Solidaritas Pekerja Dorong Kejagung Usut Tuntas Kasus Sritex
Senin, 02 Juni 2025 - 19:28 WIB
loading...
Massa Perkumpulan Pemuda Keadilan dan Solidaritas Pekerja Sritex mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Senin (2/6/2025). Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Massa Perkumpulan Pemuda Keadilan dan Solidaritas Pekerja Sritex mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Senin (2/6/2025). Massa memulai unjuk rasa di Kejagung sekitar pukul 13.00 WIB.
Ratusan demonstran membawa mobil komando untuk menyampaikan aspirasi. Mereka mendorong penuntasan kasus korupsi pada pemberian kredit dari beberapa bank ke PT Sri Rejeki Isman (Sritex).
Baca juga: Penampakan Rumah Bos Sritex Iwan Lukminto Usai Ditangkap oleh Kejagung
“Kita meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan tuntutan yang maksimal kepada tersangka Iwan Lukminto dan kawan-kawan,” kata orator.
Mereka membawa poster dan spanduk bernada emosi atas terjadinya kasus tersebut. Massa menganggap PT Sritex telah mengorbankan banyak nyawa dan keluarga lantaran pailit imbas korupsi.
“Kedatangan kita tidak main-main untuk mengingatkan Kejaksaan Agung jangan main-main. Kasus ini menyebabkan puluhan ribu korban,” ujar orator.
Orator juga mengulas dugaan penggunaan dana kredit untuk kepentingan pribadi Iwan Lukminto. Akibat perbuatannya, PT Sritex dinilai menjadi pailit dan menyebabkan PHK massal.
“Bukannya digunakan untuk menyelamatkan pekerjanya malah digunakan untuk memuaskan ambisi kekuasaan bersama koleganya,” kata orator.
Berikut 6 tuntutan massa aksi
1. Bongkar skandal jahat para petinggi PT Sritex
2. Mendesak Kejagung usut dan tersangkakan seluruh pihak yang terlibat dalam korupsi PT Sritex
3. Meminta Kejagung periksa seluruh aliran dana Sritex
4. Periksa seluruh anggota keluarga Lukminto yang diduga terlibat dalam rekayasa kebangkrutan perusahaan
5. Tuntut maksimal hukuman Iwan Lukminto tersangka korupsi kredit Sritex
6. Segera berikan pesangon dan hak-hak pekerja Sritex.
Diketahui, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex. Mereka adalah Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tahun 2020 Dicky Syahbandinata. Kemudian, Direktur Utama PT Bank DKI Tahun 2020 Zainuddin Mappa dan Direktur Utama PT Sritex Tahun 2005–2022 Iwan Setiawan Lukminto.
Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyampaikan penyidik tengah mendalami ke mana pembayaran kredit oleh bos PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto (ISL) yakni untuk perusahaan atau pribadi.
“Nah itu sedang terus didalami ke mana aliran penggunaan uang Rp692 miliar. Sehingga itu dikatakan sebagai kerugian uang negara. Kan kalau kita dengar penjelasan ini sesungguhnya bahwa pemberian kredit harus digunakan untuk modal kerja,” ujar Harli.
Hasil temuan fakta di lapangan bahwa tersangka Iwan Setiawan Lukminto menggunakan kredit ini untuk hal lainnya, termasuk urusan pembayaran utang. “Nah ini sekarang yang sedang didalami oleh penyidik apakah pembayaran utang perusahaan atau uang pribadi," ungkapnya.
"Tetapi sekiranya pun ini dilakukan untuk pembayaran utang perusahaan, nah ini juga tidak dibenarkan. Kenapa? Karena tidak sesuai peruntukkan. Karena di dalam akad atau kontrak pemberian kredit itu sudah disepakati, sudah diperjanjikan bahwa ini dilakukan untuk modal kerja,” kata Harli.
Ratusan demonstran membawa mobil komando untuk menyampaikan aspirasi. Mereka mendorong penuntasan kasus korupsi pada pemberian kredit dari beberapa bank ke PT Sri Rejeki Isman (Sritex).
Baca juga: Penampakan Rumah Bos Sritex Iwan Lukminto Usai Ditangkap oleh Kejagung
“Kita meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan tuntutan yang maksimal kepada tersangka Iwan Lukminto dan kawan-kawan,” kata orator.
Mereka membawa poster dan spanduk bernada emosi atas terjadinya kasus tersebut. Massa menganggap PT Sritex telah mengorbankan banyak nyawa dan keluarga lantaran pailit imbas korupsi.
“Kedatangan kita tidak main-main untuk mengingatkan Kejaksaan Agung jangan main-main. Kasus ini menyebabkan puluhan ribu korban,” ujar orator.
Orator juga mengulas dugaan penggunaan dana kredit untuk kepentingan pribadi Iwan Lukminto. Akibat perbuatannya, PT Sritex dinilai menjadi pailit dan menyebabkan PHK massal.
“Bukannya digunakan untuk menyelamatkan pekerjanya malah digunakan untuk memuaskan ambisi kekuasaan bersama koleganya,” kata orator.
Berikut 6 tuntutan massa aksi
1. Bongkar skandal jahat para petinggi PT Sritex
2. Mendesak Kejagung usut dan tersangkakan seluruh pihak yang terlibat dalam korupsi PT Sritex
3. Meminta Kejagung periksa seluruh aliran dana Sritex
4. Periksa seluruh anggota keluarga Lukminto yang diduga terlibat dalam rekayasa kebangkrutan perusahaan
5. Tuntut maksimal hukuman Iwan Lukminto tersangka korupsi kredit Sritex
6. Segera berikan pesangon dan hak-hak pekerja Sritex.
Diketahui, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex. Mereka adalah Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tahun 2020 Dicky Syahbandinata. Kemudian, Direktur Utama PT Bank DKI Tahun 2020 Zainuddin Mappa dan Direktur Utama PT Sritex Tahun 2005–2022 Iwan Setiawan Lukminto.
Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyampaikan penyidik tengah mendalami ke mana pembayaran kredit oleh bos PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto (ISL) yakni untuk perusahaan atau pribadi.
“Nah itu sedang terus didalami ke mana aliran penggunaan uang Rp692 miliar. Sehingga itu dikatakan sebagai kerugian uang negara. Kan kalau kita dengar penjelasan ini sesungguhnya bahwa pemberian kredit harus digunakan untuk modal kerja,” ujar Harli.
Hasil temuan fakta di lapangan bahwa tersangka Iwan Setiawan Lukminto menggunakan kredit ini untuk hal lainnya, termasuk urusan pembayaran utang. “Nah ini sekarang yang sedang didalami oleh penyidik apakah pembayaran utang perusahaan atau uang pribadi," ungkapnya.
"Tetapi sekiranya pun ini dilakukan untuk pembayaran utang perusahaan, nah ini juga tidak dibenarkan. Kenapa? Karena tidak sesuai peruntukkan. Karena di dalam akad atau kontrak pemberian kredit itu sudah disepakati, sudah diperjanjikan bahwa ini dilakukan untuk modal kerja,” kata Harli.
(jon)
Lihat Juga :
