Wakil PM Malaysia Bersama Menko Polkam Bahas Wilayah Perbatasan hingga Terorisme

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyusun langkah lanjutan atas kesepakatan demarkasi batas darat, terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar, yang telah disetujui kedua negara pada Februari 2025. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Selain soal batas wilayah, rapat juga membahas penguatan kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Budi Gunawan menginstruksikan agar langkah-langkah pengamanan perbatasan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berbasis intelijen kolaboratif.

“Masalah perbatasan kita bukan hanya soal garis batas, tapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama Indonesia–Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama, hingga edukasi masyarakat perbatasan,” tegasnya.

Budi Gunawan menegaskan penguatan hubungan dengan Malaysia merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dan ketahanan kawasan ASEAN. Budi Gunawan menyebut keberhasilan dalam menyelesaikan isu-isu bilateral, termasuk batas wilayah dan penegakan hukum lintas negara, akan menjadi contoh konkret kontribusi kedua negara dalam menciptakan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera.

“Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kita semua bahwa Indonesia dan negara sahabat di ASEAN memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga ketahanan regional. Kolaborasi ini bukan semata untuk kepentingan nasional, tapi juga untuk menjaga kawasan tetap stabil dan resilient menghadapi dinamika global,” ujarnya.