PDIP Minta Pemerintah Hentikan Proyek Penulisan Ulang Sejarah
Senin, 30 Juni 2025 - 15:11 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati. Foto/Felldy Utama
A
A
A
JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan ( PDIP ) di DPR RI meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kebudayaan untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah. Diketahui, proses penggarapan penulisan ulang sejarah ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus 2025.
"Kami meminta dengan tegas stop penulisan ini, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
Jika sebelumnya Fraksi PDIP meminta penulisan ulang sejarah ini untuk ditunda terlebih dahulu penggarapannya, tapi mengingat banyaknya polemik berkembang, maka sudah saatnya Fraksi meminta kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menghentikannya.
Baca Juga: Proyek Penulisan Ulang Sejarah Tak Gunakan Istilah Orde Lama, Ini Respons Puan
Dia tak menampik, salah satu polemik yang menjadi pertimbangan atas sikap Fraksi PDIP ini adalah pernyataan kontroversial Menteri Fadli Zon terkait peristiwa pemerkosaan massal pada tahun 1998 hanya rumor. Namun, ada banyak pertimbangan lainnya juga.
"Termasuk banyaknya para sejarawan yang kemudian keluar dari tim, menyatakan mundur dari tim penulisan. Berarti apa? Berarti di situ banyak persoalan," ujarnya.
Kata Esti, karena di situ banyak persoalan, maka Fraksi PDIP dengan tegas meminta agar penulisan sejarah ini dihentikan. "Sampai kemudian kita bisa mendiskusikan kembali yang kemudian sejarawan-sejarawan yang lain pun bisa terlibat lebih banyak dan tidak ada persoalan-persoalan prinsip yang itu akan melukai banyak orang," katanya.
Esti menyampaikan bahwa sikap Fraksi PDIP ini akan disampaikan secara resmi ketika Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Rapat direncanakan digelar pada pekan ini.
"Kita minta itu kita bertemu, lalu kita meminta dengan tegas stop penulisan sejarah yang sudah menimbulkan banyak problematika, termasuk menjadi sorotan dari dunia luar," pungkasnya.
"Kami meminta dengan tegas stop penulisan ini, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
Jika sebelumnya Fraksi PDIP meminta penulisan ulang sejarah ini untuk ditunda terlebih dahulu penggarapannya, tapi mengingat banyaknya polemik berkembang, maka sudah saatnya Fraksi meminta kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menghentikannya.
Baca Juga: Proyek Penulisan Ulang Sejarah Tak Gunakan Istilah Orde Lama, Ini Respons Puan
Dia tak menampik, salah satu polemik yang menjadi pertimbangan atas sikap Fraksi PDIP ini adalah pernyataan kontroversial Menteri Fadli Zon terkait peristiwa pemerkosaan massal pada tahun 1998 hanya rumor. Namun, ada banyak pertimbangan lainnya juga.
"Termasuk banyaknya para sejarawan yang kemudian keluar dari tim, menyatakan mundur dari tim penulisan. Berarti apa? Berarti di situ banyak persoalan," ujarnya.
Kata Esti, karena di situ banyak persoalan, maka Fraksi PDIP dengan tegas meminta agar penulisan sejarah ini dihentikan. "Sampai kemudian kita bisa mendiskusikan kembali yang kemudian sejarawan-sejarawan yang lain pun bisa terlibat lebih banyak dan tidak ada persoalan-persoalan prinsip yang itu akan melukai banyak orang," katanya.
Esti menyampaikan bahwa sikap Fraksi PDIP ini akan disampaikan secara resmi ketika Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Rapat direncanakan digelar pada pekan ini.
"Kita minta itu kita bertemu, lalu kita meminta dengan tegas stop penulisan sejarah yang sudah menimbulkan banyak problematika, termasuk menjadi sorotan dari dunia luar," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
