaikan Hasan menyikapi pernyataan Gedung Putih soal rencana pemindahan/pengelolaan data pribadi RI ke Amerika Serikat (AS) sejalan dengan negosiasi tarif resiprokal 19 persen.
Baca Juga: Imbalan Tarif Impor 19%, AS Bisa Leluasa Akses Data Pribadi Warga Indonesia
"Kita sudah ada pelindungan data pribadi, dan pelindungan data pribadi ini dipegang oleh pemerintahan kita. Soal pengelolaan data kita lakukan masing-masing. Saya sudah koordinasi sama Pak Menko yang jadi leader dari negosiasi ini," kata Hasan.
Hasan mengatakan, kesepakatan yang dibahas adalah pertukaran data terbatas untuk kepentingan pengawasan komoditas tertentu. Termasuk mengenai golongan dual use bukan hanya bermanfaat, tetapi juga berpotensi disalahgunakan.
"Ini semacam strategi treatment management. Jadi kalau barang tertentu itu dipertukarkan misalnya bahan kimia, itu kan bisa jadi pupuk ataupun bom. Gliserol sawit itu kan juga bisa jadi bahan bermanfaat ataupun jadi bom. Pertukaran barang seperti ini butuh namanya pertukaran data, supaya tidak jadi hal-hal yang di belakang nanti jadi produk yang membahayakan," jelasnya.
Hasan menyatakan, tujuan kerja sama ini bersifat komersial. Dirinya pun memastikan data warga ini tidak dikendalikan penuh pihak asing. "Jadi tujuan ini adalah semua komersial, bukan untuk data kita dikelola oleh orang lain, dan bukan juga kita kelola data orang lain. Kira-kira seperti itu."
Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid buka suara terkait transfer data pribadi yang menjadi salah satu poin kesepakatan negosiasi dagang RI dengan Amerika Serikat (AS). Meutya menyebutkan pihaknya akan melakukan koordinasi lebih dahulu dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Kami koordinasi dulu ya dengan Menko Perekonomian, kami ada undangan dari Menko Perekonomian untuk berkoordinasi," kata Meutya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
![Soal Data Pribadi RI Jadi Bahan Negosiasi Tarif Trump, Ini Respons Prabowo]()
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. Foto/Riyan Rizki
Meutya mengaku belum mengetahui secara rinci terkait kesepakatan RI dan AS yang melibatkan data pribadi tersebut. Ia menegaskan akan menyampaikan hasil koordinasi dengan Airlangga ke publik.
"Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan menko perekonomian, saya belum tahu persisnya topiknya apa, tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi lebih dulu," jelas dia.
Sebagai informasi, Gedung Putih AS merilis pernyataan yang menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Indonesia telah mencapai kesepakatan mengenai kerangka kerja perjanjian perdagangan. "Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan perdagangan penting dengan Indonesia, yang akan memberikan Amerika akses pasar di Indonesia yang sebelumnya dianggap mustahil, dan membuka terobosan besar bagi sektor manufaktur, pertanian, dan digital Amerika," demikian pernyataan Gedung Putih di situs resminya yang dirilis pada Selasa (22/7/2025) waktu setempat.
Gedung Putih juga mengatakan Pemerintah Indonesia akan memberikan kepastian hukum terkait dengan pengelolaan data pribadi WNI kepada AS sebagai bagian kesepakatan dagang antara kedua negara.
"Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk mentransfer data pribadi ke luar dari wilayahnya ke Amerika Serikat," tulis Gedung Putih dalam Pernyataan Bersama Tentang Kerangka Perjanjian Perdagangan Resiprokal antara AS dan Indonesia di laman resminya.
Gedung Putih menyebut pengelolaan data pribadi masyarakat merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mengatasi hambatan yang berdampak pada perdagangan, jasa, dan investasi digital AS. Gedung Putih menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan AS telah mengusahakan reformasi itu selama bertahun-tahun.
Prabowo menuturkan, saat ini pemerintah terus melakukan negosiasi dengan pihak AS. Namun, dirinya tidak berbicara banyak mengenai nasib data-data tersebut.
"Ya, nanti itu sedang (negosiasi). Negosiasi jalan terus," kata Prabowo kepada awak media seusai menghadiri puncak Perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025) malam.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, pelindungan data pribadi warga Indonesia tetap berada di tangan pemerintah Indonesia. Kabar ini disampaikan Hasan menyikapi pernyataan Gedung Putih soal rencana pemindahan/pengelolaan data pribadi RI ke Amerika Serikat (AS) sejalan dengan negosiasi tarif resiprokal 19 persen.
Baca Juga: Imbalan Tarif Impor 19%, AS Bisa Leluasa Akses Data Pribadi Warga Indonesia
"Kita sudah ada pelindungan data pribadi, dan pelindungan data pribadi ini dipegang oleh pemerintahan kita. Soal pengelolaan data kita lakukan masing-masing. Saya sudah koordinasi sama Pak Menko yang jadi leader dari negosiasi ini," kata Hasan.
Hasan mengatakan, kesepakatan yang dibahas adalah pertukaran data terbatas untuk kepentingan pengawasan komoditas tertentu. Termasuk mengenai golongan dual use bukan hanya bermanfaat, tetapi juga berpotensi disalahgunakan.
"Ini semacam strategi treatment management. Jadi kalau barang tertentu itu dipertukarkan misalnya bahan kimia, itu kan bisa jadi pupuk ataupun bom. Gliserol sawit itu kan juga bisa jadi bahan bermanfaat ataupun jadi bom. Pertukaran barang seperti ini butuh namanya pertukaran data, supaya tidak jadi hal-hal yang di belakang nanti jadi produk yang membahayakan," jelasnya.
Hasan menyatakan, tujuan kerja sama ini bersifat komersial. Dirinya pun memastikan data warga ini tidak dikendalikan penuh pihak asing. "Jadi tujuan ini adalah semua komersial, bukan untuk data kita dikelola oleh orang lain, dan bukan juga kita kelola data orang lain. Kira-kira seperti itu."
Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid buka suara terkait transfer data pribadi yang menjadi salah satu poin kesepakatan negosiasi dagang RI dengan Amerika Serikat (AS). Meutya menyebutkan pihaknya akan melakukan koordinasi lebih dahulu dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Kami koordinasi dulu ya dengan Menko Perekonomian, kami ada undangan dari Menko Perekonomian untuk berkoordinasi," kata Meutya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. Foto/Riyan Rizki
Meutya mengaku belum mengetahui secara rinci terkait kesepakatan RI dan AS yang melibatkan data pribadi tersebut. Ia menegaskan akan menyampaikan hasil koordinasi dengan Airlangga ke publik.
"Saya besok akan berkoordinasi dulu dengan menko perekonomian, saya belum tahu persisnya topiknya apa, tapi nanti besok tentu akan ada pernyataan dari Menko Perekonomian atau dari kami. Tapi kami harus koordinasi lebih dulu," jelas dia.
Sebagai informasi, Gedung Putih AS merilis pernyataan yang menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Indonesia telah mencapai kesepakatan mengenai kerangka kerja perjanjian perdagangan. "Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan perdagangan penting dengan Indonesia, yang akan memberikan Amerika akses pasar di Indonesia yang sebelumnya dianggap mustahil, dan membuka terobosan besar bagi sektor manufaktur, pertanian, dan digital Amerika," demikian pernyataan Gedung Putih di situs resminya yang dirilis pada Selasa (22/7/2025) waktu setempat.
Gedung Putih juga mengatakan Pemerintah Indonesia akan memberikan kepastian hukum terkait dengan pengelolaan data pribadi WNI kepada AS sebagai bagian kesepakatan dagang antara kedua negara.
"Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk mentransfer data pribadi ke luar dari wilayahnya ke Amerika Serikat," tulis Gedung Putih dalam Pernyataan Bersama Tentang Kerangka Perjanjian Perdagangan Resiprokal antara AS dan Indonesia di laman resminya.
Gedung Putih menyebut pengelolaan data pribadi masyarakat merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mengatasi hambatan yang berdampak pada perdagangan, jasa, dan investasi digital AS. Gedung Putih menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan AS telah mengusahakan reformasi itu selama bertahun-tahun.
(zik)
Lihat Juga :
