Kemenko Polkam Dorong Satgas Terpadu se-Kaltim Gelar Operasi Pemberantasan Premanisme Berkedok Ormas
Minggu, 11 Mei 2025 - 20:19 WIB
loading...
Tim Satgas Terpadu tingkat Pusat Operasi Penanganan Ormas terafiliasi Premanisme meninjau tempat-tempat yang rawan terhadap aksi premanisme di daerah. Salah satu provinsi yang menjadi target monitoring yaitu Kaltim. Foto: Ist
A
A
A
SAMARINDA - Tim Satuan Tugas Terpadu (Satgas Terpadu) tingkat Pusat Operasi Penanganan Ormas terafiliasi Premanisme meninjau tempat-tempat yang rawan terhadap aksi premanisme di daerah. Salah satu provinsi yang menjadi target monitoring yaitu Kalimantan Timur (Kaltim).
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Mayjen TNI Heri Wiranto mengatakan, Kalimantan Timur menjadi target monitoring karena Provinsi Kaltim termasuk wilayah yang cukup banyak iklim investasi sekaligus memastikan penanganan aksi premanisme segera ditangani dengan efektif, cepat, dan maksimal.
Baca juga: TNI Sebar Intel Gali Informasi Preman Berkedok Ormas
"Kami ditugaskan turun ke daerah untuk melihat sejauhmana langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam penanganan organisasi masyarakat terafiliasi dengan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan di wilayah dan investasi," ujar Heri usai melaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Investasi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (11/5/2025).
Rapat koordinasi ini sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi Kementerian/Lembaga di Kemenko Polkam, pada 6 Mei 2025 terkait langkah-langkah penanganan ormas yang terafiliasi premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan investasi kemudian dibentuk Satgas Terpadu di tingkat daerah.
Hal ini juga sesuai dengan perintah Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan yang menegaskan pemerintah tidak akan ragu menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum.
Heri menuturkan arahan Menko Polkam bahwa jika ada ormas-ormas yang melakukan tindakan melanggar hukum tidak perlu ragu untuk segera ditindak.
"Tadi disampaikan juga berdasarkan penjelasan Karo Ops Polda, beberapa program kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan dari ormas. Di Kalimantan Timur ini tadi dijelaskan memang masih ada beberapa gangguan oknum ormas, tapi sejauh ini belum terlalu berdampak signifikan terhadap iklim investasi," kata Heri.
Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Sabilul Alif menyampaikan di Kaltim terdapat lebih dari 150 ormas. Polda Kaltim terus bersinergi bersama Kodam dan Pemprov Kaltim termasuk jajaran di bawah Polres, Kodim, dan Pemda Kab/Kota berupaya mengantisipasi kegiatan ormas agar tidak mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi di Kaltim.
"Kita akan terus bekerja sama dengan Badan Kesbangpol dan Kodam dalam rangka mengantisipasi adanya ormas yang terafiliasi premanisme yang melakukan kegiatan mengganggu keamanan dan investasi. Apabila sudah melanggar hukum dan mengganggu investasi ini yang akan menjadi atensi," ujar Sabilul.
Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Ari Aryanto menegaskan Kodam dan jajarannya terus bersinergi dan memback up Polda Kaltim dalam upaya penanganan ormas terafiliasi premanisme yang mengganggu keamanan dan iklim investasi di daerah. Ada beberapa data terkait ormas-ormas di Kaltim dan sejauh ini perlu diingatkan agar tidak mengganggu keamanan dan investasi di daerah.
Sementara, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim Sufian Agus menambahkan jumlah ormas yang ada di Kaltim cukup banyak, sekitar 3.467 ormas. Namun, ormas yang cukup aktif terdata sebanyak 931.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Mayjen TNI Heri Wiranto mengatakan, Kalimantan Timur menjadi target monitoring karena Provinsi Kaltim termasuk wilayah yang cukup banyak iklim investasi sekaligus memastikan penanganan aksi premanisme segera ditangani dengan efektif, cepat, dan maksimal.
Baca juga: TNI Sebar Intel Gali Informasi Preman Berkedok Ormas
"Kami ditugaskan turun ke daerah untuk melihat sejauhmana langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam penanganan organisasi masyarakat terafiliasi dengan premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan di wilayah dan investasi," ujar Heri usai melaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Investasi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (11/5/2025).
Rapat koordinasi ini sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi Kementerian/Lembaga di Kemenko Polkam, pada 6 Mei 2025 terkait langkah-langkah penanganan ormas yang terafiliasi premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan investasi kemudian dibentuk Satgas Terpadu di tingkat daerah.
Hal ini juga sesuai dengan perintah Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan yang menegaskan pemerintah tidak akan ragu menindak tegas berbagai bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu investasi serta ketertiban umum.
Heri menuturkan arahan Menko Polkam bahwa jika ada ormas-ormas yang melakukan tindakan melanggar hukum tidak perlu ragu untuk segera ditindak.
"Tadi disampaikan juga berdasarkan penjelasan Karo Ops Polda, beberapa program kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan dari ormas. Di Kalimantan Timur ini tadi dijelaskan memang masih ada beberapa gangguan oknum ormas, tapi sejauh ini belum terlalu berdampak signifikan terhadap iklim investasi," kata Heri.
Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Sabilul Alif menyampaikan di Kaltim terdapat lebih dari 150 ormas. Polda Kaltim terus bersinergi bersama Kodam dan Pemprov Kaltim termasuk jajaran di bawah Polres, Kodim, dan Pemda Kab/Kota berupaya mengantisipasi kegiatan ormas agar tidak mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi di Kaltim.
"Kita akan terus bekerja sama dengan Badan Kesbangpol dan Kodam dalam rangka mengantisipasi adanya ormas yang terafiliasi premanisme yang melakukan kegiatan mengganggu keamanan dan investasi. Apabila sudah melanggar hukum dan mengganggu investasi ini yang akan menjadi atensi," ujar Sabilul.
Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Ari Aryanto menegaskan Kodam dan jajarannya terus bersinergi dan memback up Polda Kaltim dalam upaya penanganan ormas terafiliasi premanisme yang mengganggu keamanan dan iklim investasi di daerah. Ada beberapa data terkait ormas-ormas di Kaltim dan sejauh ini perlu diingatkan agar tidak mengganggu keamanan dan investasi di daerah.
Sementara, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim Sufian Agus menambahkan jumlah ormas yang ada di Kaltim cukup banyak, sekitar 3.467 ormas. Namun, ormas yang cukup aktif terdata sebanyak 931.
(jon)
Lihat Juga :
