Dedi Mulyadi Dilaporkan Wali Murid ke Bareskrim Buntut Program Barak Militer
Kamis, 05 Juni 2025 - 17:47 WIB
loading...
Adhel Setiawan (kanan) selaku wali murid dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melaporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Bareskrim Polri. Foto/Riyan Rizki Roshali
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait Program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa atau pengiriman siswa nakal ke barak militer . Laporan ini dilayangkan Adhel Setiawan selaku wali murid dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Adapun laporannya itu diterima dalam bentuk pengaduan masyarakat (dumas). “Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer,” kata Adhel kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).
Dia menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan sejumlah barang bukti berupa dokumen kronologi hingga video selama proses anak-anak di barak militer, dan bukti-bukti lain yang terindikasi ada unsur pidana yang dilanggar Dedi Mulyadi.
Baca juga: Dokter Anak Kritik Usulan Sekolah Masuk Jam 6 Pagi dari Dedi Mulyadi, Risiko Kesehatan Mengintai
“Pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H, itu pidana ancaman hukumannya 5 tahun. Nah itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan sudah berbau militer melibatkan anak-anak,” ujar dia.
Adhel menyebut laporannya itu masih dikaji oleh penyelidik Bareskrim Polri. Khususnya, terkait sangkaan Pasal 76H UU Perlindungan Anak tersebut.
Di sisi lain, meski belum menemukan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami anak-anak, ia menyebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menemukan sejumlah permasalahan hingga kejanggalan, dalam pelaksanaan program tersebut.
Baca juga: KPAI Minta Dedi Mulyadi Setop Sementara Program Pengiriman Siswa ke Barak
“Sedangkan negara kita kan negara hukum. Artinya kebijakan-kebijakan sepertinya harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi Dedi Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semau mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran,” jelas dia.
Dia mengaku tak ingin anaknya juga terseret ke barak militer. Maka itu, ia bersama penasihat hukum dari Direktur Eksekutif LBH Pendidikan Indonesia Rezekinta Sofrizal melaporkan Dedi Mulyadi agar kebijakan tersebut dihentikan.
Adapun laporannya itu diterima dalam bentuk pengaduan masyarakat (dumas). “Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer,” kata Adhel kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).
Dia menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan sejumlah barang bukti berupa dokumen kronologi hingga video selama proses anak-anak di barak militer, dan bukti-bukti lain yang terindikasi ada unsur pidana yang dilanggar Dedi Mulyadi.
Baca juga: Dokter Anak Kritik Usulan Sekolah Masuk Jam 6 Pagi dari Dedi Mulyadi, Risiko Kesehatan Mengintai
“Pasal 76H itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H, itu pidana ancaman hukumannya 5 tahun. Nah itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan sudah berbau militer melibatkan anak-anak,” ujar dia.
Adhel menyebut laporannya itu masih dikaji oleh penyelidik Bareskrim Polri. Khususnya, terkait sangkaan Pasal 76H UU Perlindungan Anak tersebut.
Di sisi lain, meski belum menemukan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialami anak-anak, ia menyebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menemukan sejumlah permasalahan hingga kejanggalan, dalam pelaksanaan program tersebut.
Baca juga: KPAI Minta Dedi Mulyadi Setop Sementara Program Pengiriman Siswa ke Barak
“Sedangkan negara kita kan negara hukum. Artinya kebijakan-kebijakan sepertinya harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi Dedi Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semau mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran,” jelas dia.
Dia mengaku tak ingin anaknya juga terseret ke barak militer. Maka itu, ia bersama penasihat hukum dari Direktur Eksekutif LBH Pendidikan Indonesia Rezekinta Sofrizal melaporkan Dedi Mulyadi agar kebijakan tersebut dihentikan.
(rca)
Lihat Juga :
