Penunjukan Belasan Kader PSI di Struktur OMO FOLU Net Sink, Komisi IV DPR: Potensi Konflik Kepentingan
Sabtu, 08 Maret 2025 - 20:33 WIB
loading...
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi sorotan setelah belasan kader PSI masuk dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Komisi IV DPR menyoroti belasan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Menurutnya, penunjukan figur yang terafiliasi partai politik dalam badan itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Baca juga: Banyak Kader PSI Dapat Jabatan di OMO FOLU Sink 2030 Bergaji Puluhan Juta, Ini Kata Menhut Raja Juli
"Penempatan individu yang memiliki afiliasi politik dalam jabatan-jabatan strategis di sektor lingkungan menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan," kata Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan saat dihubungi, Sabtu (8/3/2025).
Ia mengatakan, FOLU Net Sink 2030 merupakan program nasional yang harus dikelola secara profesional dan independen, bukan sebaliknya dikelola oleh kelompok tertentu.
"Oleh karena itu, evaluasi terhadap komposisi tim perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil murni untuk kepentingan bangsa dan lingkungan," terang Johan.
Di sisi lain, Johan meminta agar proses rekrutmen anggota tim FOLU Net Sink 2030 harus dilakukan secara transparan.
Baca juga: DPR Minta Menhut Raja Juli Jelaskan Proses Perekrutan 11 Kader PSI Jadi Pejabat FOLU Net Sink 2030
Dia pun meminta agar proses rekrutmen didasari atas kompetensi yang sesuai dengan tujuan program, yakni pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
"Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penunjukan ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan benar-benar didasarkan pada keahlian yang relevan dengan kebijakan lingkungan hidup," pungkas Johan.
Diketahui, sedikitnya 11 orang kader PSI masuk menjadi tim OMO FOLU Net Sink yang dibiayai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Keberadaan mereka didasari atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022.
Setidaknya, ada 5 bidang dalam susunan tim FOLU Net Sink 2030. Kelima bidang itu ialah Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari; Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon; Bidang III Konservasi; Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Bidang V Instrumen dan Informasi.
Merujuk lampiran Kepmenhut 32/2025 itu, Raja Juli menetapkan dirinya sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim. Dia didampingi seorang wakil penanggung jawab. Sementara itu, ada 43 orang yang jadi bagian dari tim Operation Management Office Indonesia FOLU Net Sink 2030.
Dari jumlah itu, 12 orang atau 25 persen merupakan politisi PSI. Mereka menempati berbagai posisi. Mereka digaji puluhan juta. Berdasarkan lampiran Kepmenhut Nomor 32 Tahun 2025, penanggung jawab mendapatkan honor Rp50 juta. Wakil penanggung jawab menerima Rp40 juta.
Sementara, masing-masing dewan penasihat ahli (4 orang) akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp25 juta. Ketua pelaksana, ketua harian I dan II, sekretaris/koordinator sekretariat serta para ketua bidang, menerima honor Rp30 juta per bulan.
Sedangkan anggota bidang menerima Rp20 juta. Untuk level staf kesekretariatan bidang, mendapatkan honor sebesar Rp8 juta per bulannya.
Menurutnya, penunjukan figur yang terafiliasi partai politik dalam badan itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Baca juga: Banyak Kader PSI Dapat Jabatan di OMO FOLU Sink 2030 Bergaji Puluhan Juta, Ini Kata Menhut Raja Juli
"Penempatan individu yang memiliki afiliasi politik dalam jabatan-jabatan strategis di sektor lingkungan menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan," kata Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan saat dihubungi, Sabtu (8/3/2025).
Ia mengatakan, FOLU Net Sink 2030 merupakan program nasional yang harus dikelola secara profesional dan independen, bukan sebaliknya dikelola oleh kelompok tertentu.
"Oleh karena itu, evaluasi terhadap komposisi tim perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil murni untuk kepentingan bangsa dan lingkungan," terang Johan.
Di sisi lain, Johan meminta agar proses rekrutmen anggota tim FOLU Net Sink 2030 harus dilakukan secara transparan.
Baca juga: DPR Minta Menhut Raja Juli Jelaskan Proses Perekrutan 11 Kader PSI Jadi Pejabat FOLU Net Sink 2030
Dia pun meminta agar proses rekrutmen didasari atas kompetensi yang sesuai dengan tujuan program, yakni pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
"Publik berhak mengetahui mekanisme seleksi yang dilakukan, untuk memastikan bahwa penunjukan ini bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan benar-benar didasarkan pada keahlian yang relevan dengan kebijakan lingkungan hidup," pungkas Johan.
Diketahui, sedikitnya 11 orang kader PSI masuk menjadi tim OMO FOLU Net Sink yang dibiayai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Keberadaan mereka didasari atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022.
Setidaknya, ada 5 bidang dalam susunan tim FOLU Net Sink 2030. Kelima bidang itu ialah Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari; Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon; Bidang III Konservasi; Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Bidang V Instrumen dan Informasi.
Merujuk lampiran Kepmenhut 32/2025 itu, Raja Juli menetapkan dirinya sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim. Dia didampingi seorang wakil penanggung jawab. Sementara itu, ada 43 orang yang jadi bagian dari tim Operation Management Office Indonesia FOLU Net Sink 2030.
Dari jumlah itu, 12 orang atau 25 persen merupakan politisi PSI. Mereka menempati berbagai posisi. Mereka digaji puluhan juta. Berdasarkan lampiran Kepmenhut Nomor 32 Tahun 2025, penanggung jawab mendapatkan honor Rp50 juta. Wakil penanggung jawab menerima Rp40 juta.
Sementara, masing-masing dewan penasihat ahli (4 orang) akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp25 juta. Ketua pelaksana, ketua harian I dan II, sekretaris/koordinator sekretariat serta para ketua bidang, menerima honor Rp30 juta per bulan.
Sedangkan anggota bidang menerima Rp20 juta. Untuk level staf kesekretariatan bidang, mendapatkan honor sebesar Rp8 juta per bulannya.
(shf)
Lihat Juga :
