Moeryono Aladin Ungkap Respons Tukang Fotokopi soal Surat Pemakzulan Gibran: Wah, Ini Baru Benar Ini, Pak!
Jum'at, 13 Juni 2025 - 09:26 WIB
loading...
Laksma TNI (Purn) Moeryono Aladin, juru bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI, tampil di Podcast To the Point Aja. Foto/Tangkapan layar YouTube SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ada cerita menarik sebelum surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dikirim ke DPR/MPR. Cerita tersebut diungkap Laksma TNI (Purn) Moeryono Aladin, juru bicara Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Menurut Moeryono, pada tanggal 30 Mei 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menghadap mantan Wakil Presiden dan mantan Panglima ABRI Try Sutrisno . "Untuk mohon restu supaya apakah kami diizinkan untuk membuat surat ke DPR, MPR untuk pemakzulan Gibran," kata Moeryono, dikutip dari Podcast To the Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, Jumat (13/6/2025).
Moeryono mengatakan, Try Sutrisno setuju soal rencana pengiriman surat tersebut. "Jangan sampai dibilang Pak Try Sutrisno tidak tahu apa-apa. Itu dibaca itu surat," kata Moeryono.
Setelah selesai dari rumah Try Sutrisno, pihaknya langsung memperbanyak surat tersebut. "Surat kami perbanyak hari itu juga. Karena apa? Karena itu hari Jumat, Sabtu-Minggu libur. Senin pagi-pagi harus ke DPR. Jadi kami masih ada waktu untuk memperbanyak surat. Kami print di sebuah rental fotokopi, kan banyak di sini 24 jam buka," ujarnya.
Baca Juga: Usulan Pemakzulan Gibran Disebut Tak Berdasar, Ini Alasannya
Moeryono mengaku dengan karyawan fotokopi tersebut yang membaca judul surat tersebut. "Wah, ini baru benar ini, Pak," ungkap Moeryono menirukan ucapan tukang fotokopi tersebut.
Menurut Moeryono, karyawan tempat fotokopi itu kala itu membaca judul surat, perihal pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden. "Wah, ini yang kita cari, Pak. Kita tunggu, Pak!" kata Moeryono menirukan reaksi tukang fotokopi tersebut.
Akhirnya, surat pemakzulan Gibran yang sudah diperbanyak itu pun bisa dikirim ke DPR, MPR, Presiden Prabowo Subianto, semua mantan wakil presiden, para ketua umum partai politik di Senayan maupun di luar Senayan, ormas, ormas keagamaan, dan aktivis.
Diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengusulkan Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan sebagai Wakil Presiden RI. Mereka mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD agar ketiga lembaga ini mempertimbangkan usulan tersebut.
Menurut Moeryono, pada tanggal 30 Mei 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menghadap mantan Wakil Presiden dan mantan Panglima ABRI Try Sutrisno . "Untuk mohon restu supaya apakah kami diizinkan untuk membuat surat ke DPR, MPR untuk pemakzulan Gibran," kata Moeryono, dikutip dari Podcast To the Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, Jumat (13/6/2025).
Moeryono mengatakan, Try Sutrisno setuju soal rencana pengiriman surat tersebut. "Jangan sampai dibilang Pak Try Sutrisno tidak tahu apa-apa. Itu dibaca itu surat," kata Moeryono.
Setelah selesai dari rumah Try Sutrisno, pihaknya langsung memperbanyak surat tersebut. "Surat kami perbanyak hari itu juga. Karena apa? Karena itu hari Jumat, Sabtu-Minggu libur. Senin pagi-pagi harus ke DPR. Jadi kami masih ada waktu untuk memperbanyak surat. Kami print di sebuah rental fotokopi, kan banyak di sini 24 jam buka," ujarnya.
Baca Juga: Usulan Pemakzulan Gibran Disebut Tak Berdasar, Ini Alasannya
Moeryono mengaku dengan karyawan fotokopi tersebut yang membaca judul surat tersebut. "Wah, ini baru benar ini, Pak," ungkap Moeryono menirukan ucapan tukang fotokopi tersebut.
Menurut Moeryono, karyawan tempat fotokopi itu kala itu membaca judul surat, perihal pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden. "Wah, ini yang kita cari, Pak. Kita tunggu, Pak!" kata Moeryono menirukan reaksi tukang fotokopi tersebut.
Akhirnya, surat pemakzulan Gibran yang sudah diperbanyak itu pun bisa dikirim ke DPR, MPR, Presiden Prabowo Subianto, semua mantan wakil presiden, para ketua umum partai politik di Senayan maupun di luar Senayan, ormas, ormas keagamaan, dan aktivis.
Diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengusulkan Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan sebagai Wakil Presiden RI. Mereka mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD agar ketiga lembaga ini mempertimbangkan usulan tersebut.
Lihat Juga :
