PKB Usul Gubernur Ditunjuk Pemerintah Pusat, Bupati Dipilih DPRD
Kamis, 24 Juli 2025 - 07:04 WIB
loading...
Ilustrasi/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebutkan, pihaknya ingin agar ada dua pola tentang pemilihan kepala daerah (pilkada). Gubernur dipilih pemerintah pusat, sedangkan bupati dipilih oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Nah, karena pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kita ingin sebetulnya dua pola. Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Tetapi bupati karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD," ujar Cak Imin seusai Harlah ke-27 PKB di JCC, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.
Menurutnya, hasil pertemuan NU di beberapa kali musyawarah nasional (munas) memerintahkan pada PKB mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Ada dua hasil kesimpulan. Pertama, semua pemilihan kepala daerah menghabiskan banyak biaya, yang terkadang tidak rasional.
Baca Juga: MUI Dukung Usulan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD, Ini Alasannya
"Kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom. Nah, melihat kondisi itu PKB berkesimpulan harus ada cari jalan efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat," tuturnya.
Maka itu, kata dia, harus ada jalan efektif berkaitan pemilihan kepala daerah, yakni gubernur dipilih pemerintah pusat, sedangkan bupati dipilih rakyat melalui DPRD.
Pada Desember 2024, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah, DPR, partai politik, dan berbagai pemangku kepentingan untuk serius menindaklanjuti ajakan presiden agar mengkaji ulang sistem pemilihan umum secara langsung untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Sistem ini dipandang banyak mendatangkan kemudaratan dan dampak negatif antara lain, pemborosan karena membutuhkan biaya yang sangat mahal, maraknya politik uang, serta terjadinya polarisasi di tengah masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut perlu adanya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
"Saya sangat tertarik pemikiran Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya, hari ini yang paling penting, yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama," kata Prabowo dalam sambutannya di Perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.
Prabowo mengatakan, tidak perlu malu mengakui bahwa sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dirinya menggambarkan bahwa meski menang Pilkada, para calon nampak lesu karena diduga telah mengeluarkan biaya yang besar.
"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul?" kata Prabowo.
"Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah," sambung Prabowo.
"Nah, karena pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kita ingin sebetulnya dua pola. Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Tetapi bupati karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD," ujar Cak Imin seusai Harlah ke-27 PKB di JCC, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.
Menurutnya, hasil pertemuan NU di beberapa kali musyawarah nasional (munas) memerintahkan pada PKB mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Ada dua hasil kesimpulan. Pertama, semua pemilihan kepala daerah menghabiskan banyak biaya, yang terkadang tidak rasional.
Baca Juga: MUI Dukung Usulan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD, Ini Alasannya
"Kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom. Nah, melihat kondisi itu PKB berkesimpulan harus ada cari jalan efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat," tuturnya.
Maka itu, kata dia, harus ada jalan efektif berkaitan pemilihan kepala daerah, yakni gubernur dipilih pemerintah pusat, sedangkan bupati dipilih rakyat melalui DPRD.
Pada Desember 2024, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah, DPR, partai politik, dan berbagai pemangku kepentingan untuk serius menindaklanjuti ajakan presiden agar mengkaji ulang sistem pemilihan umum secara langsung untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Sistem ini dipandang banyak mendatangkan kemudaratan dan dampak negatif antara lain, pemborosan karena membutuhkan biaya yang sangat mahal, maraknya politik uang, serta terjadinya polarisasi di tengah masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut perlu adanya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
"Saya sangat tertarik pemikiran Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya, hari ini yang paling penting, yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama," kata Prabowo dalam sambutannya di Perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.
Prabowo mengatakan, tidak perlu malu mengakui bahwa sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dirinya menggambarkan bahwa meski menang Pilkada, para calon nampak lesu karena diduga telah mengeluarkan biaya yang besar.
"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul?" kata Prabowo.
"Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah," sambung Prabowo.
(zik)
Lihat Juga :
