Keran Pekerja Migran Domestik ke Arab Saudi akan Dibuka Lagi, Perlindungan Maksimal Harus Dilakukan
Selasa, 20 Mei 2025 - 09:59 WIB
loading...
Lokakarya Konsultasi Multi Stakeholder tentang Penempatan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia ke Arab Saudi di Jakarta. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana pembukaan kembali penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Arab Saudi. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan perlindungan yang lebih maksimal bagi para pekerja migran.
Ketua Bidang Organisasi Apjati Adi Febrianto Sudrajat mengungkapkan, selama moratorium penempatan berlangsung, banyak pekerja migran terpaksa menempuh jalur non-prosedural, yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan minim perlindungan hukum.
"Pembukaan penempatan pekerja migran sektor domestik di Arab Saudi merupakan keputusan yang tepat dan harus didukung secara penuh," ujar Adi, dikutip Selasa (20/5/2025).
Adi menambahkan, dengan penempatan yang dilakukan secara prosedural, hak-hak pekerja akan lebih terjamin dan mereka dapat bekerja dengan lebih aman serta bermartabat.
Baca Juga: Indonesia Kembali Kirim TKI ke Arab Saudi, Segini Gaji dan Bonusnya
Direktur Jenderal Penempatan dan Perlindungan PMI di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Ahnas menjelaskan, pemerintah sedang menyiapkan proses pembukaan layanan penempatan PMI secara terencana. Salah satunya melalui kerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi melalui sistem Musaned, platform resmi yang akan digunakan untuk menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi para PMI.
"Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi agar sistem penempatan ini berjalan baik dan benar-benar memberi rasa aman bagi para pekerja kita," ujar Ahnas.
Diketahui, Indonesia akan mencabut moratorium pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi yang sudah berlangsung sejak tahun 2015. Dengan begitu, sebanyak 600 ribu orang akan diberangkatkan pada bulan Juni mendatang.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya tengah berdiskusi dengan otoritas Arab Saudi untuk ketetapan penerimaan kembali tenaga kerja Indonesia.
"Jadi kalau seandainya nanti Maret ini ada penandatangan MoU, rencana kami berdua sepakat paling lambat Juni kita sudah mulai mengirim pemberangkatan pertama," kata Karding kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Dia menjelaskan, Arab Saudi menawarkan 600 ribu lapangan kerja yang disediakan untuk pekerja migran Indonesia. "600 ribu orang untuk dikirim di sana terdiri dari 400 ribu domestik pekerja lingkungan rumah tangga, yang 200 sampai 250 ribu mereka janjikan untuk pekerja formal," jelasnya.
Karding menambahkan, penyaluran tenaga kerja dari Indonesia akan dilakukan secara terpusat lewat platform Musaned. "Dikontrol dalam banyak hal. Jadi orang majikan, majikan itu kalau mau ngambil pekerja dia harus daftar dulu ke Musaned sini, dan harus punya deposit untuk gaji."
Ketua Bidang Organisasi Apjati Adi Febrianto Sudrajat mengungkapkan, selama moratorium penempatan berlangsung, banyak pekerja migran terpaksa menempuh jalur non-prosedural, yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan minim perlindungan hukum.
"Pembukaan penempatan pekerja migran sektor domestik di Arab Saudi merupakan keputusan yang tepat dan harus didukung secara penuh," ujar Adi, dikutip Selasa (20/5/2025).
Adi menambahkan, dengan penempatan yang dilakukan secara prosedural, hak-hak pekerja akan lebih terjamin dan mereka dapat bekerja dengan lebih aman serta bermartabat.
Baca Juga: Indonesia Kembali Kirim TKI ke Arab Saudi, Segini Gaji dan Bonusnya
Direktur Jenderal Penempatan dan Perlindungan PMI di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Ahnas menjelaskan, pemerintah sedang menyiapkan proses pembukaan layanan penempatan PMI secara terencana. Salah satunya melalui kerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi melalui sistem Musaned, platform resmi yang akan digunakan untuk menjamin perlindungan serta kepastian hukum bagi para PMI.
"Kami terus berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi agar sistem penempatan ini berjalan baik dan benar-benar memberi rasa aman bagi para pekerja kita," ujar Ahnas.
Diketahui, Indonesia akan mencabut moratorium pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi yang sudah berlangsung sejak tahun 2015. Dengan begitu, sebanyak 600 ribu orang akan diberangkatkan pada bulan Juni mendatang.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan, pihaknya tengah berdiskusi dengan otoritas Arab Saudi untuk ketetapan penerimaan kembali tenaga kerja Indonesia.
"Jadi kalau seandainya nanti Maret ini ada penandatangan MoU, rencana kami berdua sepakat paling lambat Juni kita sudah mulai mengirim pemberangkatan pertama," kata Karding kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Dia menjelaskan, Arab Saudi menawarkan 600 ribu lapangan kerja yang disediakan untuk pekerja migran Indonesia. "600 ribu orang untuk dikirim di sana terdiri dari 400 ribu domestik pekerja lingkungan rumah tangga, yang 200 sampai 250 ribu mereka janjikan untuk pekerja formal," jelasnya.
Karding menambahkan, penyaluran tenaga kerja dari Indonesia akan dilakukan secara terpusat lewat platform Musaned. "Dikontrol dalam banyak hal. Jadi orang majikan, majikan itu kalau mau ngambil pekerja dia harus daftar dulu ke Musaned sini, dan harus punya deposit untuk gaji."
(zik)
Lihat Juga :
