Legislator Nilam Sari: Revisi Sejarah Sering Lupakan Peranan Aktor-aktor Perempuan
Senin, 26 Mei 2025 - 20:03 WIB
loading...
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai NasDem Nilam Sari Lawira menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif Kementerian Kebudayaan. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Komisi X DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Gedung DPR, Senin (26/5/2025). Agenda utama rapat ini adalah pembahasan rencana strategis penulisan sejarah Indonesia yang lebih menyeluruh, inklusif, dan mencerminkan keberagaman kontribusi bangsa dalam perjalanan sejarah nasional.
Penulisan sejarah Indonesia yang baru ini diharapkan tidak hanya menyoroti peristiwa-peristiwa besar dan tokoh utama yang selama ini dominan dalam narasi sejarah, tetapi juga memasukkan dimensi sosial, budaya, dan peran kelompok-kelompok yang selama ini kurang terwakili, termasuk perempuan.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai NasDem Nilam Sari Lawira menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif Kementerian Kebudayaan. Dia menekankan pentingnya pendekatan gender mainstreaming dalam penulisan sejarah Indonesia yang baru.
Baca juga: Fadli Zon Sebut 113 Sejarawan Dilibatkan dalam Penulisan Ulang Sejarah Nasional
"Penulisan sejarah Indonesia selama ini masih sangat maskulin dan terfokus pada tokoh-tokoh laki-laki. Padahal, perempuan juga memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan, hingga pelestarian budaya lokal. Rencana penulisan ulang ini harus menjadi momentum untuk memastikan sejarah mencatat kontribusi perempuan secara setara dan adil," ujar Nilam Sari Lawira.
Legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah ini menambahkan bahwa banyak tokoh perempuan yang selama ini terpinggirkan dalam narasi sejarah arus utama, padahal mereka berkontribusi besar di tingkat lokal maupun nasional. Dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam kajian sejarah, bangsa Indonesia bisa membangun identitas kebangsaan yang lebih utuh dan menghargai semua elemen masyarakat.
Rapat kerja ini juga membahas pentingnya kolaborasi antara sejarawan, budayawan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses penulisan sejarah agar hasilnya merefleksikan keberagaman pengalaman rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang, termasuk kelompok marjinal dan perempuan.
Kementerian Kebudayaan menyambut baik masukan dari Komisi X DPR dan berkomitmen untuk menjadikan penulisan sejarah ini sebagai tonggak baru dalam pembentukan memori kolektif bangsa yang inklusif dan berkeadilan gender.
Penulisan sejarah Indonesia yang baru ini diharapkan tidak hanya menyoroti peristiwa-peristiwa besar dan tokoh utama yang selama ini dominan dalam narasi sejarah, tetapi juga memasukkan dimensi sosial, budaya, dan peran kelompok-kelompok yang selama ini kurang terwakili, termasuk perempuan.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai NasDem Nilam Sari Lawira menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif Kementerian Kebudayaan. Dia menekankan pentingnya pendekatan gender mainstreaming dalam penulisan sejarah Indonesia yang baru.
Baca juga: Fadli Zon Sebut 113 Sejarawan Dilibatkan dalam Penulisan Ulang Sejarah Nasional
"Penulisan sejarah Indonesia selama ini masih sangat maskulin dan terfokus pada tokoh-tokoh laki-laki. Padahal, perempuan juga memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan, hingga pelestarian budaya lokal. Rencana penulisan ulang ini harus menjadi momentum untuk memastikan sejarah mencatat kontribusi perempuan secara setara dan adil," ujar Nilam Sari Lawira.
Legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah ini menambahkan bahwa banyak tokoh perempuan yang selama ini terpinggirkan dalam narasi sejarah arus utama, padahal mereka berkontribusi besar di tingkat lokal maupun nasional. Dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam kajian sejarah, bangsa Indonesia bisa membangun identitas kebangsaan yang lebih utuh dan menghargai semua elemen masyarakat.
Rapat kerja ini juga membahas pentingnya kolaborasi antara sejarawan, budayawan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses penulisan sejarah agar hasilnya merefleksikan keberagaman pengalaman rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang, termasuk kelompok marjinal dan perempuan.
Kementerian Kebudayaan menyambut baik masukan dari Komisi X DPR dan berkomitmen untuk menjadikan penulisan sejarah ini sebagai tonggak baru dalam pembentukan memori kolektif bangsa yang inklusif dan berkeadilan gender.
(rca)
Lihat Juga :
